Kebutuhan Hidup Masyarakat Meningkat Drastis, Perlukah Penanganan Praktis?

SIGAPNEWS.CO.ID - Komoditas kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dalam pemenuhan hajat hidup sehari-hari, menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan. Sebab, semua itu merupakan prioritas konsumsi masyarakat yang tak tergantikan oleh barang substitusi lainnya. Seperti halnya telur ayam yang mengalami kenaikan, hingga mencapai harga fantastis dan terus meroket. Apa penyebab dari permasalahan ini?

Secara ilmu ekonomi, lonjakan harga telur ini dipicu oleh langkanya pasokan telur dari peternak ke pasar-pasar tradisional. Jika hal itu terjadi, maka inilah yang menyebabkan harga meningkat. Mungkin secara ilmu ekonomi memang benar, akan tetapi naiknya harga tersebut bermula dari turunnya produksi telur pada peternak ayam yang disebabkan oleh tiga hal, pertama pengaruh cuaca ekstrem, kedua penyakit pada ternak dan ketiga naiknya harga pakan.

Secara langsung ketiga hal itu mengakibatkan pasokan telur menurun secara drastis, sedangkan permintaan tetap tinggi. Sehingga semua ini menciptakan ketimpangan antara penawaran dan permintaan. Selain itu beberapa spekulasi juga mengarah ke faktor eksternal seperti, perubahan impor dan ekspor telur ayam. Kemudian adanya pembatasan impor dari negara lain, atau peningkatan ekspor dapat mempengaruhi pasokan telur di dalam negeri, akan tetapi pemerintah belum memberikan konfirmasi resmi terkait hal ini.

Lalu bagaimana mekanisme yang harus dilakukan terkait dengan kenaikan harga telur ayam, agar stabil dan kembali normal? Sudah seharusnya pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap lonjakan harga termasuk menindak praktik monopoli dan manipulasi harga telur di pasaran. Dan kemudian harus mendorong peternak ayam lokal supaya dapat bersaing secara sehat, sehingga para peternak dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mengatasi krisis yang terjadi.

Selain itu perlu adanya kebijakan untuk meredakan problematika yang ada dengan kebijakan-kebijakan misalnya, pemberian subsidi untuk peternak, kebijakan jangka pendek berupa impor telur dari negara lain, juga usaha jangka panjang untuk mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan.

Kenaikan harga rata-rata komoditas telur berpengaruh pada Harga Pokok Produksi (HPP), yang merupakan puncak dari berbagai variabel kegiatan management peternak ayam petelur. Komponen HPP telur itu sendiri terdiri dari harga pakan, bahan operasional, dan juga penyusutan investasi infrastruktur, serta biaya lainnya.

Pada faktanya, struktur industri pakan nasional saat ini membentuk kekuatan oligopoli yang dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Hal ini akan membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin memburu rente, dan membentuk munculnya kartel-kartel baru sehingga dapat merusak persaingan usaha. Mereka akan bermufakat untuk mengatur penetapan harga, pembagian wilayah, persekongkolan tender dan pembagian konsumen. Saat ini komersialisasi pakan didominasi oleh beberapa perusahaan asing, yang menguasai pasar modal.

Inilah sistem yang berlaku di era globalisasi, yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Di mana hukum permintaan dan penawaran yang sifatnya saling berlawanan, mengakibatkan sebagian dari mereka berupaya mendapatkan barang dengan menawarkan harga yang lebih tinggi. Secara otomatis harga pasar barang itupun naik melebihi harga normalnya.

Di sisi lain ketika terjadi peningkatan permintaan di atas jumlah barang yang beredar di pasar, harga barang tersebut akan naik sesuai faktor-faktor produksinya. Kenaikan permintaan akan mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah pasokan barang, hingga harga-harga kembali normal dikarenakan siklus yang terjadi secara berulang.

Sistem yang ada saat ini, menyuguhkan fakta minimnya peran negara dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Negara mencukupkan diri sebagai fasilitator kebijakan, akan tetapi luput dari individu per individu. Sehingga rakyat sendirilah yang berjibaku dalam memenuhi seluruh kebutuhannya.

Sungguh berbeda dalam sistem Islam, pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Kebutuhan dasar masyarakat merupakan hal fitrah yang menuntut adanya pemenuhan secara pasti. Negara juga berkewajiban menjaga transaksi ekonomi rakyat agar jauh dari hal yang melanggar syari'at.

Islam menjalankan politik ekonomi dengan memposisikan negara sebagai pengurus rakyatnya. Negara wajib memenuhi kebutuhan primer rakyat (sandang, pangan, papan) individu per individu, serta pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Kemudian Islam menjamin setiap kebutuhan hidup yang tidak hanya untuk kaum muslim saja, melainkan juga non-muslim yang menjadi warga negara tanpa ada perbedaan.

Jelas bahwasannya permasalahan yang ada saat ini, butuh perubahan yang bersifat sistematis. Sehingga mampu merombak paradigma kapitalisme dalam menjalankan pelayanan terhadap rakyat. Islam adalah alternatif tunggal pengganti sistem yang ada, untuk penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan rakyat secara hakiki. 

Wallahu a'lam bishawab