Indonesia Dalam Lingkaran Kemiskinan

SIGAPNEWS.CO.ID - Negeri dengan julukan Zamrud Khatulistiwa ini nyatanya tidak seindah yang kita bayangkan. Masih banyak masyarakatnya yang berada di bawah garis kemiskinan.  Sehingga negeri yang begitu luas ini terasa sempit. Terlebih setelah Bank Dunia merekomendasikan agar Indonesia mengubah acuan tingkat garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).

Mengutif dari CNBC Indonesia (10/5/2023). Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan Indonesia seharusnya diukur melalui PPP dari besaran pendapatan sebesar US$3,20 per hari, bukan dengan ukuran yang pemerintah gunakan sejak 2011, yakni sebesar US$1,9 per hari.

Sri Mulyani beranggapan bahwa, ukuran tersebut tidak serta Merta digunakan di Indonesia pasalnya, wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda satu sama lain. Sehingga, pengeluaran masyarakat untuk hidup berbeda dan tak cocok hanya diukur dari sisi pendapatannya saja. 

Kemiskinan Buah dari Kapitalisme

Kemiskinan yang menimpa umat ini merupakan kemiskinan sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara atau penguasa, yaitu sistem kapitalisme, liberalisme, sekularisme. Sistem ini telah membuat kekayaan milik rakyat di negeri ini dikuasai dan dinikmati oleh orang-orang tertentu saja.

Tak hanya itu, privatisasi sektor publik seperti jalan tol, air, pertambangan gas, minyak bumi dan mineral pun telah berjalan lama. Akibatnya, jutaan rakyat terhalang untuk menikmati hak mereka atas sumber-sumber kekayaan tersebut yang sejatinya adalah milik mereka. Tak ayal hal inipun mengakibatkan kesenjangan sosial yang cukup tinggi di tanah air. 

Di sisi lain, rakyat seolah dibiarkan untuk hidup mandiri. Penguasa atau negara lebih banyak berlepas tangan ketimbang menjamin kebutuhan hidup rakyatnya. Misalnya dalam bidang kesehatan, rakyat diwajibkan untuk membayar iuran BPJS per bulan. Ini artinya, warga menjamin sendiri biaya kesehatan mereka bukan negara. 

Kembali Pada Sistem Islam 

Melihat hal ini, maka sudah saatnya umat kembali pada syariat Islam yang berasal dari Allah SWT. Syariah Islam telah terbukti mampu menjamin keberkahan hidup manusia. Syariah Islam memiliki mekanisme yang unik dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam Islam, kemiskinan tidak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatannya, melainkan dari pemenuhan kebutuhan pokok secara perorangan. Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan tersebut secara layak, baik itu kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. 

Pertama, secara individual Allah SWT. memerintahkan setiap muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah: 233, yang artinya:
"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian pakaian mereka dengan cara yang patut."

Rasulullah Saw. juga bersabda:"Mencari rezeki yang halal adalah salah satu kewajiban di antara kewajiban yang lain."(HR. Ath-Thabrani). 

Kedua, secara kolektif Allah SWT. memerintahkan kaum muslimin untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. 
Jika seseorang miskin ia diperintahkan untuk bersabar dan bertawakal seraya tetap berprasangka baik kepada Allah sebagai zat pemberi rezeki. Haram baginya berputus asa dari rezeki dan rahmat Allah Swt.

Ketiga Allah memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya. 
Rasullullah Saw. bersabda:"Pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Di Madinah, saat Rasulullah SAW menjabat sebagai kepala negara, beliau menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Bahkan terdapat ahlus-shuffah, mereka adalah para sahabat yang tergolong duafa. Mereka diizinkan tinggal di masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara. Begitu juga amirul mukminin Umar bin Khattab saat menjadi Khalifah, beliau biasa memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga dan melindungi anak-anak. Beliau juga membangun 'rumah tepung' bagi para musafir yang kehabisan bekal. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, dibangun rumah sakit-rumah sakit lengkap dan canggih pada masanya yang melayani rakyat secara gratis. 

Kemudahan para khalifah menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya tidak lepas dari penerapan ekonomi Islam tentang kepemilikan regulasi kepemilikan. Dalam Islam menetapkan bahwa harta yang merupakan kepemilikan umum seperti barang tambang dan fasilitas umum tidak boleh dimiliki individu atau swasta. Pengelolaan kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara untuk dikembalikan keuntungannya kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan keamanan secara cuma-cuma. 

Pengelolaan kepemilikan umum oleh negara juga akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi rakyat. Demikianlah syari'ah Islam mampu menjamin kesejahteraan rakyat dalam khilafah setiap individu.

Wallahu 'alam bishowwab