Kewarasan Mempengaruhi Kesehatan Pada BPJS

Kini dikejutkan dengan peraturan baru menimbulkan pengungkapan  dalam memahami kebijakan yang diatur. Layanan kesehatan menjadi kartu syarat untuk mendapatkan layanan yang lainnya bagian rasional atau irasional. Diklaim pengupayaan optimal menyempurnakan pemberi layanan dinilai ada kesan pemaksaan harus menjadi anggota BPJS yang sebelumnya tidak memiliki jadi mendaftar.  Sebagaimana Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan diteken 6 Januari 2022.

Warga Indonesia ataupun warga asing wajib menjadi anggota BPJS karena berkaitan langsung dengan beberapa layanan publik. Jika tidak dilakukan akan terancam urusan yang menjadi tujuan utama misalkan warga Indonesia ingin jual beli tanah. Aktifnya pembayaran BPJS maka layanan akan berjalan baik dan sebaliknya pembayaran tertunda maka tertunda juga. Apalagi balasan layanan tergantung seberapa jauh kemampuan membayar premi ini rasanya akan membebani . Kita akan terus melibatkan diri menjadi anggota aktif.

Dalam pembuatan SIM,STNK,dan SKCK pihak kepolisian juga diminta untuk memastikan pemenuhan syarat seperti menjadi anggota BPJS. Otomatis mau atau tidak mau tidak ada jalan  pilihan yang lain kecuali mengikuti kebijakan yang berlaku. Harapannya suara yang digaungkan bisa dipertimbangkan kembali. karena kontroversi dengan keputusan yang tidak berkenan menjadi tidak harmonis sepanjang masa dalam ingatan. Sebagaimana Jaminan Hari Tua pencairan usia 56 tahun dan tercatat sebagai peserta direvisi kembali.

Tidak hanya itu menteri agama terlibat memastikan terhadap pelaku usaha dan yang ingin berangkat umarah atau haji juga harus ada kartu BPJS. Dan Belum lagi  pemberitahuan bahwa naik haji biayanya naik mencapai 45 juta semakin mengharukan bagi yang berusaha memampukan.

Dapat secara garis besar bahwa pemberian layanan kesehatan tidak harus sebagai regulator saja dan menyerahkan kepada swasta . Karena komersialisasi yang digunakan ajang bisnis akan menyulitkan masyarakat terlebih lagi keperluan sangat dibutuhkan.

Kemampuan masyarakat dalam pembayaran menjadi tolak ukur dapat atau tidaknya layanan yang diinginkannya. Jika tidak terpenuhi karena ketidakmampuan semakin memperburuk keadaan. Terjerat dan terjebak pada sistem yang mengikat antara rakyat dan aturan negara.

Hubungan rakyat dan negara bukanlah asas hitung-hitungan untung rugi itu haram. Kejadian itulah menjadi ukuran kemudahan atau kesulitan tergantung masuknya ke kantong. Yang perlu pengoptimalan menyempurnakan layanan adalah kemudahan aturan sehingga yang mengurus dan diurusi secara mudah. Kemudian kecepatan pelayanan transaksi tidak terjadi penumpukan atau penungguan proses dalam waktu yang lama. Termasuk di dalamnya akan ditangani yang mampu dan profesional.

Sebagaimana Kesehatan adalah kebutuhan dasar selain pendidikan dan keamanan. Ini sudah menjadi tanggung jawab secara mutlak negara memberikan pelayanan terbaik seperti dicontohkan oleh Kepemimpinan Islam. Baik itu ketersediaan rumah sakit,dokter,obat dan kaitan lainnya penting dipenuhi negara secara gratis dan berkualitas. Pembiayaan dari hasil pengelolaan Sumber Daya Alam secara pribadi kepemimpinan umum dikembalikan kepada umum. Maka sudah seharusnya kemandirian dilakukan dan tidak ada lagi namanya perampokan SDA negeri.