Haruskah Perbaikan Jalan Menunggu Viral

SIGAPNEWS.CO.ID - "Dakjal," tutur Bima Yudho Putra saat membuka unggahannya yang membahas kota kelahirannya. Ungkapan yang dianggap berkonotasi negatif dan tidak sopan itu adalah gambaran kekesalan seorang putra daerah terhadap daerah tempatnya dilahirkan.
 
Unggahan video Bima yang dimaksudkan untuk mengkritik penguasa dalam pengelolaan infrastruktur di Lampung itu pun berakhir dengan pelaporan Ghinda Ansori pengacara asal Lampung yang tersinggung dengan kata "dakjal" yang Bima sempatkan pada Lampung. 

Pelaporan Ghinda itu justru membuat unggahan Bima semakin viral dan banjir dukungan warganet. Buntutnya bahkan Lampung mendapat perhatian dari Presiden RI Jokowidodo yang terjun ke lapangan langsung mengecek jalanan Lampung. Karena tidak puas dengan kondisi jalanan Lampung Jokowi mengambil alih pembangunan jalanan Lampung. 

Usai melakukan kunjungan tersebut Jokowi menegaskan pemerintah pusat akan mengambil alih pembangunan 15 ruas jalan Lampung hingga Rumbia yang sudah rusak cukup lama. Jokowi langsung menginstruksikan Gubernur Lampung Arinal untuk segera melelang proyek tersebut karena pemerintah pusat akan menyiapkan anggaran Rp800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan yang terpantau sudah cukup lama rusak. (katadata.co.id, 5 Mei 2023)

Harapan rakyat Lampung sendiri kepada Jokowi adalah perbaikan dilakukan secepatnya dan bukan hanya jalan yang viral yang diperbaiki. Sedangkan Jokowi sendiri menegaskan memang akan segera melakukan perbaikan jalan yang terlihat pemerintah daerah tidak sanggup akan ditangani Kementerian PUPR dan disiapkan dana Rp800 miliar, meski terkesan meringankan tugas pemerintah daerah sebenarnya menurut para ahli, tindakan Jokowi itu justru adalah tamparan keras pada pemerintah daerah. (bbc.com, 3 mei 2023)

Faktanya Jokowi mengetahui sendiri bahwa jalanan Lampung rusak parah bukan sekadar viral di medsos saja karena Jokowi sampai berganti mobil dari sedan ke tipe jip, hal itu pasti karena jalanannya tidak memungkinkan menggunakan sedan.(cnnindonesia.com, 6 mei 2023). 

Nyatanya ketidakmampuan pemerintah daerah memperbaiki jalan rusak di Lampung bukan semata karena tidak ada dananya. 
 
Diketahui anggaran perbaikan jalan dari APBD Lampung hanya sekira Rp72,4 miliar yang tidak sampai 1% dari total APBD sebesar Rp7, 38 triliun. Sehingga dari pusat yaitu dari Kementeerian PUPR menyiapkan Rp625 miliar untuk perbaikan 14 ruas jalan Lampung. (cnnIndonesia.com,6 mei 2023) 

Viral rusaknya jalan di Lampung  "berakhir" dengan kunjungan presiden dan kucuran dana  dari pusat. Persoalan ini menunjukkan banyak hal,  mulai dari abainya pemerintah daerah, sebab anggaran dari pemerintah daerah terlalu kecil  kurang dari 1% total APBD. Padahal yang seharusnya lebih dahulu bertanggung jawab adalah pemerintah daerah terlebih dahulu. 

Lemahnya pengawasan pusat jika pemerintah memantau sendiri anggaran yang dianggarkan daerah sudah sesuai dengan hal urgen yang dibutuhkan rakyat setempat maka tidak akan terjadi budget terlalu sedikit yang disiapkan daerah. 

Kebutuhan urgen rakyat ini baru ditanggapi justru setelah viral, sehingga memviralkan menjadi metode masyarakat untuk mendapatkan solusi.  Karena sesuatu yang viral jika tidak ditangani dengan cepat akan melemahkan citra penguasa, sedangkan jika tidak diviralkan penguasa bertahun-tahun menutup mata. Semua menggambarkan betapa lemahnya sistem pengurusan umat berdasarkan  demokrasi saat ini. Karena pemerintah yang seharusnya jadi pelayan rakyat itu tidak melakukan tugasnya dengan benar. 

Sedangkan dalam ajaran Islam menjadikan penguasa itu seharusnya sebagai  pihak  yang  bertanggung jawab  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat dan akan memberikan amanah kepada individu yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi–untuk merealisasikan proyek yang dibutuhkan rakyat itu. 

Ajaran Islam pun memperhatikan jalan sebagai kebutuhan vital masyarakat. Sehingga ada aturan tersendiri dalam Islam tentang Jalan. Jalan dalam Islam merupakan kepemilikan umum  sehingga di jalan umum tidak boleh ada yang menanam. Pohon milik pribadi atau mengeluarkan sesuatu yang menghalangi jalan. Sebagaimana pendapat syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Tidak boleh bagi seseorang mengeluarkan sesuatu dari bangunan rumahnya ke jalan milik umat muslim ...," 

Selain dorongan secara individu untuk menjaga jalan untuk tidak dimiliki oleh sebagian individu saja. Dalam Islam, negara khususnya kepala negara bertanggung jawab terhadap kondisi jalan. Bahkan Umar bin Khattab saat menjabat sebagai khalifah mengaku bertanggung jawab jika ada seekor keledai yang terpeleset karena jalan yang rusak. Apalagi jika jalan rusak hingga melukai atau mengganggu kenyamanan manusia seorang pemimpin lebih harus merasa bertanggung jawab lagi. 

Tidak akan terjadi perbaikan jalan dengan menunggu viral terlebih dahulu. Karena ajaran Islam kafah itu mengutamakan kepentingan rakyat daripada pengusaha dan penguasa berbeda dengan sistem kapitalisme yang mengutamakan kepentingan individu bermodal (kapital) daripada kepentingan rakyatnya. Untuk itu mari kita berjuang untuk tegaknya kembali sistem Islam kafah agar terwujud kesejahteraan hakiki di tengah rakyat.

Wallahualam bissawab.

Leihana_Ibu Pemerhati Umat