Izin Freeport Diperpanjang, SDA Terus Dinikmati Asing

SIGAPNEWS.CO.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberikan perpanjangan waktu kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mengekspor konsentrat tembaga sampai dengan Mei 2024 dari rencana sebelumnya yang akan disetop Juni 2023. 

Perpanjangan izin ekspor itu diberikan merespons proyek pembangunan fasilitas pemurnian smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur yang juga molor hingga tahun depan dari target selesai Desember 2023.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menuturkan, pertimbangan pemerintah memperpanjang masa izin ekspor salah satunya karena progres pembangunan Smelter yang sudah mencapai 61 persen. Perpanjangan izin itu juga telah diputusakn melalui rapat bersama Presiden Joko Widodo.

"(Perpanjangan sampai) Mei 2024 dengan catatan. Ada hal-hal administratif yang kami siapkan lewat permen (peraturan menteri)," kata Arifin di Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Dengan kata lain, pemerintah tak hanya sekadar memperpanjang izin namun akan ada konsekuensi administratif berupa denda yang akan dikenakan kepada Freeport.

Ia mengakui perpanjangan ekspor itu menabrak aturan dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara di mana ekspor konsentrat tembaga dilarang mulai Juni 2023. Namun, Arifin menuturkan, pemerintah turut mempertimbangkan dampak pandemi yang berdampak pada molornya pembangunan proyek smelter Freeport.

"Ya, habis kita bagaimana? Kan, kita lihat kalau disetop juga yang kena disitu Freeport. Ini yang punya siapa? Kita (saham) 51 persen kemudian baru asing 49 persen," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PT Freeport adalah salah satu perusahaan asing yang paling lama bercokol di Tanah Air. Menguasai secara luas tambang tembaga dan emas di Bumi Papua selama puluhan tahun. Izin/kontraknya terus diperpanjang setiap kali habis. Terakhir, harusnya habis pada tahun 2020. Namun demikian,  perpanjangan ijin PT Freeport hingga tahun 2040.

Padahal  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah temuan terkait PT Freeport. Laporan hasil Pemeriksaan BPK menunjukkan adanya potensi kerugian Negara yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Termasuk kerusakan alam akibat perusahaan itu melanggar banyak ketentuan dalam pengelolaan tambang.
 
BPK menemukan minimal ada 14 poin pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport. Nilai kerugiannya bisa mencapai Rp 185 triliun. Temuan tersebut di antaranya adalah kelebihan pembebanan biaya concentrate handling pada Freeport Indonesia selama periode 2013 hingga 2015. Akibatnya, ada kekurangan penerimaan royalti US$ 181.459,93.

Kemudian ada dampak pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, estuary dan ada yang telah mencapai kawasan laut. Nilainya mencapai Rp 185 triliun. Temuan lainnya, ada areal tambang PT Freeport yang masuk dalam kawasan hutan. Padahal perusahaan asal Amerika Serikat itu belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH). Jadi, jika IPPKH terbit sebenarnya ada potensi penerimaan Negara Rp 33,85 miliar.

Kegiatan produksi itu mengacu pada laporan Freeport Mc-Moran Inc yang tertuang dalam Form 10-K per 31 Desember 2015, yang ditujukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Padahal dalam laporan PT Freeport Indonesia kuartal IV 2015 ke Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, DMLZ masih proses persiapan produksi dan pengembangan.(Katadata.co.id)
 
Dari sisi penerimaan Negara atas pajak dan dividen, faktanya sejak Kontrak karya “generasi pertama” ini, PT Freeport sudah mendapat keistimewaan dari Pemerintah, Pemerintah memperbolehkan PT Freeport menikmati masa bebas pajak selama tiga tahun, konsesi pajak sebesar 35 persen selama tujuh tahun berikutnya, serta pembebasan segala macam pajak ataupun royalti selain lima persen pajak penjualan. Kondisi ini tidak ada perubahan signifikan sampai saat ini. Bahkan PT Freeport seolah-olah perusahaan yang kebal hukum.
 
Sebelum kasus disvestasi muncul, terjadi juga polemik terkait tunggakan pajak PT Freeport. Polemik ini muncul setelah Hakim Mahkamah Agung membatalkan keputusan Pengadilan Pajak yang mengesahkan tagihan pajak air permukaan Pemerintah Provinsi Papua ke PT Freeport sebesar Rp 2,6 triliun. 

Gubernur Papua Lukas Enembe pernah mengadukan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena PT Freeport Indonesia belum juga melunasi pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua. 

Aduan disampaikan Lukas saat rapat terbatas evaluasi Proyek Strategis Nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/7) tahun lalu. Namun, harapan untuk mendapatkan pembayaran itu kandas setelah Keputusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan PT Freeport Indonesia.

PT Freeport Indonesia sejak 2011 tak lagi membayar deviden kepada Negara. Setelah ditagih, baru membayarkan dividen kepada Pemerintah pada 2017 lalu. Itu pun hanya sebesar Rp 1,4 triliun. Jadi selama 5 tahun PT Freeport tidak membayarkan dividen.

Kasus ini makin menunjukan bahwa pemegang kendali negeri ini adalah korporasi. Sebagus apa pun program yang tengah dibangun, tanpa sepersetujuan korporasi besar hal demikian tidak akan bisa berjalan mulus.

Kondisi ini pun makin menunjukan pada kita bahwa pengelolaan SDA makin liberal. Alih-alih diurus negara, semua diserahkan kepada swasta. Jika sudah swasta, maka sudah pasti yang mendapatkan keuntungan besar adalah mereka.

Lihatlah bagaimana pemerintah malah mencari cara agar kebijakan relaksasi ekspor konsentrat PTFI tidak melanggar undang-undang. Bukankah ini sama saja dengan mengatakan program hilirisasi telah dijegal oleh kepentingan korporasi? bukankah ini juga makin menunjukan bahwa negara ini bertekuk lutut dihadapan korporasi?

Artinya, peraturan memang diciptakan untuk memuluskan kepentingan korporasi bukan menyelesaikan persoalan rakyat. Kondisi ini makin mengonfirmasi bahwa undang-undang propemilik modal memang benar-benar terjadi. Bayangkan, UU Minerba yang dianggap prokorporasi saja masih kurang mengakomodir kepentingan korporasi. Bukan mustahil apabila UU Minerba, UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan lainnya akan terus berubah sesuai kepentingan korporasi.

Bagaimana Islam Mengatur Pengelolaan SDA?
 
Islam hadir tentu tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam. Allah SWT berfirman:

Kami telah menurunkan kepada kamu (Muhammad) al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (TQS an-Nahl [16]: 89).

Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.
 
Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.:
 
Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).
 
Rasul saw. juga bersabda:

Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).
 
Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. 

Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).
 
Mau al-iddu adalah air yang jumlahnya berlimpah sehingga mengalir terus-menerus. Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Semula Rasulullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang. Namun, ketika kemudian Rasul saw. mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar—digambarkan bagaikan air yang terus mengalir—maka beliau mencabut kembali pemberian itu. Dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut dikategorikan sebagai milik bersama (milik umum). Berdasarkan hadis ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuk swasta dan asing.
 
Tentu yang menjadi fokus dalam hadis tersebut bukan “garam”, melainkan tambangnya. Dalam konteks ini, Al-Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan, “Ketika Nabi saw. mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mataair dan air bor, maka beliau mencabut kembali pemberian beliau. Ini karena sunnah Rasulullah saw. dalam masalah padang, api dan air menyatakan bahwa semua manusia bersekutu dalam masalah tersebut. Karena itu beliau melarang siapapun untuk memilikinya, sementara yang lain terhalang.”

Alhasil, menurut aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar baik garam maupun selain garam seperti batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas dsb semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum sebagaimana tercakup dalam pengertian hadis di atas.

Karena itulah Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni, sebagaimana dikutip Al-Assal & Karim (1999: 72-73), mengatakan, “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya seperti garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), minyak bumi, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum Muslim sebab hal itu akan merugikan mereka.”

Wajib Terikat Syariah
 
Sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, setiap Muslim, termasuk para penguasanya, wajib terikat dengan seluruh aturan syariah Islam. Karena itu semua perkara dan persoalan kehidupan, termasuk masalah pengelolaan sumberdaya alam, harus dikembalikan pada Alquran dan as-Sunnah. Allah SWT berfirman:
 
Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (as-Sunnah) jika kalian mengimani Allah dan Hari Akhir (TQS an-Nisa [4]: 59).
 
Selain itu, apa saja yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, termasuk ketentuan dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana dipaparkan di atas, wajib dilaksanakan. Tak boleh dibantah apalagi diingkari sedikit pun. Allah SWT berfirman:

Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, terimalah (dan amalkan). Apa saja yang dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah sangat pedih azab-Nya. (TQS al-Hasyr [59]: 7).

 
Allah SWT telah menjadikan ketaatan terhadap apa saja yang diputuskan oleh Rasulullah saw. sebagai bukti keimanan seseorang:

Demi Tuhanmu (wahai Muhammad), pada hakikatnya mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam semua perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa berat di hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima keputusan itu dengan ketundukan sepenuhnya (TQS an-Nisa [4]: 65).
 
Dengan demikian, untuk mengakhiri kisruh pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana yang terjadi saat ini, mau tak mau, kita harus kembali pada ketentuan syariah Islam. Selama pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada aturan-aturan sekular kapitalis, tidak diatur dengan syariah Islam, semua itu tak akan banyak manfaatnya bagi rakyat dan pastinya akan kehilangan berkahnya. Terbukti, di tengah berlimpahnya sumberdaya alam kita, mayoritas rakyat negeri ini miskin. Pasalnya, sebagian besar kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama pihak asing, bukan oleh rakyat kebanyakan.
 
Khatimah
 
Alhasil, mari kita bersegera menjalankan semua ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan cara melaksanakan dan menerapkan seluruh syariah Islam. Penerapan seluruh syariah Islam tentu membutuhkan peran negara. Pasalnya, banyak ketentuan syariah Islam berurusan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti pengelolaan sumberdaya alam. Tanpa peran negara yang menerapkan syariah Islam, rakyat secara umumlah yang dirugikan, sebagaimana terjadi saat ini. WalLâhu alam.[]