May Day Fiesta Buruh Tuntut Kesejahteraan

SIGAPNEWS.CO.ID - May day merupakan momen yang selalu identik dengan aksi buruh turun ke jalan, menyuarakan aspirasi, untuk menuntut hak-hak dengan segala hiruk-pikuk, demi mendapatkan keadilan dan kesejahteraan hidupnya. Dalam memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei atau disebut May day, sejumlah elemen buruh melakukan long march, menuju Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/5/22) lalu.

May day fiesta ini digelar oleh sejumlah partai buruh, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Said Iqbal, mengatakan bahwa, May day fiesta kali ini dihadiri sekitar 50.000 orang. Dalam aksinya, massa buruh menyuarakan 17 tuntutan. Beberapa di antaranya menolak upah murah, Omnibus Law UU Cipta Kerja, menghapus sistem Outsourcing, menurunkan harga bahan pokok, dan kenaikan PPN.

Berbagai aspirasi pada May day tahun ini, tidak beranjak dari tuntutan-tuntutan sebelumnya, yakni berkisar tentang hak-hak pekerja atau buruh, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan adil, dalam hubungan kerja yang mereka bangun dengan para pengusaha. 

Meskipun sudah disahkan, penolakan UU Cipta Kerja dipandang oleh kaum buruh, sebagai harga mati dan sangat beralasan. Dikarenakan UU tersebut sangat merugikan dan mengeksploitasi kaum buruh.

Alih-alih menarik investasi masuk ke Indonesia dan untuk mengakomodasi aspirasi kaum buruh, justru mereka yang dijadikan korban, demi kepentingan para pengusaha.

Berbagai penolakan UU yang telah mereka perjuangkan sebelumnya, seakan kandas di tengah jalan. Malah justru makin banyak pasal yang mencederai hak-hak kaum buruh, seperti masalah upah buruh yang semakin ditekan, dengan adanya penghapusan upah minimum, sistem Outsourcing, berkurangnya hak cuti, dan sebagainya.

Apabila dalam hal pengupahan kaum buruh semakin ditekan, maka akan rentan mengalami PHK, bahkan mudah masuk ke dalam jurang kemiskinan.

Dengan mencermati bermacam tuntutan tersebut, kaum buruh seolah sedang menyuarakan aspirasinya, bahwa kesulitan hidup yang mereka hadapi, tidak lain buah dari kebijakan pemerintah, yang justru menambah, dan mempersulit persoalan, bahkan menyengsarakan rakyatnya.

Konflik antara pekerja dengan pengusaha, masih menjadi teka-teki sampai saat ini yang belum terpecahkan, dalam sistem ekonomi kapitalisme.

Bukan hanya di Indonesia, di belahan dunia pun, masih menghadapi berbagai tuntutan buruh, dan demonstrasi, termasuk di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, dikabarkan bahwa, pemogokan kerja terjadi sejak tahun 1806, oleh para pekerja Cordwainners.

Sejarah mencatat konflik abadi ini, membuktikan sistem ekonomi kapitalisme, telah gagal dalam mensejahterakan kaum buruh. Dalam kacamata mereka, kaum buruh hanya dipandang sebagai komponen produksi, yang harus ditekan biayanya seminimal mungkin, agar ongkos produksi bisa murah. 

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kaum buruh dan pengusaha selalu berlawanan arah. Kaum buruh ingin mendapatkan kesejahteraan, sedangkan pengusaha menginginkan ongkos produksi semurah mungkin, maka selamanya tidak akan pernah bertemu.

Hingga saat ini, berbagai aspirasi yang diperjuangkan kaum buruh, tampaknya tidak kunjung terpenuhi. Terbukti setiap tahunnya kaum buruh menyuarakan aspirasi yang sama, yakni mereka menginginkan kehidupan yang layak, sebagaimana mestinya.

Seharusnya negara berperan menyelesaikan konflik tersebut, bukan sebaliknya pemerintah menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan pengusaha korporasi, sehingga mengakibatkan buruh yang selalu dijadikan korbannya.

Dengan demikian, konflik yang berkepanjangan antara kaum buruh dan pengusaha, tidak akan pernah terjadi dalam sejarah peradaban Islam.

Dalam Islam, negara bertanggungjawab mengurus, dan mensejahterakan rakyatnya. Sebab seorang pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan, mengenai urusan rakyatnya, bukan hanya mensejahterakan di dunia saja, tetapi menjaga keselamatan mereka hingga ke akhirat.

Dalam konflik perburuhan, Islam mempunyai solusi komprehensif dan mendasar, mengenai urusan yang menyangkut kontrak kerja, seperti dalam hal pengupahan, beban kerja, hak dan kewajiban pekerja, merupakan urusan murni yang telah ditetapkan syariat, antara buruh dan pengusaha, atas dasar ridha kedua belah pihak. 

Dalam Islam pengupahan, merupakan bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan tenaga kerja, kemudian untuk persoalan kerjanya, dikembalikan pada standar Islam yakni syariah. Rasulullah Saw bersabda: "Berikanlah gaji kepada pekerja, sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan."(HR. Imam Al-Baihaqi).

Bahwasannya seorang pekerja berhak menerima upahnya, ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, pekerja dan pengusaha harus menepati akad di antara keduanya, mengenai sistem kerja, dan pengupahan.

Kemudian dalam urusan kesejahteraan pekerja dan seluruh rakyatnya, negara menjamin, seperti hal menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan layanan publik yang berkualitas dan murah, termasuk tidak ada kedzaliman di dalamnya, membangun iklim kondusif untuk berusaha.

Dengan demikian hanya sistem Islam yang mampu mengatasi seluruh problem perburuhan, bahkan umat secara keseluruhan. Selama umat jauh dari aturan Allah Swt, dan tidak menerapkan sistem kehidupan Islam, maka ketentraman, kesejahteraan, juga keberkahan, akan mustahil didapati.

Wallahu'alam bishowab.