Mampukah Pembangunan Infrastruktur Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Negeri?

SIGAPNEWS.CO.ID - Tentu kita tidak asing dengan macet yang sering dialami, masyarakat secara langsung pada umumnya. Kemacetan merupakan salah satu masalah yang terjadi di perkotaan setiap harinya. Tentu menjadi permasalahan dan PR besar bagi pemerintah, untuk segera menangani sehingga mencari solusi tuntas juga tepat dalam hal ini.

Kemacetan lalu lintas, merupakan problem yang tidak mudah dipecahkan oleh para pengambil kebijakan, khususnya di perkotaan. Hal ini biasanya identik dengan keramaian di kota besar, yang padat akan penduduk. Fakta ini terjadi bukan hanya pada saat hari besar atau hari libur saja, akan tetapi macet sudah menjadi makanan sehari-hari.

Kemacetan sendiri memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dapat memperlambat kinerja dari masyarakat yang terkena macet. Seperti halnya para pekerja yang terlambat tiba di tempat kerja, anak sekolah terlambat sampai sekolah. Hal ini dapat terjadi pada masyarakat yang memilih transfortasi pribadi, daripada transfortasi umum.

Kemudian dampak lainnya, dapat menyebabkan polusi udara. Bagaimana tidak, pada saat terjadinya kemacetan jumlah intensitas kendaraan di jalan akan meningkat, yang berakibat fatal bagi kesehatan. Hal ini tentu membuat resah semua pengguna jalan, juga masyarakat pada umumnya. Dengan menghirup udara kotor lewat asap kendaraan yang berlalu-lalang, menyebabkan kondisi yang tentu mengganggu kesehatan mereka.

Kemudian bagaimana cara menanggulangi dampaknya, dan menjadi tanggung jawab siapakah? Semua ini sudah tentu negara yang berperan penting dalam menangani segalanya. Pemerintah sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur, sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan kemacetan baik di kota maupun di daerah.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia terus digenjot, terutama di Ibu Kota dan kota-kota madya. Hal ini dipandang sangat penting untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas antar kawasan agar mobilisasi barang, jasa, dan manusia lebih lancar. Dari sini pemerintah berharap perekonomian pun bisa ikut tumbuh subur. Dengan demikian, apakah solusi tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, atau sebaliknya?

Gencarnya pembangunan infrastruktur, justru menuai kontroversi rakyat. Saat ini pemerintah terus menggenjot IKN masuk dalam agenda rutin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan terus diaruskan di perguruan tinggi. Pembangunan IKN pun dapat kritikan dari beberapa pihak, karena dinilai sangat terburu-buru.

Untuk merealisasikan pembangunan ini Indonesia menggandeng investor demi mendukung pembiayaan, baik investor dalam maupun luar negeri. Tata kelola infrastruktur yang mendasar pada peran korporasi, telah mengerdilkan peran negara. Sehingga pembangunan tersebut bukannya mengarah pada kepentingan rakyat, melainkan kepentingan para korporasi semata.

Kerusakan demi kerusakan ini sejatinya akibat kesalahan paradigma, yang berorientasi pada materi. Infrastruktur dipandang sebagai indikator kemajuan daerah bahkan negara, sebab secara fisik diklaim sebagai pertumbuhan ekonomi. Pada faktanya, berbagai sarana belum tentu membawa kesejahteraan bagi rakyat. Sebagai problematika yang ada saat ini yaitu, jalan-jalan macet yang menjadi momok, dan akan terus terjadi jika tanpa solusi tepat dalam menanganinya.

Semua kondisi ini dikembalikan pada satu sebab mendasar, yakni penerapan sistem kapitalisme yang menjadi tolak ukur segala aktivitas berdasarkan hitungan untung dan rugi. Selama sistem tersebut masih bercokol, tidak akan ada solusi tuntas bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam Islam, infrastruktur dipandang sebagai salah satu pilar pembangunan peradaban. Penyediaan layanan kepada masyarakat, kegiatan ekonomi, dan upaya perwujudan kesejahteraan, sangat tergantung pada infrastruktur yang ada. Sebab dalam hal ini, negara berperan penting dan menjadikan tanggung jawab yang harus dilakukan secara independen, sehingga tidak tergantung pada asing.

Instrumen negara dalam pembangunan berbasis kemaslahatan rakyat. Pembangunan infrastruktur akan diserahkan pada ahlinya, dengan pembiayaan oleh negara. Semuanya harus memenuhi pandangan pada dunia secara keseluruhan. Negara akan memastikan pembangunan tepat guna, sesuai kebutuhan umat dan negara.

Penerapan sistem Islam telah memberikan contoh terbaik sepanjang sejarah. Selama 13 abad menorehkan kecemerlangan di semua bidang, termasuk Infrastruktur. Pada masa akhir kepemimpinan Utsmani, dunia Islam berupaya dipersatukan dengan jalur kereta api Hijaz. Diperintahkan oleh Sultan Abdul Hamid II pada 1900, jalur ini dibangun untuk memudahkan jemaah haji saat menuju Makkah. Karena sebelumnya mereka menggunakan unta selama perjalanan, hingga berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan.

Inilah masa keemasan dalam Islam, infrastruktur maju pesat dan kokoh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sistem Islam mampu menuntaskan segala permasalahan kehidupan manusia, dengan sempurna dan totalitas tanpa tambal sulam.

Wallahu a'lam bishawab