RUU KIA Membuat Kelimpungan Para Pengusaha

SIGAPNEWS - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah menggodok Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA), yang akan mengatur perpanjangan cuti, untuk istri dan hak cuti suami yang menemani istri bersalin. Pihak yang terdampak dari rencana kebijakan ini adalah pengusaha, namun mereka mengakui belum diajak berbicara mengenai hal ini.

"Terus terang kami dunia usaha belum diajak bicara. Jangan sampai meledak begitu saja, jadi gaduh, bola liar, investasi kurang nyaman. Baru kita terlepas dari pandemi, tiba-tiba ada seperti ini lagi, kan tidak elegan. Dampaknya sangat negatif," kata Wakil Ketua Dewan pimpinan provinsi Apindo DKI Jakarta Nurjaman kepada CNBC Indonesia, Senin (20/6/2022).

"Jika ini terjadi akan sangat menurunkan produktivitas, selama enam bulan kami kosong dong perusahaan. Harus terima lagi karyawan baru, nanti dididik lagi tiga bulan training. Mana bisa produktif karyawan baru lalu setelah enam bulan diberhentikan lagi. Baru masuk keluar lagi, cuti lagi kan gimana ya?" ujar Nurjaman.

Masalah kesejahteraan ibu dan anak, adalah PR terbesar bagi pemerintah. Dalam hal ini tidak hanya jaminan finansial saja sebagai kebutuhan yang mendasar, seperti sandang, pangan, papan, akan tetapi jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan hak-hak yang lain.

Sudah seharusnya semua itu menjadi tanggung jawab negara sebagai pemegang kekuasaan, mencarikan solusi tuntas dan tepat dalam menangani semua permasalahan yang ada. Juga mampu menyejahterakan rakyat dalam taraf hidup yang lebih baik.

Dalam sistem yang ada saat ini, data kemiskinan terus saja menjadi problematika. Pemerintah selalu mengklaim data kemiskinan dari tahun ke tahun terus melandai. Akan tetapi pada kenyataannya kemiskinan tentu saja tidak bisa diabaikan dan tanpa berujung pangkal.

Krisis ekonomi dan juga kesehatan global seringkali dianggap sebagai penyebab situasi buruk yang terjadi. Padahal ini dapat dikatakan rendahnya taraf kesejahteraan ibu dan anak, yang terus menjadi momok dalam sistem saat ini. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan para penguasa untuk mencarikan solusi, akan tetapi permasalahan tidak menemukan jalan tuntas.

Seharusnya negara berperan sebagai pelayan umat, namun hanya bergerak menjadi regulator saja. Faktanya sebagian besar layanan publik, termasuk pendidikan juga kesehatan terus dikapitalisasi oleh para pemilik modal.

Dengan adanya peraturan RUU KIA, apakah menjadi jalan keluar dari permasalahan perekonomian rakyat saat ini, ataukah hanya solusi sebatas tambal sulam saja? Pada kenyataannya, problem kesejahteraan ibu dan anak tidak mencapai tujuan nyata dan terus menjadi fenomena yang berkepanjangan.

Sungguh berbeda dengan sistem Islam yang mampu mengatasi dan menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, termasuk dalam urusan kehidupan ibu dan anak. Aturan Islam adalah solusi segalanya yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki pada setiap lapisan masyarakat.

Karena dalam Islam mengatur segala sumber kekayaan yang tidak boleh dikuasai oleh individu. Kekayaan alam yang ada hanya milik rakyat, sejatinya negara hanya diamanahi untuk dapat mengelola demi kemakmuran masyarakatnya, seperti halnya menyejahterakan ibu dan anak.

Islam menciptakan seluruh hukum yang berlaku sesuai syariat, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum Allah Swt yang seharusnya diterapkan dalam kancah kehidupan yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Sudah pasti permasalahan yang terjadi saat ini akan terpecahkan hingga akar masalah.

Wallahu a'lam