Izinkan Konser Dendang Bergoyang Waspada Generasi Berakhir Malang

SIGAPNEWS.CO.ID - "Untung tak dapat diraih Malang tak dapat ditolak". Peribahasa ini cocok untuk menggambarkan sebuah musibah yang tidak diinginkan dan disengaja oleh manusia. Namun, apa namanya jika sebuah tragedi sengaja diulang kembali, itu bukan lagi musibah, hakikatnya menggambarkan kebodohan. 

Tragedi Kanjuruhan seharusnya cukup jadi pelajaran, baik bagi masyarakat luas maupun aparat bahwa acara-acara yang bersifat kesia-siaan yang minim kebaikan justru mengundang kemalangan–harus dihindari dan dicegah sebelum terjadi. 

Kehilangan nyawa adalah akhir segalanya bagi manusia, karena tidak ada lagi kesempatan kedua. Tentu nyawa-nyawa yang berguguran dalam tragedi Kanjuruhan tidak boleh dipandang sebelah mata, karena mereka adalah harapan keluarga atau bahkan masa depan bangsa. Hal ini hampir saja  terulang kembali di negeri ini, seandainya jika konser berdendang bergoyang tidak dihentikan oleh aparat pada pergelaran hari kedua. 

Konser Berdendang Bergoyang ini adalah festival musik yang diklaim penyelenggara sebagai konser musik terbesar sejak tahun 2018. Konser ini direncanakan akan diselenggarakan selama tiga hari yaitu tanggal 28–30 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta.

Namun, ketika diselenggarakan di hari kedua jajaran aparat Kapolres Metro Jaya memutuskan membubarkan dan menghentikan berlangsungnya konser tersebut pada tanggal 29 Oktober pukul 22.10 WIB.

Hal itu dikarenakan penonton di konser tersebut mengalami over kapasitas, diketahui penonton mencapai sekira  21.000 orang, sedangkan kapasitas Gedung Istora Senayan maksimal untuk 10.000 orang saja. Akibatnya penonton berdesakan dan puluhan orang pingsan. Sedangkan panitia hanya menyediakan satu posko kesehatan dengan lima tenaga medis saja.

Selain pertimbangan keselamatan penonton yang terancam diduga beberapa penonton juga tengah meminum minuman keras di lingkungan konser tersebut–yang dapat menimbulkan kekacauan seperti perkelahian dan tindak kriminal lainnya.

Selain menghentikan acara Polres Metro Jaya juga mengamankan ketua event organizer dan penyelenggara untuk dimintai keterangan akibat kelalaian menjual tiket melebihi kapasitas gedung. (tvonenews.com, 30 Oktober 2022)

Penyelenggara konser tersebut memang telah mengantongi izin dari Polres Metro Jaya dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Oarekraf) DKI Jakarta. Hanya saja dalam izinnya, penyelenggara menyebutkan jumlah penonton hanya tiga ribu orang saja, bahkan meminta izin pada satgas Covid-19 untuk jumlah penonton hanya dua ribu orang saja, tetapi nyatanya di hari kedua jumlah penonton mencapai 21 ribu orang dan melampaui jumlah maksimal kapasitas gedung.

Pada hari pertama pun sudah terpantau kelebihan jumlah penonton  dan pihak kepolisian sudah mulai memperingatkan untuk menambah jumlah posko kesehatan dua posko tambahan, tetapi hingga hari kedua penyelenggara tetap hanya menyediakan satu posko kesehatan saja.

Sehingga Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Komarudin  akhirnya memutuskan menghentikan konser sejak hari kedua pukul 22.10 WIB dan melarang penyelenggaraan konser di hari ketiga tanggal 30 Oktober 2022 dengan alasan jumlah penonton melebihi kapasitas gedung dan membahayakan keselamatan  para penonton sendiri. (kompas.com, 30 Oktober 2022).

Apakah hanya panitia penyelenggara saja yang harus bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat akibat konser tersebut? Tentu pemberi izin juga harus dievaluasi, mengapa dapat memberikan izin konser tanpa pemeriksaan menyeluruh hingga kecolongan oleh panitia yang menjual tiket melebihi izin maksimal jumlah  penonton yang ditentukan. 

Aparat pemerintah baru mempermasalahkan dan menghentikan acara ketika sudah tampak nyata  adanya kekacauan.  Seharusnya aparat sudah bisa melakukan mitigasi acara,  apalagi diketahui adanya penjualan tiket over kapasitas.  Tambah lagi acara disertai dengan kemaksiatan campur baur laki-laki dan perempuan, pelaksanaannya pasti penonton juga melupakan ibadah wajib salat magrib.

Belum lagi tindak kemaksiatan yang dapat memicu kejahatan seperti konsumsi minuman keras oleh beberapa penonton yang sangat mungkin memicu perkelahian, pelecehan seksual, hingga pencopetan. 

Pemberian izin untuk acara yang tak membawa manfaat terhadap pembentukan karakter generasi sebagai pilar peradaban cemerlang, menunjukkan pemerintah benar-benar  tidak memiliki  perhatian terhadap pembangunan manusia, khususnya generasi muda. Titik fokusnya bukan hanya over kapasitas, tetapi sedari awal tujuan dan bentuk.

Acara tersebut tidak bermanfaat bahkan mendatangkan mudarat yang besar. Apalagi bila dibandingkan dengan pelarangan acara Hijrah Fest Surabaya beberapa waktu yang lalu. Jelas sekali arah keberpihakan pemerintah adalah pada acara-acara yang memberi keuntungan korporasi semata tanpa menimbang baik dan buruknya bagi generasi muda. 
 
Sedangkan dalam  Islam, penguasa jelas memiliki perhatian besar terhadap pembentukan generasi, dan senantiasa memberikan lingkungan yang kondusif  demi terbentuknya generasi berkualitas yang taat  pada Allah. Sehingga penguasa bertanggung jawab penuh terhadap pembentukan kepribadian generasi, baik dari jalur pendidikan formal maupun lingkungan.

Apalagi bentuk acara yang merupakan kemaksiatan kolektif akan dilarang secara tegas, baik itu melebihi kapasitas atau tidak, ricuh atau tidak, jika isi acaranya adalah perbuatan keharaman atau bahkan yang mengantarkan keharaman saja juga jelas diharamkan. Untuk mewujudkan karakter gemilang bagi generasi muda dambaan umat hanya dapat terwujud dalam penerapan sistem Islam kafah.
 
Wallahualam bissawab.