Serapan Anggaran Negara, Tepatkah Untuk Kepentingan Rakyat?

SIGAPNEWS.CO.ID - Setiap negara memiliki anggaran pendapatan dan belanja atau yang disebut dengan APBN. Setiap kementerian memiliki anggaran untuk diserap demi kepentingan rakyat. Namun, Menteri Keuangan melihat bahwa anggaran masih rendah penyerapannya sehingga dana sisa harus dihabiskan di tahun ini. 

Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga untuk menghabiskan sisa anggaran belanja APBN yang jumlahnya masih sekitar Rp1.200 triliun sampai akhir tahun ini. Tercatat, hingga akhir September 2022 belanja negara sudah terealisasi Rp1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6 persen dari target Rp3.106,4 triliun. Artinya, masih ada sisa belanja Rp1.000 triliun lebih yang harus dihabiskan dari Oktober-Desember 2022.(CNN.Ibissawab, 28/10/2022)

Jika dikaji ulang, dana anggaran yang sudah dianggarkan, sudahkan untuk kepentingan rakyat? Ternyata pada faktanya kepentingan rakyat masih jauh dari harapan. Pelayanan publik masih jauh dari rasa aman dan nyaman, banyak sekolah dan jalan rusak, masih banyak yang belum memiliki jembatan layak untuk bisa mengakses kedua desa atau pulau. Banjir dan longsor yang kerap terjadi, pasti meninggalkan jejak kerusakan fasilitas umum, yang tentunya ini perlunya ada perbaikan.

Jadi, anggaran yang ada belum bisa mengakomodir kepentingan rakyat secara keseluruhan. Banyak fakta yang bisa diindra, banyaknya fasilitas umum jauh dari kata layak. Ini yang harusnya jadi perhatian pemerintah, pelayanan terbaik terus dijadikan moto dalam pelayanan. Sayangnya, kasus korupsi pun kian menjadi deret panjang masalah kejahatan di negeri ini. 

Anggaran negara seharusnya diperuntukan hanya untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar kertas laporan, bahwa dana tersebut sudah terserap. Hal yang dibutuhkan adalah realisasi dari jajaran pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang aman, nyaman, dan terbaik. Realitas berkata lain ketika masih berbasis pada sistem perekonomian kapitalisme, pelayan yang terbaik hanya bisa didapatkan ketika bisa membayar dengan biaya tertentu.

Jika tidak bisa membayar, maka akan mendapatkan fasilitas ala kadarnya atau sama sekali tidak mendapatkannya. Jadi dalam sistem ini, tidak ada pelayanan gratis, semua harus diakses dengan materi, yang kaya akan bisa menikmati fasilitas, sedangkan yang miskin tidak sama sekali menikmati fasilitas terbaik.

Salah satu kasus yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah di bidang pendidikan yakni ambruknya gedung-gedung sekolah di berbagai wilayah. Belum infrastruktur lainya seperti jalan dan jembatan. 

Dikutip dari Beritasatu.com - Bangunan sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 19 roboh saat hujan deras Kamis (6/10/22) sore dan memakan korban jiwa tiga orang Beritasatu.com, 6/10/2022) . 

Berbeda halnya dalam sistem Islam, negara akan mengalokasikan anggaran hanya diperuntukkan dalam rangka memenuhi kepentingan umat. Pelayanan publik menjadi prioritas utama dan pertama, karena itu merupakan tanggung jawab negara. Anggaran pemasukan dan belanja negara sudah diatur oleh syariat, misalnya pemasukan negara dari jizyah, zakat, ghanimah, fa'i, khumus, SDA, dan lain-lain.

Sedangkan pembelanjaannya sudah ditetapkan berdasarkan pos-pos peruntukkan sesuai syariat, misalnya zakat hanya untuk delapan asnaf dan kepemilikan umum diperuntukkan hanya untuk kepentingan umum. Jadi, dalam negara Islam sangat jelas APBN secara konsep dan realisasinya. Anggaran akan terserap secara sempurna dengan prinsip-prinsip syariat. 

Dengan demikian, urgensi sebuah sistem yang sahih harus segera diwujudkan demi memiliki konsep anggaran yang jelas dengan tatanan yang mengatur individu, masyarakat, dan negara. Sistem itu adalah sistem yang berasal dari Zat yang Maha Sempurna yakni sistem Islam kafah. Sebagaimana Allah Swt mengingatkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 208 sebagai berikut:  

Artinya, “Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kalian." (Surat Al-Baqarah ayat 208).

Wallahualam bissawab.

Imas - Aktivis Muslimah