Politik Demokrasi Lahirkan Pejabat Korupsi?

SIGAPNEWS.CO.ID - Bagaikan piala bergilir. Kasus korupsi kini semakin menjamur di kalangan para pejabat negeri. Mereka pun seolah tak punya rasa malu. Padahal perbuatan ini sangat hina baik di mata manusia terlebih di mata Allah. Kasus tersebut bukan hanya terjadi kali ini saja, hingga para pejabat terjaring operasi tangkap tangan (OTT). 

Sebagaimana dilansir dari tribunjabar.id (Jumat, 14/4/2023) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yana diamankan KPK hanya empat hari menjelang setahun memimpin Kota Bandung. Ia ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan pengadaan barang dan jasa CCTV dan jaringan internet pada program Smart City Kota Bandung. Karena kasus ini, Yana pun menambah daftar Walikota dan Bupati di Jawa Barat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. 

Adapun daftar Walikota dan Bupati di Jawa Barat yang terkena OTT KPK yakni Bupati Bogor, Ade Yasin terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 April 2022. Diketahui, Ade Yasin adalah adik dari Rachmat Yasin yang merupakan Bupati Bogor sebelumnya. Ia juga terjaring KPK pada Mei 104. Kasus korupsi beruntun pun dialami sejumlah kepala daerah di Kabupaten Subang. 

Hal ini seakan telah menjadi budaya dalam mengakhiri masa jabatannya di dalam jeruji besi. Mereka memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, sehingga perbuatan korupsi pun mereka anggap halal. Dalam sistem politik demokrasi, hal ini wajar saja terjadi. Karena mahar politik yang menghantarkan mereka pada jabatan dan kekuasaannya memerlukan biaya yang sangat besar, meskipun sudah banyak contoh para pejabat  tertangkap dan di jebloskan ke jeruji besi. Hal ini akan terus menerus terjadi tanpa bisa dicegah. 

Korupsi Buah Demokrasi 
 
Memisahkan agama dari kehidupan adalah salah satu yang diterapkan dalam sistem demokrasi. Sehingga apapun yang dijalankan dalam pemerintahan semuanya sah-sah saja. Karena mereka hanya bersandar pada hawa nafsu bukan pada halal haram apalagi rida Ilahi. Maka wajar negeri ini tak luput dari masalah. Pun, kasus korupsi yang terjadi saat ini adalah buah dari sistem demokrasi liberal. Terbukti system ini telah berhasil mencetak pejabat korup, bahkan lebih korup dari Negra-negara lain. Sekularisme membuat manusia tidak takut dosa, tidak memiliki pandangan hidup yang benar.Para penguasa jauh dari kata ‘amanah’. Mereka hanya sibuk mengurus kepentingan pribadi dan golongan serta para kapitalis itu saja. Sistem ini menjadikan manusia menjadi serakah, menjadikan materi sebagai Tuhan. Padahal manusia diciptakan hanya untuk beribadah yaitu mentaati perintah dan larangan Allah SWT semata. Sedangkan pejabat adalah pengurus urusan rakyat bukan pengurus kepentingan korporat. Belum lagi ketidakmampuan hukum di negeri ini yang tidak berhukum dengan hukum Islam, sehingga kasus korupsi sulit diberantas dalam sistem ini. 

Islam Satu-satunya Solusi 

Berbeda dengan sistem Islam, seorang penguasa atau pejabat bukan sekadar memimpin dan memerintah rakyatnya, tetapi juga seseorang yang amanah dan memiliki keimanan yang kuat serta paham agama. Begitu juga dalam menerapkan hukuman harus bersandar pada Al-Qur an dan hadits, sehingga memberikan efek jera. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Rosulullah Saw. Ibnu umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya, seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tangggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya (diminta pertangggung jawab) dari hal yang dipimpinnya." (HR Bukhari dan Muslim)

Dengan banyaknya kasus korupsi yang tak kunjung usai dalam sistem yang ada saat ini, sudah sepatutnya sistem ini dicampakkan dan harus diganti dengan sistem kehidupan yang sohih, yaitu sistem kehidupan yang berideologikan Islam dalam kehidupan secara totalitas. Pejabat publik seharusnya adalah orang yang mengurus kepentingan rakyatnya yang didasari atas dasar keimanan yang benar. Sehingga akan tercipta kedamaian antara penguasa dan rakyat. Semua itu akan terwujud Ketika negara menerapkan syari’at Isalm secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyyah. 
Wallahu ‘alam bishowwab