Setelah Minyak Langka, Terbitlah Kenaikan Elpiji

SIGAPNEWS.CO.ID - PT Pertamina (Persero) melalui Sub Holding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga mengatakan, harga gas LPG 12kg di tingkat agen naik menjadi Rp 187 ribu per tabung. Otomatis jika dijual eceran harganya bisa mencapai Rp 200 ribu (detik.com, 28/2/2022).

Kenaikan harga pada LPG non subsidi. Pertamina menyebutkan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.

Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina Irto Ginting mengatakan penyesuaian harga ini telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar LPG non subsidi. Dimana harga terbaru ini  masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di ASEAN (Kontan.co.id, 28/2/2022)

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, kebijakan menaikkan harga LPG non subsidi merupakan langkah yang wajar. Sebab harga LPG di pasar Internasional sedang meningkat signifikan. Ia optimis kenaikan  harga pada LPG non subsidi tidak serta-merta bakal mendorong pengguna LPG non subsidi untuk beralih ke LPG subsidi. Lantaran keduanya memiliki segmen pengguna yang berbeda. LPG non subsidi umumnya digunakan oleh industri dan rumah tangga kelas menengah atas.

Setelah Minyak langka, terbitlah kenaikan elpiji, kapan beban rakyat berkurang?

Alasan pemerintah menyesuaikan harga industri dan perkembangan global sungguh zalim. Sebab dengan rakyat bukannya menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau justru dengan perhitungan untung rugi. Seakan jika tidak mengikuti harga global, negara akan rugi. Terlebih jika harus menjualnya kepada rakyat dengan harga asal, sebelum disesuaikan.

Dampak memberatkan rakyat tidak menjadi prioritas perhatian karena sejak awal UU merestui liberalisasi migas. Meski negeri ini memiliki sendiri kekayaan migas, namun rakyat tak bisa menikmati pemanfaatannya dengan murah bahkan gratis karena justru negara menyerahkan pengelolaan dan memberikan keuntungan terbesarnya pada swasta.

Rasulullah bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadits tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu.

Dalam Islam ada tiga macam kepemilikan, kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum adalah izin Allah selaku pembuat hukum kepada masyarakat untuk memanfaatkan benda-benda secara bersama-sama. Kepemilikan umum berlaku pada tiga hal: pertama, setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan.

Kedua, sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak. Ketiga, benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang seperti sungai. Negara tidak boleh mengalihkan hak milik individu menjadi hak milik umum. Pemilikan umum bersifat tetap berdasarkan jenis dan karateristik kekayaan, bukan berdasarkan pendapat negara.

Maka negara hanya berhak menjadi wakil dari rakyat untuk mengelolanya, hasilnya diberikan sepenuhnya untuk kebutuhan rakyat, baik secara langsung misal dalam bentuk bahan bakar maupun dalam bentuk pembiayaan kebutuhan pokok rakyat lainnya selain sandang, papan dan pangan, yaitu kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Hal ini meliputi sarana dan prasarana, laboratorium, perpustakaan, kurikulum pendidikan, gedung dan infrastruktur lainnya.

Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan hak milik umum kepada individu ataupun korporasi. Sebab nantinya peruntukannya berbeda, bukan pelayanan tapi bisnis jual beli. Sistem kapitalis memandang ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokoknya sebagai sesuatu yang nisbi, bahkan dianggap kelemahannya sebagai kesalahan.

Sebaliknya dalam Islam, ketidakmampuan individu rakyat adalah fakta, sehingga turunlah syariat guna menyelesaikan persoalan dalam kapasitasnya sebagai manusia yang terbatas, membutuhkan dan lemah.

Kapitalisme tidak mengenal batasan kepemilikan, sehingga ketamakan dan kerakusan manusia mendapat tempat, termasuk ketika manusia tidak lagi harus melakukan transaksi nyata namun melalui virtual, hingga modal pun dalam bentuk kertas surat berharga yang memiliki nominal tertentu yang perlahan tapi pasti menggeser pemakaian uang asli. Inilah mengapa seseorang dalam sistem kapitalisme liberalisme mampu memiliki tanah atau harta kekayaan mewakili 100 orang miskin.

Maka, jika kesejahteraan hakiki yang menjadi tujuan, harus ada perubahan hakiki dalam sistem aturan hari ini, perubahan itu gagal terwujud dalam sistem sosialis dan kapitalisme. Dengan demokrasinya yang setiap lima tahun sekali menggelar pilu juga gagal menghadirkan pemimpin yang cinta rakyat dan takut Allah swt.

Tinggal satu sistem yang belum dicoba, yaitu Islam. 1300 tahun tentu bukan waktu yang singkat untuk sebuah peradaban mulia dan maju. Menjadi cahaya dunia yang menerangi bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan tingkat kesejahteraan yang tiada banding. Wallahu a'lam bish showab.