Sengkarut Aturan Membuat Pupus Harapan Calon Jamaah Haji

SIGAPNEWS - Sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di bulan ini terdapat momen, di mana seluruh kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia berkumpul, untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim bila mampu, baik dari segi fisik maupun finansial, juga telah terpenuhinya syarat dan ketentuan sesuai hukum syara.

Allah Swt berfirman: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Qs.Ali Imron:97).

Setiap muslim pasti sangat merindukan, bisa menjadi tamu Allah Swt, hal ini dapat terlihat dari antusias para calon jamaah haji setiap tahunnya. Meskipun waktu tunggu keberangkatan mencapai puluhan tahun, juga adanya pembatasan kuota haji, namun mereka jalani dengan optimis, dan penuh semangat.

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 kembali dibuka, pasca 2 tahun lalu mengalami pembatalan keberangkatan, dikarenakan wabah pandemi Covid-19 yang menjangkiti dunia.

Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji, dari pemerintah Arab Saudi, sebanyak 100.051, atau setara dengan 46 persen kuota normal sebelum pandemi Covid-19, yaitu sekitar 221.000 jamaah pada 2018, ungkap Nizar Ali, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jum'at (27/5/2022). 

Namun tahun ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pemerintah Arab Saudi menetapkan 3 persyaratan administrasi tambahan di antaranya, syarat vaksinasi Covid-19, minimal dosis lengkap, PCR 72 jam sebelum keberangkatan, pembatasan usia minimal 18, dan maksimal 65 tahun.

Melalui persyaratan tersebut, tentunya pemerintah harus mengejar semua persiapan haji dalam waktu singkat, karena kloter pertama jamaah, akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2022, dari Indonesia.

Saat ini wabah Covid-19 belum bisa dikatakan usai, meskipun di berbagai negara kasusnya mulai berkurang, karena beberapa negara ada yang melakukan lockdown, akibat virus Corona meningkat, seperti di negara China.

Terlepas dari fakta tersebut, mengakibatkan adanya peraturan yang ditentukan pemerintah Arab Saudi, mengenai persyaratan administratif calon jamaah haji. Namun ketentuan yang dibuat, pada kenyataannya tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah Indonesia.

Banyaknya calon jamaah haji Indonesia, diduga memiliki masalah administrasi dalam proses registrasi pemberangkatan menuju Arab Saudi. Tercatat hingga tanggal 19 Mei 2022, baru sekitar 17.000 atau berkisar 76 persen jamaah, yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap. Padahal ini merupakan salah satu syarat administratif, mengakibatkan calon jamaah haji yang belum divaksinasi, terancam tidak diberangkatkan. 

Inilah realita kepemimpinan yang terjadi dalam sistem kapitalisme. Di dalam sistem ini, pemimpin tidak berperan sebagaimana mestinya, yakni melayani, bahkan memudahkan urusan umat.

Akan tetapi hanya berperan sebagai pembuat berbagai kebijakan materialistik, bahkan untung dan rugi, yang menjadi pertimbangan mereka, termasuk dalam pengelolaan administrasi ibadah haji.

Dengan berkembangnya berbagai teknologi, seharusnya pemerintah mampu mengatasi masalah, terkait kendala teknis administratif, berupaya melakukan negosiasi, terhadap pihak Arab Saudi, mengenai batasan umur, dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun semua ini tidak kunjung dilakukan oleh pemerintah.

Tidak adanya dorongan akidah dan keimanan, mengakibatkan sengkarut tata kelola penyelenggaraan haji, seakan dijadikan lahan basah investasi antar negara dengan rakyatnya, sehingga hanya masyarakat ekonomi menengah ke atas, yang sanggup untuk berhaji.

Sedangkan kelas bawah pupus harapan, ditambah lagi aturan pembatasan usia, sehingga mempersulit rakyat. Namun berbeda dalam sistem Islam, seorang pemimpin merupakan sosok yang mampu menyatukan pemikiran, dan jiwa rakyatnya, dalam membuat suatu kebijakan dapat memudahkan urusan umat, dikarenakan dilandasi oleh akidah Islam. Juga meyakini bahwa seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Swt, kelak pada hari kiamat.

Dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji, negara semestinya bertumpu pada tujuan, yakni menjalankan perintah Allah Swt, sehingga akan melahirkan kebijakan, dengan segala kemudahan dalam birokrasinya.

Hal ini hanya akan terwujud dengan adanya peran negara, yang memiliki tanggungjawab, dan kesadaran penuh atas rakyatnya, untuk melaksanakan ibadah haji. Negara seharusnya bersih dari unsur bisnis dalam pengelolaan ibadah haji, yang dapat merugikan rakyatnya.

Kemudian jamaah pun, dalam menjalankan ibadah haji, hanya berdasarkan cara pandang Islam yang shahih. Bukan sebagai ibadah spiritual semata, melainkan menjalaninya dengan penuh keikhlasan untuk meraih ridho Allah Swt. 

Hanya negara yang menerapkan ideologi Islam, mampu memberikan perhatian sangat besar, pada persoalan ibadah, khususnya haji. Bahkan negara berkontribusi penuh, dalam memudahkan urusan umat muslim, menunaikan kewajibannya, dengan segala fasilitas dan pelayanan terbaik.

Wallahu'alam bishowab.