Anggaran Negara Rendah Serapan, Pertanyakan Arah Pembangunan

SIGAPNEWS.CO.ID - Akhir tahun 2022 kurang dua bulan lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga untuk menghabiskan sisa anggaran belanja APBN yang jumlahnya masih sekitar Rp1.200 triliun sampai akhir tahun ini.

Tercatat, hingga akhir September 2022 belanja negara sudah terealisasi Rp1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6 persen dari target Rp3.106,4 triliun. Artinya, masih ada sisa belanja Rp1.000 triliun lebih yang harus dihabiskan dari Oktober-Desember 2022.

Desember akan ditutup, tinggal dua bulan tiga hari. So praktis tinggal dua bulan. Kemarin kami baru mengatakan preskon untuk September, itu masih ada Rp1.200 triliun. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu menyebutkan meski belanja harus dihabiskan, bukan berarti jor-joran untuk kegiatan yang tidak berkualitas. Sebab, jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka belanja yang dilakukan harus berkualitas. Artinya, belanja tidak harus habis, tapi realisasinya tinggi.

"Kalau ada sisa cash yang cukup dari 2022, bisa kita gunakan nanti di 2023 untuk menjaga kita. Bisa jadi cash tambahan bagi pemerintah untuk tahun depan. Jadi tahun depan itu kita antisipasi menghadapi ketidakpastian tinggi dan kita bisa pastikan bahwa kita akan punya cash buffer yang cukup dari 2022," jelasnya (CNN Indonesia, 28/10/2022). 

Fakta APBN kita masih ada sisa anggaran patut dipertanyakan, sebab, pemerintah masih terus mendorong pembiayaan investasi  dalam rangka  mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi.

Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 30 September 2022 mencapai Rp60,0 triliun, terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan (kemenkeu.go.id). Yang artinya anggaran APBN nyatanya lebih mendukung investasi ( baca: utang modal asing) daripada menyerap langsung dari APBN. 

Belum lagi dengan kritik Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Syaiful Huda yang  mengatakan kewajiban pemerintah mengalokasikan minimum 20 persen dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan belum sesuai harapan. Pasalnya, anggaran pendidikan 20 persen dari postur APBN dan APBD saat ini baru mencapai angka 16 persen.

“Saya kira fungsi anggaran bidikan kita belum sangat sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita,” kata Syaiful dalam seminar nasional pendidikan yang diikuti secara virtual (CNN Indonesia,22/9/2022).

Minimnya Serapan, Pertanyakan Arah Pembangunan

Pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa kita punya waktu dua bulan untuk menghabiskan anggaran memang ironi, sebab di sisi lain ada beberapa hal yang memang tidak menggunakan dana APBN secara maksimal seperti pendidikan dan pembiayaan infrastruktur. 

Serapan anggaran baru sebesar 61,6% pada bulan september menunjukkan kinerja pemerintah yang tidak baik.  Di sisi lain juga menggambarkan ketidak jelasan arah pembangunan, yang tidak berdasarkan kepada kebutuhan dan kemaslahatan umat. Semua digebyar seolah memang inilah prioritas untuk memenuhi kebutuhan rakyat, namun nihil, rakyat tetap berbeban berat. 

Sebab masih banyak  layanan publik yang belum optimal, dan kebutuhan dana besar untuk  anggaran beberapa bidang, namun faktanya justru kurang dan malah  dikurangi seperti dana riset, pendidikan dan hankam.

Sementara yang selalu gencar dinarasikan oleh pemerintah justru ada defisit anggaran, ini yang kemudian menjadi alasan subsidi dikurangi bahkan dihapuskan, nyatanya dana tidak  terserap dan bersisa.  

Rakyat yang terus menerus dijadikan objek penderita dalam program pembangunan ini semestinya menjadi fokus negara. Sebab sangat nyata kerusakan sistem anggaran dalam sistem demokrasi, dengan serapan dana rendah, bagaimana mungkin rakyat terlayani dengan  baik kebutuhannya? Belum lagi dengan mengguritanya praktik korupsi para pejabat negara, dari mulai camat, bupati, para menteri, hakim hingga lembaga kepolisian dan pendidikan. Dana diumbar seiring hawa nafsu dan ketamakan yang dijadikan gaya hidup. 

Sistem Anggaran dalam Islam Accountable dan Tepat Sasaran

Demokrasi-kapitalisme memang akan selalu menampilkan kontradiktif sebagaimana pemikiran yang menjadi asasnya, yaitu pemisahan agama dari kehidupan atau sekulerisme. Ketika negara yang seharusnya menjadi institusi penjamin kesejahteraan rakyat malah meminumkan perannya dan mengalihkan pengurusan pada pihak asing. 

Pihak yang mereka memiliki modal dan kepentingan bisnis ketika menyokong naiknya para pejabat negeri ini menduduki kursi kekuasaan. Bukan rahasia lagi, biaya pencalonan pemimpin dalam sistem demokrasi sangatlah mahal. Politik balas Budi ini turut mewarnai proses penyusunan APBN. 

Selain itu dalam penyusunan APBN ala demokrasi-kapitalisme setiap anggaran disusun dalam ukuran tahunan. Dan dalam nominal perkiraan, entah habis atau tidak, entah ada kebutuhan atau tidak. Dan anggaran belanja dinyatakan melalui peraturan pemerintah  yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara tahun sekian. Yang kemudian dikukuhkan oleh parlemen dan dijadikan peraturan setelah dibahas parlemen. Risikonya, ketika parlemen tidak menyetujui salah satu pasal maka akan ditolak secara keseluruhan. 

Berkebalikan dengan sistem anggaran dalam Islam. Tidak ada pembuatan peraturan tentang anggaran belanja, anggaran belanja tidak disodorkan kepada parlemen. Sebab pendapatan Baitul Mal (APBN dalam Islam) diperoleh sesuai hukum syariat yang menyatakan tentang pendapatan, juga disalurkan sesuai dengan hukum syariat yang menyatakan tentang pengeluaran. Dan ini bersifat mutlak sehingga tidak membutuhkan pendapat untuk masing-masing pos, baik pendapatan maupun pengeluaran. 

Adapun mengenai pasal-pasal anggaran belanja negara berikut dana-dana yang dibutuhkan oleh masing-masing pasal serta dana yang dikhususkan untuk masing-masing masalah tersebut maka halitu  dibawah kendali Khalifah yang berperan sebagai Ra’in.

Sebab hal ini adalah masalah pelayanan terhadap urusan umat, yang telah diserahkan syariat kepada pemimpin atau khalifah. Perintah Khalifah wajib dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin.

Ketetapan ini bertujuan meminimalisir kesalahan manusia dan penyelewangan, sehingga setiap kebijakan bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan umat. Maka anggaran belanja negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan meskipun memiliki anggaran belanja yang tetap yang bab-babnya telah ditetapkan syariat mengikuti pendapatan dan pengeluaran. Islam sebagai akidah dan peraturan, telah membuktikan  memiliki peradaban cemerlang yang dibiayai secara mandiri oleh Baitul Mal. Wallahu a’lam bish showab.