Pro dan Kontra RUU KIA Membuat Dilema Kaum Ibu

SIGAPNEWS.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Aturan tersebut akan dibahas lebih lanjut menjadi UU.

Dalam RUU tersebut, salah satu isinya mengatur perpanjangan cuti bagi ibu melahirkan, yang sebelumnya 3 menjadi 6 bulan. Juga dilengkapi dengan cuti bagi suami untuk mendampingi istri pasca melahirkan, serta keguguran, maksimal 7 dan 40 hari. (Bisnis.com,20/6/2022).

RUU KIA tersebut disambut baik oleh sebagian kalangan, salah satunya dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menilai bahwa kebijakan ini sangat penting bagi pertumbuhan emas anak (golden age), yang merupakan periode krusial tumbuh kembang generasi.

Masa ini disebut juga dengan 1000 hari pertama kehidupan (HPK), sebagai penentu masa depan anak. Di sisi lain ada pula pihak yang keberatan, jika RUU ini disahkan, yakni para pengusaha.

Apabila RUU KIA tersebut disahkan, akan berdampak besar pada dunia usaha, diantaranya produktivitas pekerja menurun, juga dapat menghambat hak bekerja perempuan. 

Peraturan yang dibuat dalam sistem saat ini, sungguh menimbulkan dilema pro dan kontra. Sekalipun RUU KIA diklaim mampu menghadirkan perlindungan bagi kaum ibu yang baru melahirkan, namun timbul kekhawatiran di tengah masyarakat, jika terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan.

Sesuatu hal yang wajar, apabila dilema ini muncul pada sebagian pekerja wanita, terlebih bila perempuan tersebut menjadi tulang punggung keluarga.

Inilah realita yang terjadi dalam sistem kapitalisme saat ini, terbukti gagal menjamin kesejahteraan para pekerja, terutama kaum perempuan. Dalam sistem ini kesuksesan hanya diukur dengan pencapaian materi, dan posisi publik.

Kapitalisme memandang perempuan yang tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga, dianggap tidak produktif. Terlebih jika perempuan tersebut terlilit himpitan ekonomi keluarga, berbagai tawaran untuk bekerja, seakan menjadi solusi praktis, guna menyelesaikan masalah yang terjadi. Alhasil perempuan dengan bekerja, dikatakan berdaya, dan terhindar dari diskriminasi.

Di samping itu, kapitalisme tidak bisa menghilangkan kodrat seorang perempuan, sebagai Ummu warobbatul bait (ibu pengatur rumah tangga), yakni melahirkan, mengurus anak, maupun keluarga. Sehingga ketika para pekerja perempuan, jika terlalu lama mengambil cuti, tentunya perusahaan merasa dirugikan.

Oleh karenanya suatu kewajaran seorang pekerja perempuan, merasa khawatir dengan kebijakan ini, yang berakibat akan kehilangan pekerjaan, meskipun cuti melahirkan merupakan hak mereka.

Dilema RUU KIA tersebut tidak akan menjadi problem pro dan kontra, manakala manusia diatur oleh sistem shahih berdasarkan syariatNya, seluruh aturan berasal dari Dzat Sang Maha Sempurna, yang mampu menyelesaikan problematika umat, secara solutif dan jitu, yakni sistem Islam.

Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam, akan dipandang sama, ketika sebagai seorang hamba, seperti kewajiban melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji, maupun amar makruf nahi mungkar.

Tetapi Islam tidak mensejajarkan kaum laki-laki dan perempuan. Seperti hal kewajiban bekerja dibebankan kepada pria, dengan karakter dan predikatnya sebagai laki-laki. 

Maka dari itu kewajiban mencari nafkah dibebankan pada pundak kaum laki-laki. Sebagaimana firman Allah Swt, tertuang dalam QS. Al Baqarah: 233, artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan, dan pakaian kepada istrinya, dengan cara yang makruf." Dengan demikian untuk memastikan setiap laki-laki, mendapatkan pekerjaan layak, harus ada peranan negara yang mengurusinya, sehingga bisa menafkahi kebutuhan keluarga mereka secara makruf.

Sedangkan kaum wanita, dengan karakter dan predikatnya sebagai seorang perempuan, kewajiban serta tugas mulia mereka, telah ditetapkan syariat, yakni menjadi Ummu warobbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga).

Keberhasilan mereka diukur dari kemampuan mendidik anak-anaknya, sehingga menjadi anak yang sehat, sholeh/sholehah, beriman dan bertakwa, memiliki karakter serta kepribadian Islam yang kuat, serta menjadikannya sebagai generasi khairul ummah, juga pejuang Islam yang tangguh.

Dalam sistem Islam, nafkah perempuan ditanggung walinya. Islam pun memberikan hak kepada wanita, untuk terlibat dalam berinteraksi, seperti hal aktivitas ekonomi, perdagangan, pertanian, industri, serta melakukan transaksi di dalamnya, karena hukum bekerja bagi wanita, adalah mubah.

Dalam Islam, perempuan bekerja ditempatkan sesuai dengan feminitas, juga fitrahnya, yang penuh dengan kasih sayang, serta kelembutan, seperti guru, dokter, perawat, dan sebagainya.

Negara akan melarang pekerjaan yang merendahkan martabat kaum perempuan, dan mengeksploitasi tubuh mereka, seperti artis film, model, SPG, dan sebagainya. Serta mengatur jam kerja, agar tidak sampai melalaikan kewajiban sebagai Ummu warobbatul bait. Sehingga ketika mereka ada yang melahirkan, menyusui, tidak akan menimbulkan problem dan dilema.

Demikianlah kesempurnaan syariat Islam, mampu mengatasi seluruh problematika umat, termasuk menghadirkan kesejahteraan hakiki bagi kaum ibu. Sejarah mencatat dalam tinta emas peradaban gemilang, sepanjang 13 abad, telah membuktikan selama kurun waktu belasan tahun, diliputi oleh keberkahan, kebaikan, dan ketentraman, sehingga tidak akan didapati berbagai dilema terhadap kaum ibu.

Wallahua'lam bishowab.