Harga Migor Melejit Kehidupan Rakyat Semakin Terjepit

SIGAPNEWS - Semakin bertambah parah penderitaan rakyat dan tak kunjung usai. Belum tuntas kasus yang terus menerus membuat masyarakat terbebani, dengan semua problem hidup, terutama dalam hal penanganan perekenomian, yang tak pernah ada solusi terbaik dalam menuntaskannya.

Wacana kenaikan harga  bahan-bahan pokok seperti, tarif listrik, menyusul BBM yang menjulang, juga aturan pemerintah yang membuka lagi keran ekspor Migor, sudah tentu semakin terpuruknya nasib petani sawit dalam hal ini.

Tidak adanya peran pemerintah yang dapat menuntaskan semua permasalahan yang membelenggu rakyat, hingga persoalan tidak dapat teratasi dengan tepat. Sistem kapitalis menguasai perekonomian dunia pasar, dengan mudah mencengkeram kuat hanya demi tercapainya tujuan mendatangkan keuntungan bagi mereka, tanpa memikirkan lagi nasib rakyat kecil.

Dalam hal ini, petani sawit yang paling merasakan imbas dan dampak dari semuanya. Mereka merugi dan semakin terpuruk dengan adanya kebijakan pemerintah, menjerat dengan segala aturan tanpa penyelesaian dari akar masalah yang mampu menuntaskan segalanya.

Belum lagi dengan adanya keputusan Presiden, menutup keran ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya membuat harga sawit turun drastis. Apa yang dapat dilakukan para petani dalam hal ini? Merekapun hanya bisa pasrah, walaupun sebenarnya gerah ingin melawan akan tetapi tak berdaya.

Seperti yang terjadi di Asahan, Sumatra Utara, pertengahan April lalu, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani bisa mencapai Rp3.650 per kilo. Empat hari berselang setelah Presiden menetapkan larangan ekspor CPO dan produk turunannya, harga turun menjadi Rp2.600 per kilo. Kini, kondisi terus memburuk dengan harga yang jatuh pada kisaran Rp1.500 per kilo.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung mengatakan, larangan ekspor CPO membuat petani sawit merugi. Menurutnya, para petani sawit sudah rugi hingga Rp11,7 triliun akibat larangan ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng yang pemerintah keluarkan. (Sindo News, 22/5/2022).

Pemerintah membuat kebijakan larangan ekspor CPO, dengan tujuan agar stok bahan baku minyak goreng dalam negeri aman. Dengan begitu, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, justru membuat para petani sawit menjadi korban karena anjloknya harga.

Sudah seharusnya negara memiliki peran dalam menuntaskan segala permasalahan yang ada, hingga tuntas tanpa harus bertele-tele. Sebab dalam realitanya, rakyat terus saja menjadi objek tertindas, tanpa adanya solusi tepat dalam persoalan yang terus menerus membelenggu.

Semua itu akan teratasi dengan tuntas, jika diatur dalam peraturan yang adil dan amanah. Juga pemimpin yang mampu menjadikan rakyatnya hidup dengan aman dan nyaman, terpenuhi hajat hidup  sempurna sesuai kebutuhan yang diperlukan masyarakat pada umumnya.

Dalam sistem Islam, negara berperan penting memastikan aktivitas produksi mulai dari tersedianya bahan hingga distribusinya. Kasus minyak goreng ini, negara jelas membutuhkan keberadaan para petaninya. Juga wajib untuk menyediakan layanan dan sarana pertanian, yang dapat memudahkan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan pengolahan lahan, bibit, pupuk dan pendukung lainnya.

Semua solusi terbaik dalam menuntaskan problematika Migor, adalah dengan menerapkan aturan sesuai syariat Islam, dan juga peran besar negara sehingga mampu menjadikan rakyatnya hidup sejahtera, tanpa tekanan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Wallahu a'lam