Pemerintahan Bisa Ambruk

Faisal Basri ekonom senior menyoroti antara kekuatan negara dan korporasi sudah menyatu. Sehingga jika kolaborasi terbentuk antara pejabat dan pengusaha yang terikat pada kepentingan akan berdampak kepada publik.

Tidak baik negara bertindak sebagai pengusaha atau pengusaha bertindak sebagai negara maka perlu pihak ketiga yaitu masyarakat nantinya masing-masing berada sesuai posisi. Peraturan yang ada pun perlu dikuatkan lagi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara juga menanggapi bahwa selama ini berjalan dengan baik meskipun berada di kondisi berat. Argumen yang dilontarkan akan selalu jadi bahan masukan dan perlu ditanggapi kembali supaya ketakutan ataupun keraguan bisa terjawab.

Sebelumnya banyak pejabat publik mengakui lebih enak menjadi pengusaha dibanding pejabat. Selain itu ketika pejabat ikut berbisnis menjadi tanda tanya antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi penyatuannya memicu konflik.

Seperti kasus dugaan dan sindiran berbisnis PCR kesannya kesempatan berlipat-lipat. Ada aturan yang mengatur sekaligus terdapat proses jual beli.

Kecacatan yang terjadi tidak cukup memfokuskan pada moral saja tetapi perlu analisis  sebab-akibat yang lainnya. Potensi kerusakan yang terjadi seperti  benih yang akan terus menjalar  terdapat akar yang hidup. Penghentian kasus lebih optimal akarnya mati dan benihnya juga ikut mati.

Berawal dari perpolitikan demokrasi berbiaya mahal dan biasanya minta bantuan suara termasuk didalamnya pembiayaan dan penawaran yang menghantarkan kepada kursi. Wajar saja kita katakan bisa terjadi potensi terbentuk  perjanjian untuk saling membantu satu sama lain supaya saling menguntungkan. Kebijakan akan berpengaruh pula yang namanya kepentingan menjadi ambisi yang manis.

Kalau kepemimpinan Islam dulu pernah sebelum runtuh 1924 dipraktikkan dengan baiat apalagi kepala negara tidak boleh kosong lebih dari tiga hari. Pada dasarnya mekanisme mudah,murah,dan cepat. Tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk spanduk, memberikan janji sekaligus hadiah,atau pun sejenisnya. Kenapa sistem ini hilang dan tergantikan? Ataukah pemaknaannya ada yang lebih baik dari ini untuk digantikan?

Kita coba belajar analisis proses pengembalikan dana yang telah habis awal pencalonan diri ketika menggunakan uang dari kantong sendiri atau minta bantuan kepihak yang lain yang bisa menimbulkan hutang dalam materi dan jasa.

Kemungkinan ada dan tidak semuanya seperti itu namun tingginya kasus korupsi menjadi tanda tanya. Apakah gajii yang diterima tidak mencukupi atau tidak memuaskan?

Jika dibiarkan terus-menerus pemimpin yang mana  mensejahterakan rakyat dengan masa jabatan yang singkat. Ditambah lagi kasus ikut berbisnis menambah rasa kecewa. Tidak ada salahnya untuk berbisnis tetapi tidak mencampuri pengurusan negara.

Meskipun nanti diakhirat keadilan Allah yang paling adil akan dipinta pertanggungjawaban namun mayoritas Islam perlu aktivitas Amar Makruf Nahi Munkar.

Mengkritik upaya memberi nasehat dan masukan supaya ada perubahan dan perbaikan. Tidak dicitrakan menjelek-jelekkan bukan perpecahan yang diharapkan persatuan dan kedamaian secara bersama.

Wajar saja jika ada kelompok menginginkan sistem Islam berpikir sebagai solusi atas masalah yang tidak ada ujungnya. Mudah-mudahan persatuan semakin kuat dan kerjasamanya karena keridhoan Allah SWT.