PHK Massal Takkan Pernah Usai

SIGAPNEWS.CO.ID - Lagi, dan lagi PHK besar besaran melanda para pekerja di Indonesia. Tak tanggung tanggung tiga perusahaan besar Shopee, TokoCrypto dan Indosat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap ratusan karyawannya. Demi mengurangi dampak PHK yang akan dialami para pekerja, beberapa perusahaan pun memberikan kompensasi.

Keputusan PHK yang diambil beberapa perusahaan dikarenakan adanya perubahan strategi bisnis. Perubahan strategi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi pasar dan ekonomi global.

Tak hanya tiga perusahaan besar ini yang melakukan PHK besar besaran, sebuah perusahaan otomotif Nozomi juga melakukah hal yang sama. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengatakan ada kurang lebih dari 35 orang karyawan yang terkena PHK(TRIBUNNEWS.COM ).

Pada kasus PHK perusahaan otomotif Nozomi, Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan bahwa pemicu awal PHK bermula saat pembayaran upah periode April- Mei 2022 mengalami keterlambatan, dan berulang pada periode Mei- Juni 2022.

Upah yang harusnya diberikan pada tanggal 1 terlambat dibayar dan dicicil 2 kali. 70% pada tanggal 7 dan sisanya 30% dibayarkan tanggal 12 Juli.

Keterlambatan ini membuat serikat pekerja mengirim surat permohonan perundingan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 12 Juli dan 18 Juli 2022. Namun karena tidak ada kepastian jadwal perundingan, maka pada tanggal 22 Juli 2022 serikat pekerja kembali mengirim surat permohonan berunding terkait mekanisme pembayaran, kenaikan, dan struktur skala upah. Di tanggal 29 Juli sebanyak 35 orang buruh malah dipanggil dan di PHK dengan pesangon 0,5 kali sebagaimana ketentuan UU Cipta Kerja.

Riden mengatakan bahwa ini adalah salah satu bukti dari buruknya omnibus law UU Cipta Kerja yang merugikan pekerja, memudahkan PHK dan memberikan nilai pesangon yang rendah.

Meski para pekerja yang ter-PHK berhak mendapatkan BSU (Bantuan Subsidi Umum) selama memenuhi syarat ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Namun tetap saja PHK akan selamanya menjadi momok yang menakutkan bagi para pejuang pencari nafkah.

PHK massal merupakan dampak dari resesi ekonomi yang terjadi sebagai akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalis. PHK massal juga menjadi bukti lemahnya posisi pekerja dalam kontrak kerja, terlebih sistem kapitalisme yang selalu mengupayakan biaya produksi serendah – rendahnya dan meraih untung sebesar-besarnya, menyebabkan para kapitalis akan melakukan apapun, termasuk mem-PHK pekerja yang dianggap sebagai salah satu bagian dari biaya produksi.

PHK menjadi salah satu bentuk efisiensi bagi perusahaan, demi menyelamatkan perusahaan namun mengabaikan para pekerja. Dan yang lebih memprihatinkan, adanya UU Omnibus Law membuat PHK semakin mudah dilakukan. Poin-poin yang terkandung di dalam UU Cipta Kerja sangat jelas merugikan para pekerja dan sarat akan kepentingan para kapitalis.

Tentu dengan adanya PHK massal akan membuat angka pengangguran melambung naik dan angka kemiskinan pun akan ikut membumbung tinggi. Terlebih negara tidak mempunyai sistem jaminan sosial untuk pekerja, sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalis saat ini. Nasib para pekerja yang selalu dirundung masalah seakan tiada habisnya dalam sistem kapitalisme ini.

Bagaimana tidak ?, sistem kapitalisme menjadikan mereka yang bermodal besar memegang kendali dan bisa mengintervensi setiap kebijakan negara sesuai dengan kepentingan mereka. Dan pada akhirnya, para pekerja lah yang menjadi tumbal ataupun korban dalam hal ini. selalu menjadi masyarakat kelas bawah, direndahkan, diupah dengan tidak manusiawi, serta kehilangan berbagai hak sebagai seorang pekerja.

Sistem kapitalisme jelas terbukti sebagai sistem yang rusak karena keberpihakannya yang lebih dominan kepada para pengusaha ketimbang rakyat kecil. Saat ini kita membutuhkan sistem kerja yang memberikan jaminan dan perlindungan serta sistem ekonomi yang kuat, anti krisis dan memiliki mekanisme yang dapat menjamin pekerja hidup sejahtera. Dan satu-satunya sistem yang bisa memberikan itu hanyalah sistem Islam.

Dalam Islam, negara wajib memprioritaskan kepentingan rakyat serta bertanggung jawab atas keadilan dan kesejahteraan warganya termasuk kesejahteraan kaum pekerja. Negara dalam Islam akan memastikan Mekanisme pengupahan akan sesuai dengan syara, tidak boleh ada yang dirugikan antara pihak yang mempekerjakan (musta’jir) dan pihak pekerja (ajir). Manfaat dari akad yang dibuat harus didapatkan oleh kedua belah pihak.

Islam mempunyai tuntunan dalam penetapan upah. Menurut Syech Taqiyudin An Nabhani dalam kitab Al-Syakhsiyah-Al Islamiyah, terdapat tiga cara dalam menetapkan upah yaitu :

Upah ditentukan atas kesepakatan pihak pertama sebagai pihak yang mempekerjakan dan pihak kedua sebagai pekerja. Kesepakatan tersebut mencakup besaran upah, jenis pekerjaan, dan jam kerja. Upah wajib diberikan kepada pekerja setelah pekerjaannya selesai.

Jika tidak terjadi kesepakatan maka upah akan ditetapkan oleh seorang ahli (khubara’) yang dipilih oleh perusahaan atau pekerja.

Jika masih belum terjadi kesepakatan, maka upah ditentukan oleh seorang ahli yang dipilih oleh negara.

Selain memiliki aturan terkait pengupahan, Islam juga mempunyai aturan sanksi terkait pelanggaran terhadap kebijakan yang diterapkan oleh negara mengenai mekanisme pengupahan dan ketenagakerjaan.

Kesejahteraan pekerja hanya akan jadi ilusi tak bertepi ketika kita masih bersikukuh mempertahankan kapitalisme ini. hanya Islam, sistem yang mampu memberikan jaminan terpenuhinya hak dan kewajiban antara pihak yang mempekerjakan dan pihak yang dipekerjakan.

Dan Islam juga tidak akan memberi celah bagi para pengusaha yang serakah dan rela menguliti hak para pekerja demi keuntungan pribadinya. PHK massal pun tak perlu terjadi jika saja kita kembali pada aturan Ilahi Rabbi untuk menangani masalh ini.

Wallahualam bis shawab.