Wadas Mempertahankan Tanah Surga

SIGAPNEWS - Terjadi keributan masalah proyek strategis nasional dengan Warga di desa Wadas, Purworejo, Jawa tengah. Dimana hampir keseluruhan warga menjadi petani secara turun-temurun. Warga menyebutnya tanah surga mencukupi hidup dengan penghasilan beragam tanaman. Potensi perkebunan mencapai Rp 8,5 Milyar pertahun dan belum terhitung jumlah keseluruhan komoditas lainnya.

Tanah yang warga kelola tidaklah berjangka pendek tetapi bisa diwarisan anak cucu sebagaimana kebiasaan mereka. Ada rencana pemerintah mengambil batu dari perut bukit wadas sekitar 8,5 juta meter kubik untuk pembangunan bendungan dan terdampak luas tanah 114 hektar. Dari wadas ke pembangunan tersebut berjarak 10,5 kilometer dan perlu membuat jalan proses pengangkutan.

Sejak 2013 warga Wadas mulai mendengar rencana pembangunan dan tokoh desa mengatakan 400 KK tidak menyetujuinya. Dari tahun ke tahun pernyataan setuju dan tidak setuju masih jadi bahasan. Meskipun pemilik tanah dibayar minimal Rp 120.000 permeter persegi dan nanti masyarakat bisa melakukan kesepakatan BUMDES dan BBWSSO.

Pembangunan selalu ada untung rugi dan dialog sangat penting dengan niat baik dan mendapatkan sambutan yang baik pula. Bagaimana pula keadaannya terdapat rasa ketakutan warga ditambah sekitar 400 polisi memasuki desa dan terjadilah kericuhan menembak gas air mata untuk pembubaran aksi. Bahkan mengakibatkan 9 orang luka dan sekitar 66 ditangkap karena menghalangi kegiatan pengukuran tanah.

Kehebohan ini terdengar dan digoreng berbagai media sehingga isu cepat tersebar. Muhammadiyah ikut bersuara mengirim surat tebusan kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Jakarta terkait mengecam tindakan represif aparat.

NU dan Banser juga bersuara menuntut presiden dan gubernur untuk menarik aparat dari wadas dan membatalkan rencana pembangunan. Kasus ini juga mendapat banyak sorotan termasuk politisi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Purworejo No.27/2011 tentang rencana tata ruang wilayah desa Wadas ditetapkan sebagai kawasan perkebunan.

Dalam kepemimpinan Islam, pembangunan memiliki keberpihakan pada rakyat dengan mengayomi secara bijak meyakinkan tidak hanya dinikmati segelintir atau oligarki. Karena sebagaimana merujuk kepada sabda Rasulullah Saw:

Kaum muslim berserikat dan tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api ( HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Pengaturan kepemilikan dalam menguasai diatur oleh Islam supaya tidak saling mendzalimi dan mengambil bagian yang bukan miliknya adalah haram. Seperti kepemilikan umum berbeda dengan kepemilikan individu dan negara.

Kepemilikan umum yang dimaksud adalah dimiliki rakyat untuk dikelola dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat pengurusannya amanah tanpa campur tangan dari asing. Negara yang mandiri lebih mudah memberi kesejahteraan dibandingkan menjalin kerjasama bisnis.

Kemudian pemimpin hanyalah pelayan tugasnya melayani rakyat. Tidak akan terjadi kegaduhan penopang hidup masyarakat secara turun-temurun dengan kesan memaksa. Ketidakcocokan dalam berpendapat adalah wajar terjadi yang tidak wajar yang tidak sejalan bukanlah musuh pemerintah.

Lagi pula pembelian tanah digantikan dengan pembelian tanah ditempat lain ataupun tergantikan pekerjaan. Kelihatannya mudah namun belum tentu bisa diterima.

Sudah seharusnya kita menginginkan kepemimpinan Islam kembali yang telah lama hilang dulu pernah kekuasaan Islam kurang lebih 14 abad lamanya. Jika kita kaji ada perbedaan dalam mengurusi negara bukan sekedar mengubah dengan fitnahan kepentingan terselubung melainkan membandingkan yang mana perlu pembaharuan menjadi lebih baik untuk negara tercinta. Karena Islam cocok sebagai solusi dan bisa dibawa kemana saja idenya tidak tertandingi.