Antara Anggaran dan Bancakan

SIGAPNEWS.CO.ID - Miris, setiap mendengar berita hari ini. Menyaksikan dan melihat para pejabat sekarang, mereka berlomba-lomba menggunakan medsos sebagai alat untuk memamerkan kekayaannya. Tanpa memikirkan sebab akibat dari perbuatannya itu. Mereka lupa bahwa hartanya itu hasil korupsi begitupun terhadap dirinya sebagai wakil rakyat yang semua kebutuhannya mendapat fasilitas istimewa dari uang rakyat. Semua kebutuhan hidupnya seorang pejabat selalu ada anggarannya. Mulai dari kebutuhan sandang, papan, dan pangan.

Seperti yang dikutip oleh wartabandung.com Selasa (14/3/2023), DPRD Kabupaten Bandung menganggarkan Rp 577 juta untuk pakaian dinas dan atribut DPRD. Berdasarkan laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Senin (6/3/2023), pengadaan tersebut tertulis dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 39211954. Terlihat satuan kerja dalam pengadaan tersebut adalah DPRD Kabupaten Bandung. Kemudian pengadaan tersebut akan dianggarkan pada tahun 2023. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto membenarkan telah melakukan penyediaan barang tersebut. Bahkan hal tersebut selalu dianggarkan setiap tahunnya. wartabandung.com (14/3).

Di fakta yang lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan kembali soal informasi transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. Menurut dia, ada kekeliruan di pihak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal data tersebut, karena ditutupnya akses informasi yang sebenarnya dari bawah (bawahan Sri Mulyani). Ia tidak menjelaskan detail siapa pejabat Kemenkeu yang menutup akses tersebut. Kendati demikian, data yang dipaparkan Mahfud berbeda dengan data Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tempo.com Rabu, 29 Maret 2023.

Fakta di atas membuktikan bahwa dimana ada anggaran disitu terdapat aktivitas bancakan yaitu yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin mencicipi anggaran dan saling menutupi ketika terkuak kebenarannya. Aktivis ini sudah menjadi rahasia umum, ketika terkuak kebenarannya rakyat hanya bisa menonton dan tak bisa berbuat apa-apa. Sungguh kerja sama yang tak terpuji. Padahal, rakyat sedang mengalami kemiskinan, serta banyaknya fasilitas umum yang rusak seperti sekolah, jalan, dan jembatan. Kerusakan ini yang seharusnya mendapatkan anggaran dan lebih urgen dibandingkan dengan anggaran buat seragam yang masih layak untuk dipakai.

Berjamaah dalam mencicipi anggaran, merupakan hal yang wajar menurut seseorang yang hidup di sistem sekularisme. Karena di sistem sekarang ini mereka mengklaim bahwa korupsi merupakan bagian dari mencari rezeki. Bukan hanya itu, yang membuat hilangnya rasa keadilan dari muka bumi ini adalah karena apa yang diterapkannya yaitu hukum buatan manusia yang buat oleh orang-orang kapitalis yang sekular. Maka para pejabat yang dulu telah disumpah dengan Al-Qur'an, serta telah berjanji akan menjalankan amanah kerja sebaik-baiknya tapi setelah menjabat, malah lupa dengan kenyaman fasilas jabatannya. Akibatnya, mereka hanya bisa memikirkan, dan memperkaya diri sendiri. Bahkan, mereka lupa dengan janji-janji yang sampaikan kepada rakyatnya sebelum menjabat.

Sungguh berbeda dengan sistem Islam, para pejabat yang amanah, benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Mereka hidup sangat sederhana, mulai dari kepala negara sampai para pejabatnya. Hanya fokus menjalankan amanah yang dibebankannya dengan sangat baik karena mereka sudah berjanji atas nama Allah Swt. Untuk selalu mengayomi rakyatnya, karena dalam Islam penguasa dan para pejabat adalah sebagai pengurus umat. Sehingga setiap ada anggaran selalu terjaga dengan benar

solusi atas semua permasalahan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. " Kami telah menurunkan kitab (al-Quran) kepada kamu sebagai penjelasan atas segala sesuatu, juga sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslim" ( TQS an- Nahl (16):89).

Sejatinya, Islam adalah agama yang sempurna tak ada satupun yang tak ada aturannya dalam Islam, dari mulai aturan keluarga, masyarakat dan negara. Saatnya kita kembali pada syariat-Nya. Saatnya kita dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan siap berpegang teguh pada hukum Allah.

Sebagaimana Allah  berfirman,
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS an-Nisa’: 59).

Wallahu'alam bishshowwab.

Wiwin Winarsih_Komunitas Ibu Peduli Generasi