Diundur atau Sesuai Jadwal Pilpres Memanas

SIGAPNEWS.CO.ID - Wacana untuk melakukan penundaan Pilpres 2024 menuai protes sebagai akal-akalan. Sejumlah politisi mengomentari perpanjangan tersebut upaya melanggengkan kekuasaan yang sedang menikmati rempah kekuasaan dan akan menyiapkan diri untuk kontestan pemilihan nanti. Usulan demikian dinilai bukan kepentingan publik namun hanya kepentingan segelintir saja.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai situasi ini merusak keberlangsungan demokrasi. Partai yang mendukung berada dalam lingkaran kekuasaan tidak adil dengan partai yang berada diluar lingkaran kekuasaan. Yang padahal sama-sama memiliki hak untuk memperjuangkan suara sebagaimana biasanya dilakukan dimasa akhir kekuasaan. Keputusan menambah masa berkuasa otomatis menunda penyesuaian pemimpin berikutnya.

Termasuk sederet partai yang setuju penundaan Pilpres dikomentari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan,dan ketua umum PKB Abdul Muhaimin alias cak Imin.

Pemilu diundur atau sesuai jadwal memang memiliki pengaruh tersendiri. Pengunduran akan memperlama dalam berkuasa sehingga bisa melanjutkan pengurusan negara dan sesuai jadwal terdapat dua kemungkinan lanjut atau tergantikan. Jika lanjut sebagaimana Kepemimpinannya kita sudah merasakan  selama dua periode sering berbenturan dengan suara rakyat.  Kemungkinan lagi akan diganti dengan yang lain memiliki gaya kepemimpinan tersendiri pula.

Terkait wajah yang diklaim  memiliki rasa takut kehilangan kekuasaan meskipun belum maksimal dalam memberi pelayanan dan bahkan dinilai suka melakukan  pencitraan. Sebagai rakyat menginginkan kesejahteraan dan keadilan benar-benar terwujud bukan sekedar ganti pemimpin tetapi pergantian juga sistem yang diperbaharui jelas memiliki efek dan Kepemimpinan yang khas sebagaimana Rasulullah menjadi kepala negara dan Khulafaur Rasyidin serta Kepemimpinan Islam yang lainnya.

Tidak ada salahnya meneladani untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang selama ini mutar-mutar dengan solusi yang belum dituntaskan. Sebagian besar rakyat sudah muak dengan ketidakadilan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Belum lagi terdapat kebijakan yang mencekik dan aturan yang mengikat tidak bisa keluar dari pengaturan yang sudah disiapkan sanksi dan hukum.

Didalam sistem Islam dalam pemerintahan pemilihan pemimpin dengan cara baiat maksimal kekosongan selama 3 hari. Sebagaimana  pembaiatan abu bakar dan melangsungkan pemakaman Rasulullah. Tidak perlu pemasangan baliho,menebarkan janji manis,dan menghabiskan dana untuk kampanye menelan biaya yang besar baik itu uang pribadi maupun pendukung termasuk cukong.

Kalau kita membandingkan bagaimana keadaan masa kepemimpinan Islam di mulai Rasulullah menjadi kepala negara. Setelah wafatnya  hingga bergonta-ganti  pemimpin bisa kita jadikan pelajaran dari sekian banyaknya pemimpin. Dengan keadaan yang sekarang amar makruf nahi mungkar tidak terealisasi dengan baik dan penangkapan yang diduga anti Pancasilai bahkan kriminalitas ulama adalah tabiat yang jelek.

Wajar kejelekan yang ada untuk dihentikan karena bisa memperburuk dari waktu ke waktu. Tidak ada harapan baru dengan otak-atik peraturan yang hasilnya kurang lebih sama . Sehingga sebagian besar umat Islam yang mempelajari sejarah Islam dan memahami ajarannya menginginkan pemerintahan seperti yang sebelumnya.