Kenaikan Harga Yang Menyulut Derita

Wacana kenaikan harga BBM jenis Pertalite, solar dan Pertamax yang sempat mencuat beberapa waktu lalu akhirnya terealisasi dengan resmi per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Kenaikan ini disampaikan langsung oleh Presiden di Istana Merdeka. Adapun rincian harga BBM baru sebagai berikut :
Harga Pertalite dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter.
Harga Solar subsidi dari Rp 5.150/ltr menjadi Rp 6.800/ltr.
Harga Pertamax dari Rp 12.500/liter menjadi Rp 14.500/ltr.
Menurut pemerintah, kenaikan harga BBM ini adalah upaya terakhir pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM hingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian ( Kompas.com, 3/9/2022 ). Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menjelaskan bahwa jika harga BBM Pertalite dan solar tidak dinaikkan maka anggaran subsidi dan kompensasi energi akan semakin membengkak. Saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk tahun 2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun. Angka ini sudah membengkak Rp 349,9 triliun dari anggaran semula Rp 152,1 triliun. Dengan situasi labilnya harga minyak mentah dan kurs rupiah yang lemah, anggaran yang diprediksi tidak akan mencukupi hingga akhir tahun.
Kenaikan harga BBM ditengah kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari keterpurukan akibat pandemi menyebabkan berbagai aksi penolakan dari berbagai pihak dan memicu munculnya tuntutan agar kenaikan harga BBM segera dibatalkan. Mirah Sumirat selaku Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menilai bahwa kebijakan kenaikan harga BBM akan sangat memukul daya beli masyarakat, memicu inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kebijakan ini juga akan semakin membebani rakyat.
Sementara itu pemerintah telah mulai membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT)) subsidi BBM sebesar Rp 600.000 kepada 20,65 juta warga Indonesia, yang saat ini telah dimulai dari wilayah Papua, Maluku, dan Lampung. Pembagian BLT ini diyakini tak seratus persen tepat sasaran, mengingat jumlah penerima BLT sangat banyak. Pembagian BLT dimaksudkan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga BBM.
Kenaikan harga BBM jelas akan berpengaruh besar bagi tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, kenaikan harga BBM biasanya turut memicu naiknya berbagai harga kebutuhan pokok, disamping meningkatnya biaya transportasi, bahkan bukan tidak mungkin akan menaikkan biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sangat wajar bila terjadi berbagai aksi penolakan dimana-mana mengingat kemungkinan terburuk telah nyata terpampang di depan mata yaitu kemiskinan yang semakin menjadi dan tingkat kriminalitas yang akan semakin meninggi.
Pemerintah berdalih bahwa kenaikan BBM hanyalah pengalihan bentuk subsidi dan agar subsidi tepat sasaran. Namun dalih itu tak cukup membuktikan bahwa kebijakan yang diberlakukan memang efektif dan menuntaskan persoalan jika melihat fakta bahwa jumlah dana yang akan diperoleh dari naiknya harga BBM jauh lebih besar dari Bansos yang akan dibagikan. Karena kenaikan harga BBM akan menghasilkan tambahan dana yang seandainya diberikan ke rakyat miskin maka akan mendapatkan Rp 1,5 juta/orang setiap bulannya. Dan angka Rp 600.000 sangatlah tidak sebanding, apalagi 20,65 juta jiwa belum mewakili jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Bantuan Langsung Tunai juga rasanya kurang tepat karena kenaikan harga BBM yang diikuti oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang lainnya justru akan menambah beban masyarakat dan makin menjauhkan masyarakat dari kata sejahtera.
Bahan Bakar Minyak yang dihasilkan dari sektor pertambangan yang merupakan sumber kekayaan alam dan sejatinya sebagai harta milik umat yang harusnya dikelola oleh negara dan hasilnya dipakai kembali untuk kemaslahatan umat, namun dalam sistem kapitalis, sektor yang teramat vital ini bisa dimiliki secara pribadi atau dikuasai oleh sekelompok orang yang berkantong tebal dan berkuasa dan mampu membuat pemerintah hanya sebagai fasilitator saja. Sistem kapitalis telah mengalihkan tanggung jawab negara sebagai periayah dan penanggung jawab kesejahteraan rakyatnya dan menjadikan negara sebagai pelaku liberalisasi sektor migas secara sempurna. Dalam kapitalis saat ini, sumber daya migas dan seluruh pengelolaanya yang berada di tangan korporat baik asing maupun swasta akan meniscayakan semua keuntungan kembali kepada perusahaan bukan kepada rakyat. Walhasil, migas pun menjadi komoditi jual beli dengan harga yang ditentukan oleh harga internasional. Rakyat kembali jadi korban, ditambah hutang negara yang sangat besar mengakibatkan harga BBM tetap melambung tinggi meski harga minyak dunia mengalami penurunan.
Islam memiliki batasan dalam kepemilikan. Islam membagi kepemilikan dalam tiga hal yaitu : kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dalam hal ini migas merupakan bahan galian tambang yang status kepemilikannya adalah hak kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara/pemerintah dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Dan harta milik kaum muslim tidak boleh bahkan haram diserahkan kepemilikan maupun pengelolaannya pada individu maupun korporasi. Batasan dan hukum yang jelas tentang kepemilikan dalam Islam akan menutup celah bagi oligarki dan para pemilik modal ( kapitalis ) merampok hak masyarakat umum.
Telah lama terdapat masalah yang seolah menjadi tradisi dalam dunia pertambangan di Indonesia yaitu kebijakan yang tidak pernah berorientasi dan berpihak pada rakyat. Kasus – kasus perampasan hak oleh para pemegang kuasa dan korporasi atas kepemilikan publik seperti tambang, hutan dan tanah banyak terjadi di wilayah Indonesia.
Harga BBM yang kerap mengalami kenaikan adalah potret gagalnya sistem demokrasi sekuler kapitalis dalam menangani urusan umat. Betapa sudah berulang kali kita diperlihatkan ketidakmampuan sistem ini mengatasi masalah demi masalah, setiap kebijakan yang dikeluarkan dari sistem ini akan selalu menimbulkan ekor masalah yang tiada henti, bersifat sementara dan tidak pernah tuntas.
Masihkah kita mau tertipu lagi dengan sistem ini ? tertipu dengan sistem demokrasi sekuler kapitalis yang hanya menjanjikan kebahagiaan yang semu, Sementara ada solusi yang lebih nyata dalam menuntaskan setiap masalah. Solusi yang sebenarnya telah ada tepat di depan mata, namun sayang kita tak jua mengambilnya. Solusi itu adalah Islam. Karena hanya dengan Islam, yang sistem nya mengharuskan pengelolaan sumber daya alam berada di tangan negara dan keuntungannya yang dikembalikan untuk kepentingan umat maka negara akan dapat memiliki ketahanan energi yang membuat negara mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat akan migas tanpa khawatir akan langka, ditimbun atau menaikkan harganya. Dengan kondisi saat ini yang semakin sulit, maka tak perlu ragu lagi untuk kembali kepada sistem yang tidak rumit, sistem yang menjamin keselamatan serta kesejahteraan, sistem yang sangat mumpuni karena sistem itu berasal dari Tuhan yaitu sistem Islam, the only one.
Wallahualam bis shawab
Editor :Esti Maulenni