ONH Naik, Dampak Spirit Bisnis Kapitalistik

SIGAPNEWS.CO.ID - Ibadah haji disyariatkan sebagai fardu ain bagi kaum muslim yang memenuhi syarat dan mampu. Selain bernilai ibadah mahdhah haji juga memiliki makna politis dan syiar agama Islam. Makna politis tampak pada bersatunya kaum muslimin ketika wukuf di Arafah. Kaum muslimin di seluruh dunia diikat oleh akidah yang sama, Al-Qur'an yang sama, dan kiblat yang sama pula. Tidak ada perbedaan kelas dan strata, 
seluruh kaum muslimin berkumpul di Arafah untuk menyerukan seruan yang sama yakni bacaan talbiah, tahmid, takbir, dzikir dan doa.

Adapun makna syiar yaitu serangkaian prosesi ibadah haji itu sendiri, berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat, melakukan ibadah yang sama, mengumandangkan seruan yang sama, menunjukkan kehebatan Islam dalam menyatukan pemeluknya.

Nahas, makna ibadah haji dikerdilkan oleh penguasa kapitalisme sebagai ibadah ritual semata. Penguasa kapitalisme berorientasi pada materi dalam setiap kebijakannya, memandang makin banyak kuota jemaah haji akan makin banyak keuntungan yang didapat.

Tahun ini pemerintah mengusulkan  rata-rata Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp. 514 ribu dengan komposisi Biaya perjalanan ibadah haji ( BIPIH) Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 juta atau 30 persen. Kata menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIIl DPR di komplek MPR /DPR, Senayan Jakarta, kamis (19/1/2023).

BIPIH merupakan biaya yang harus jemaah haji bayarkan, sedangkan BPIH merupakan biaya keseluruhan penyelenggaraan haji pada tahun tersebut.

Dilansir, (Viva News) usulan Kemenag, untuk BPIH 2023 adalah  sebesar Rp 98.893.909,11 dengan komposisi BIPIH sebesar Rp 69.193.734.00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp 29.700.175.11 (30%) 

Masalah mendasar dalam pengelolaan dana haji hingga penyelengggaraan haji saat ini terletak pada spirit bisnis kapitalis, tetapi tingginya hasrat umat Islam untuk menjalankan ibadah haji, terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjalankannya.

Sayang, lensa kapitalisme hadir bahkan pada saat umat mengazamkan niat suci untuk mengunjungi Tanah Haram. Terlebih lagi, wewenang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang tertuang dalam UU 34/2014 menetapkan bahwa dalam pengelolaan keuangan haji, BPKH tidak hanya mengelola penerimaan dana haji, melainkan juga pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawabannya.

Dampaknya adalah hitung-hitungan untung rugi dalam pengelolaan dana. Walhasil, naiknya biaya haji bukan semata karena kurs Rupiah, tetapi juga konsekuensi dari spirit bisnis yang hadir dalam pengelolaan dana. Sangat nampak pelayanan penguasa kapitalis dalam mengurusi kaum muslimin hanya berorintasi pada bisnis.

Dalam hal ini, sungguh beda pelayanan ibadah haji pada sistem Islam, penguasa dalam sistem ini adalah khadimul ummah atau pelayan umat, setiap kebijakan senantiasa diupayakan untuk memudahkan urusan rakyatnya, untuk perkara ibadah haji dalam mengatur penyelenggaraan haji selain terkait syarat, rukun, dan wajib, khalifah akan memastikan masalah teknis dan administrasi termasuk usluf dan wasilah.

Adapun kebijakan tersebut,
1. Membentuk departemen khusus yang mengurus haji dan umroh dari pusat ke daerah.
Tugas departemen ini mengurus persiapan, bimbingan, pelaksanaan, hingga pemulangan ke daerah asal, yang bekerjasama dengan departemen kesehatan dalam mengurus kesehatan jemaah dan juga departemen perhubungan dalam urusan transportasi masal.

2. Ongkos naik haji (ONH).
Ditentukan bukan dengan paradigma bisnis seperti penguasa kapitalis ini, melainkan besar kecilnya biaya di tentukan berdasarkan jarak wilayah para jemaah dengan Tanah-Haram serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari tanah suci. Khilafah akan menyediakan opsi rute baik dari darat, laut, dan udara dengan konsekuensi biaya yang berbeda.

3. Penghapusan visa haji dan umroh.
Negara khilafah merupakan satu kesatuan negeri-negeri kaum muslimin sehingga untuk melakukan berkunjung dari satu wilayah ke wilayah lain hanya perlu menunjukan kartu identitas berupa KTP, Pasport, Visa hanya berlaku untuk kaum muslimin yang jadi warga negara kafir, baik kafir harbi, hukuman, maupun fi'lan.

4. Pengaturan kuota haji dan umroh.
Khilafah akan menggunakan database warga negaranya untuk menentukan urutan prioritas pemberangkatan ibadah haji. Oleh karena itu khilafah memperhatikan dua hal,
a. kewajiban haji dan umroh berlaku sekali seumur hidup.
b. kewajiban ini berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat dan mampu.

5. Pembangunan infrastruktur Makkah-Madinah untuk memudahkan para tamu Allah.

Dalam sistem pemerintahan Islam, negeri-negeri muslim adalah satu kesatuan. Tidak boleh ada komersialisasi penyelenggaraan haji oleh pihak manapun, sebab Tanah-Haram adalah tanah seluruh kaum muslim. Disinilah urgensi perjuangan mengembalikan sistem pemerintahan Islam..

Khilafah akan menyelenggarakan ibadah haji sesuai prinsip syariat, melakukan pelayanan maksimal kepada para jemaah. Membangun infrastruktur, serta menyediakan berbagai fasilitas, prinsip syariat yang dijalankan, oleh institusi pemerintah Islam meniscayakan penyelenggaraan ibadah, haji akan efisien dan berkah bagi seluruh kaum muslim.

Wallahu Alam bishawab

Ummu Alifia - Ibu rumah tangga