Memastikan Bansos Tepat Sasaran

SIGAPNEWS - Masyarakat saat ini belum mampu mengatasi problematika hidup, terutama dalam hal penanganan perekenomian mereka. Setelah mengalami pandemi yang berkepanjangan, sehingga belum mampu memulihkan kondisi keuangan mereka. 

Seharusnya, pemerintah melakukan penanganan perekenomian agar mampu menuntaskan semuanya. Dengan upaya perubahan yang totalitas, sehingga mampu mengatasi semua yang terjadi di tengah masyarakat. Juga meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa adanya beban hidup yang terus menerus terjadi.

Pemerintah sebenarnya juga telah melakukan segala cara untuk melakukan perubahan, diantaranya dengan memberikan bantuan sosial (Bansos). Namun usaha yang dilakukan pemerintah melahirkan sejumlah pertanyaan, apakah Bansos akan tepat sasaran?  Ataukah seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat, terutama dalam hal memutus mata rantai kemiskinan hingga benar-benar tepat sasaran.

Sayangnya upaya yang digulirkan oleh pemerintah terkait Bansos, seringkali tidak tepat sasaran. Dalam sistem kapitalis, semuanya bisa terjadi sebab apapun yang dilakukan hanya demi mendapatkan keuntungan dan manfaat semata. Cenderung mengedepankan kepentingan individu, tanpa adanya solusi tuntas dan tepat dalam menuntaskan persoalan masyarakat.

Permasalahan Bansos juga Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran,  adalah problem berulang yang terjadi sepanjang masa pandemi merebak. Akan tetapi, pemerintah selalu mengeklaim bahwa Bansos berjalan sesuai target dan harapan.

Melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, lembaga internasional seperti Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa memberikan apresiasi karena Kartu Prakerja bisa mengatasi PHK.

Program ini juga akan dipresentasikan dalam konferensi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) sebagai model mempersiapkan pekerja pada masa depan. (Katadata, 23/5/2022).

Menurut pemerintah, Kartu Prakerja adalah salah satu program yang berhasil merespon dampak pandemi Covid-19. Program ini, digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja para pencari kerja/buruh yang terkena PHK. Sepanjang 2020 hingga 2021, terdapat 11,4 juta orang yang menjadi penerima Kartu Prakerja. (Muslimahnews.28/5/2022).

Sungguh sistem demokrasi kapitalis yang hanya mengukur segalanya dengan materi semata. Tanpa ada solusi terbaik dalam menuntaskan segala persoalan rakyat, dan lamban serta bertele-tele sehingga tidak tepat tujuan. Sudah seharusnya negara mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyatnya, serta menjadi pemimpin yang adil dan amanah.

Dalam Islam, tugas negara tidak hanya menyediakan layanan pelatihan dan pembekalan keterampilan saja, tapi negara harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan baik. Jika terjadi pengangguran, maka negara memberikan pelatihan keterampilan, menyediakan modal yang cukup, serta menyediakan lapangan kerja untuk mereka.

Kebutuhan mendasar pun harus dipenuhi, berupa, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan secara murah juga gratis.

Jelas bahwasanya, rakyat memerlukan adanya perubahan dan solusi mendasar dalam segala permasalahan yang terus  membelenggu. Bukan hanya janji manis dan tambal sulam saja yang didapatkan, namun kerja nyata yang mampu membawa sebuah perubahan.

Dengan demikian, hanya Islam yang terbukti mampu mengurai permasalahan hidup yang terus menerus terjadi. Sistem pemerintahan Islam mempunyai tata kelola yang jelas dalam menuntaskan segala sesuatu dengan terbaik serta tepat sasaran, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek termasuk perekonomian.

Wallahu a'lam