Mampukah Korupsi Dicegah Dengan UU Perampasan Aset?

SIGAPNEWS.CO.ID - Lagi dan lagi, kasus korupsi kembali ditemukan mencuat ke permukaan. Baik yang dilakukan oleh para ASN, anggota dewan, ataupun pejabat pemerintahan. Sebagaimana diberitakan salah media nasional di negeri ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mencekal 10 tersangka dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai di wilayah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2020—2022. Petugas KPK telah melakukan penggeledahan rumah para tersangka. Hal tersebut dilakukan untuk mengumpulan alat bukti. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur mengungkapkan modus korupsi, yaitu sengaja salah memasukkan besaran tukin yang akan ditransfer. (m.antaranews.com, 31/03/2023) 

Di sisi lain, Pegiat antikorupsi dari PUKAT UGM, Zaenur Rohman menilai bahwa aksi korupsi Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahat dan anggota DPR RI Fraksi Nasdem Ary Egahni Ben Bahat bukan merupakan modus baru. Modus pasangan suami istri tersebut dilakukan juga oleh pejabat lain, yaitu dengan menyalahgunakan wewenangnya. Pejabat seringkali melakukan korupsi dengan cara menjual perizinan, pengisian jabatan pegawai daerah, gratifikasi atau menerima suap pada pengadaan barang dan jasa, hingga korupsi anggaran. (tirto.id, 29/03/2023) 

Pembahasan RUU perampasan aset tindak pidana ini telah ramai dibicarakan oleh masyarakat. Namun, faktanya belum ada kejelasan secara pasti. Padahal negeri ini telah meneken konvensi terkait hal tersebut pada 2003. Dan sebenarnya telah melakukan ratifikasi dengan membuat Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006.

Hal tersebut ternyata dipacu ketika Menkopolhukam, Mahfud MD meminta seluruh anggota DPR RI untuk mendukung kehadiran UU tersebut. Melihat hal tersebut, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto merespons desakan Menko Polhukam agar segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset. Desakan muncul karena adanya polemik diduga transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. RUU tersebut dapat 'gol' jika para ketua umum partai menyetujui. (cnnindonesia.com, 31/03/2023) 

Kasus korupsi ini bak gunung es. Yang tampak hanya sebagian saja, sedangkan jauh di dalamnya begitu banyak dan luas. Mulai dari zaman dahulu sampai sekarang, korupsi tetap saja ada dan sulit untuk diberantas secara total.

Melihat fenomena tersebut, berarti kita belum bisa menemukan akar persoalannya. Jika sudah menemukannya maka dengan mudahnya menyelesaikan persoalan tersebut tanpa menimbulkan masalah baru. 

Dapat kita duga bahwa korupsi yang ada sekarang ini sebagai bentuk ataupun hasil dari penerapan sistem yang ada sekarang. Kapitalisme sekuler telah mampu membuat seorang untuk meninggalkan aturan  agamanya. Aturan tersebut hanya dipakai untuk skala beribadah, sedangkan kehidupan diatur sendiri oleh manusia. Akhirnya manusia yang membuat seluruh hukum untuk diterapkan di dunia ini. Dengan begitu, maka manusia akan dengan leluasa membuat aturan yang mereka anggap sesuatu yang benar. Dari sini kita bisa menilai bahwa standar yang ada tentunya akan berbeda antara manusia yang satu dengan lain. Sehingga bisa jadi menguntungkan sebagian pihak saja dan merugikan pihak lainnya. Itulah notabenenya aturan ketika dibuat oleh manusia yang serba kurang dan terbatas. Termasuk pula pada makan bahagia dan sukses hanya dinilai ketika seseorang mempunyai kekayaan yang banyak. Termasuk rumah, kendaraan, serta barang-barang mewah. Ini juga menjadi pemicu utama seseorang untuk melakukan tindakan korupsi, selain adanya kesempatan juga. 

Hal lain yang memacu korupsi terus berlangsung adalah keimanan individu serta kontroling pada masyarakat yang kurang. Sehingga wajar saja jika seseorang akhirnya melakukannya lagi, bak efek kecanduan. Dengan korupsi maka mereka akan terus menumpuk harta dan uang.

Sisi yang tak kalah penting untuk disoroti adalah peran negara yang sama sekali tidak bertindak secara tegas lewat hukuman yang diberikan. Alhasil, para pelaku melenggang dengan santainya dan leluasa bergerak tanpa ada halangan secara nyata. Padahal negara dengan segala kebijakan yang ada harusnya mampu memberikan keadilan dan bertindak tegas kepada para pelaku kejahatan. Termasuk salah satunya adalah memberikan efek jera bagi seluruh pelaku koruptor. Serta menyuruh para pelaku untuk mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara. Karena di sini yang dirugikan secara nyata adalah kas negara. 

Tentunya akan sangat berbeda ketika Islam diterapkan di muka bumi ini. Bahwa Islam telah mengatur individu per individunya untuk melakukan aktivitas yang hanya sesuai dengan hukum syarak. Menumbuhsuburkan serta memupuk keimanan pada setiap manusia, baik ia merupakan pejabat pemerintahan ataupun rakyat biasa. Semua diingatkan untuk selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Swt. dengan jalan menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan-Nya. Di sampin itu amar makruf harus tetap berjalan. Karena itu bagian dari rasa sayang terhadap saudaranya yang lain. Ditambah dengan negara yang memberlakukan hukum Islam secara sempurna dan menyeluruh. Bersikap adil dan tegas terhadap para pelaku kejahatan. Dengan begitu, insyaAllah tidak ada orang yang mau melakukan tindak kejahatan yang sama. Karena hukum syarak akan memberikan efek jera dan penjagaan terhadap seluruh rakyat. Termasuk pula pada makan sukses dan bahagia yang harus diukur dengan Islam. Bahagia dan sukses ketika mendapatkan rida dari Allah Swt. Dengan begitu, mereka mengetahui apa hukuman yang diterima jika melakukan hal serupa. Tidak seperti sekarang ini, semua orang seolah berlomba untuk menumpuk kekayaan tanpa mengetahui dari mana asal usul tersebut. 

Semoga Islam segera tegak di muka bumi, agar keberkahan datang pada kita semua. Dan menjadi berkah bagi makhluk Allah yang lainnya. Serta persoalan korupsi yang telah mendarah daging ini mampu terselesaikan dengan tuntas. Tentunya hanya dengan menerapkan Islam secara kafah.

Wallahua'lam

Mulyaningsih - Pemerhati Masalah Anak dan Keluarga