Dana Parpol Melambung Rakyat Makin Bingung

Unie Khansa_Praktisi Pendidikan 

Lagi, lagi, dan lagi ... rakyat harus menelan pil pahit atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 

Belum cukupkah penderitaan rakyat dengan kenaikan BBM yang sangat menyengsarakan rakyat? 
Masih kurangkah berita-berita tentang ibu rumah tangga yang mengakhiri hidupnya dengan tragis karena kesulitan hidup?

Itu segelintir derita rakyat akibat kebijakan pemerintah. Kebijakan yang sangat mencabik perasaan rakyat. Derita dan kesengsaraan rakyat akan makin parah dengan keluarnya kebijakan baru, dana parpol yang akan dinaikkan bahkan bukan main-main naiknya. Kenaikannya mencapai tiga kali lipat. Luar biasa!

Melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pemerintah mengusulkan kenaikan bantuan dana partai politik (parpol) tiga kali lipat. Jumlahnya naik dari Rp1.000 per suara menjadi Rp3.000 per suara. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra.

Menanggapi hal tersebut, Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa kenaikan dana bantuan parpol pada saat krisis seperti saat ini dirasa kurang tepat. Sebab, di tengah kondisi krisis keuangan dan kenaikan BBM,  seharusnya pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu bagi kebutuhan yang langsung dirasakan rakyat (Republika.co.id, 22 September 2022)

Berseberangan dengan Hadar, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir menyetujui adanya kenaikan bantuan partai. Beliau berharap  dengan adanya peningkatan bantuan parpol dapat meningkatkan kemandirian keuangan partai.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memperjelas bahwa dengan kenaikan bantuan parpol tersebut dibutuhkan Rp320 miliar untuk uang bantuan partai yang ditanggung anggaran negara. Penambahannya Rp200 miliar pada tahun depan
 (Media Indonesia, 17 September 2022).

Jumlah yang sungguh fantastis! Masalahnya, apakah partai berdana besar akan memberi kepedulian besar pula pada perbaikan nasib rakyat? 

Masih kita ingat beberapa waktu lalu para elite partai yang menuntut jatah kursi kabinet. Apakah demi rakyat? Sepertinya tidak. Kalau demi rakyat, tidak perlu menuntut jatah karena siapa pun yang duduk di kabinet sama saja.

Selain itu, berita yang marak tentang korupsi. Sebagian besar para koruptor itu adalah para anggota parpol. Sebutlah mantan menteri yang mendapat suap Rp25,6 miliar adalah anggota parpol; mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia; mantan Sekretaris MA; dan mantan bupati Kutai Timur dan Nganjuk.

Dari contoh tersebut tampak jelas bahwa dana besar yang digulirkan ke parpol tidak ada dampaknya pada perbaikan nasib rakyat. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan malah menambah beban bagi rakyat. Dana yang harusnya untuk perbaikan kehidupan rakyat malah untuk parpol. Rakyat harus memperbaiki nasibnya sendiri. Mirisnya dana yang harusnya dipergunakan untuk meningkatkan taraf hifup rakyat harus berkurang karena dialihkan untuk dana parpol. 

Begitulah sistem kapitalisme. Pemerintah memperhitungkan untung rugi dengan rakyatnya sendiri. Para penguasa berlomba memperkaya diri. Rakyat harus memperjuangkan sendiri kesejahteraannya.Laksana sapi perah rakyat hanya menelan pil pahit sistem yang rusak ini. Hanya dibutuhkan suaranya saja setelah terjadi kemenangan diabaikan kesejahteraannya. 

Hal ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Semua kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mampu bekerja dipersiapkan pekerjaan. Rakyat yang butuh pendidikan disedikan sekolah gratis. Rakyat yang sakit disediakan rumah sakit atau dokter dengan gratis. Rakyat yang lemah, yang punya keterbatas fisik, tidak mampu bekerja, menjadi tanggungan pemerinah.

Sungguh Islam sangat sempurna mengatur semua aspek kehidupan demi kesejahteraan rakyatnya.

Wallahualam bissawab.