Badai PHK Industri Start Up, Rapuhnya Kapitalisme

SIGAPNEWS - Pandemi Covid-19 mereda, manusia bebas lagi beraktifitas di luar tanpa harus jaga jarak. Prokes memang masih menjadi syarat setiap kegiatan namun sudah mulai longgar. Perekonomian pun digadang membaik bahkan mencapai periode puncaknya. Namun apa di kata, ternyata badai PHK datang tidak dapat ditolak dari industri startup. Mengapa demikian? 

Hegemoni Kapitalisme Global

Fenomena badai PHK perusahaan rintisan atau yang lebih dikenal dengan perusahaan startup tak hanya terjadi di luar negeri namun juga di dalam negeri. Misal, startup edu-tech, Zenius, yang telah berhasil menggalang dana puluhan juta dolar Amerika Serikat telah mengumumkan PHK 200 pegawai.

Disusul Link Aja, hingga JD.ID. Sedangkan di luar negeri ada perusahaan Robinhood yang memangkas 300 karyawan, begitu juga Netflix yang melakukan PHK 150 pegawai, dan Cameo memangkas 87 pegawainya (cnbcindonesia.com, 29/5/2022).

Bendahara Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) sekaligus Managing Partner Ideosource Venture Capital, Edward Ismawan Chamdani, mengaku tak kaget melihat startup mulai memilih strategi efisiensi lewat PHK karyawan. Menurutnya keputusan seperti ini merupakan hal yang biasa, dan menjadi dampak dari keputusan bisnis yang belum tepat.

"Saya enggak bilang salah, tapi keputusan bisnis dalam arti apakah bisnis modelnya belum tepat atau target market-nya masih salah, atau ada value change yang mereka fokusnya terlalu lebar," ujar Edward kepada CNBC Indonesia.

Ia menjelaskan lebih lanjut, kabar mengenai beberapa perusahaan yang melakukan PHK ini, sudah didengar oleh para pemain yang ada di industri startup, seperti investor, sejak jauh-jauh hari.

Sehingga begitu mendengar sekarang ini terjadi PHK, hal tersebut adalah sebuah kulminasi dari 'trial and error' yang telah dicoba sejak beberapa waktu lalu. Sehingga terbukti harus dilakukan perubahan. "Buat yang mengerti yes, mereka melihat bahwa ada something wrong dari pola bisnis yang dijalankan."

Bukankah terdengar kejam pernyataannya? Memutuskan hubungan kerja seolah sama dengan membasmi gulma di sepetak sawah. Hanya salah strategi, padahal, kita sedang bicara ratusan bahkan jika ditotal menjadi ribuan pekerja, yang mereka punya kewajiban menafkahi keluarganya.

Saat sukses mereka disebut tulang punggung perekonomian. Namun ketika sulit, mereka tak ubahnya sampah.

Kata sejahtera menjadi ilusi. Benarkah memang seharusnya demikian? Jika kita bicara sebuah toko kelontong wajar, namun ini merambah sebuah sistem produksi, distribusi hingga konsumsi secara global.

Tak hanya di Indonesia namun juga dunia. Ledakannya memorakporandakan tatanan perekonomian dunia, tentu ada yang salah. Bahkan fenomena ini disebut para ahli ekonomi sebagai Bubble Burst. Ledakan sebuah balon, hasil dari hegemoni kapitalisme. Apa itu Bubble Burst, mengapa sistem ekonomi kapitalisme mampu menciptakannya?

Bubble Burst Lahir dari Kapitalisme

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan, fenomena PHK massal yang terjadi di sejumlah startup di Indonesia dalam waktu berdekatan ini bisa dibilang sebagai bubble burst.

"Ini masuknya banyak, dia (para startup) ini menggelembung besar kemudian pecah dan hilang," (Kompas.com, 29/5/2022).

Kondisi startup di Indonesia sendiri sebelum pandemi dan saat pandemi cukup kontras. Sebelum pandemi, para perusahaan ini membesar atau secara instan merekrut banyak karyawan untuk membangun perusahaan. Berbeda dengan perusahaan mobil yang cukup "settle" di sektor ekonomi global.

Dikutip dari Investopedia, gelembung atau "bubble" adalah siklus ekonomi yang ditandai dengan eskalasi cepat nilai pasar, terutama pada harga aset. Inflasi yang cepat ini diikuti oleh penurunan nilai yang cepat, atau konstraksi, yang terkadang disebut sebagai "kecelakaan atau crash" atau "ledakan gelembung atau bubble burst".

Biasanya, gelembung diciptakan oleh lonjakan harga aset yang didorong oleh perilaku pasar yang bersemangat. Gelembung ekonomi terjadi setiap kali harga barang naik jauh di atas nilai riil barang tersebut.

Pada masa Pandemi, disaat kegiatan ekonomi riil dibatasi, maka muncullah peluang bisnis dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, web dan internet. Bak gula yang manis, mengundang para investor memberikan kontribusi penanaman modal.

Namun sayang, bukan dalam bentuk dana riil melainkan saham. Dan biasanya satu investor bisa membiayai lebih dari satu perusahaan. Inilah ciri khas kapitalisme, menghalalkan segala cara.

Pada awal pendirian perusahaan gelembung di pasar ekuitas dan ekonomi menyebabkan sumber daya ditransfer ke area dengan pertumbuhan cepat. Di akhir gelembung, sumber daya dipindahkan lagi ini menyebabkan harga turun.

Pada saat itulah, untuk menutupi kerugian di bagian produksi dan distribusi dilakukan pemutusan hubungan kerja . Sebab para investor sudah tidak lagi mendapatkan keuntungan karena anjloknya nilai surat saham di pasaran.

Meski menurut berita terakhir masih ada perusahaan startup yang masih mendapatkan suntikkan dana, seperti Amartha yang mendapatkan pendanaan dari Women’s World Banking Capital Partners II (WWB) dan MDI Ventures. Tetap saja tak bisa merealisasikan kesejahteraan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, keuntungan atau kebaikan perusahaan startup ini hanya dapat dinikmati oleh mereka yang paham teknologi, web dan internet. Surat berharga atau saham hanya bisa digerakkan bagi orang yang memang berkecimpung di dalamnya.

Keadilan Tercipta Hanya dengan Sistem Ekonomi Islam

Dan kini terbukti betapa rapuhnya ekonomi yang dijalankan dengan sistem Kapitalisme. Memanfaatkan segala cara meskipun dengan cara yang diharamkan syariat. Muamalah dalam Islam jelas syaratnya. Harus pada sesuatu yang riil dan tidak mengandung riba, penipuan, kecurangan dan lain sebagainya.

Di sinilah letak kezalimannya, bagaimana dengan nasib para pegawai yang begitu saja di PHK? Negara pun tak berdaya menampung mereka. Sebab sejatinya negara pun bukan berfokus pada urusan rakyat, melainkan pada pemilik modal.

Kebijakan yang diloloskan pun bernafaskan kapitalisme. Untung dan rugi masih jadi pertimbangan utama. Padahal, ada negara sebenarnya berfungsi untuk meringankan beban rakyat, memudahkan urusan rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terutama jaminan enam kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan ada di pundak penguasa.

Dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, tentu akan dilakukan oleh negara baik secara langsung maupun tidak . Dengan membuka lowongan pekerjaan di beberapa departemen, memberi modal baik bergerak maupun tidak bergerak kepada rakyat yang ingin berusaha dalam bentuk i' thoul daulah dan lain sebagainya.

Negara mengharamkan riba dalam bentuk apapun, demikian pula bentuk-bentuk usaha (syirkah) yang mencirikan kapitalisme tidak akan diperbolehkan dibentuk. Hal ini hanya bisa terwujud jika kapitalisme ini dicabut dan diganti dengan sistem ekonomi Islam. Wallahu a'lam bish showab.