Rendahnya Kepercayaan Publik Terhadap Parpol dan DPR, Mengapa?

SIGAPNEWS.CO.ID - "Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara. Dua terendah adalah dari sembilan lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik".

"Kepercayaan publik terhadap DPR sebesar 68,5 persen, terbagi sangat percaya (7,1 persen) dan cukup percaya (61,4 persen). Sedangkan yang kurang percaya (26,6 persen) dan tidak percaya sama sekali 3,1 persen)."

"Adapun partai politik, kepercayaan terhadap lembaga tersebut sebesar 65,3 persen, dengan sangat percaya (6,6 persen) dan cukup percaya (58,7 persen). Kemudian yang tidak percaya (29,5 persen) dan tidak percaya sama sekali (2,8 persen)."

"Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi III DPR Habiburokhman memberikan pembelaannya. Menurutnya, DPR adalah lembaga yang terdiri dari orang per orang."

"Dari konteks lembaga DPR ini terdiri dari orang per orang, kerja orang per orang. Ada 575 orang yang memang kita kerjanya independen satu sama lain, walaupun kita produknya sama," ujar Habiburokhman dalam diskusi yang digelar Indikator Politik Indonesia, Ahad (2/7/2023).

DPR sebagai lembaga legislatif berbeda dari institusi lain seperti Tentara Nasional Indonesia TNI), Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Diketahui, tiga lembaga tersebut berada di posisi teratas yang paling dipercaya publik."

 "Tidak seperti di dalam satu institusi sebagaimana di lembaga eksekutif yang namanya kerjanya lebih integratif. Sehingga tidak ada fungsi khusus di DPR yang bertugas misalnya untuk menaikkan kepercayaan publik ini," ujar Habiburokhman.

Di samping itu, ia menilai rendahnya kepercayaan menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja DPR. Khususnya dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.

"Jadi kita diharapkan ini bekerja sangat baik, sehingga kalau kita bekerja dengan biasa-biasa saja ya tetap itu tidak akan berpengaruh banyak, kita dituntut untuk bekerja luar biasa," ujar Habiburokhman.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengaku tak kaget jika DPR berada di posisi terendah dalam hal kepercayaan publik. Sebab, hal tersebut merupakan hal yang lumrah di banyak negara.

Bahkan 34 negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), kepercayaan publik terhadap parlemennya berada di kisaran 30 sampai 40 persen. Jerman, Belanda, Inggris, hingga Jepang diketahui merupakan anggota dari OECD.

Namun, ia menegaskan bahwa data tersebut bukan pembelaan DPR, ketika tingkat kepercayaan publiknya termasuk yang terendah di Indonesia. Tegasnya, data tersebut menunjukkan bahwa parlemen yang dipilih oleh rakyat memang notabenenya tidak disukai oleh rakyat.

"Jadi DPR kalau di sini masih di atas 50 persen itu masih lumayan gitu loh, tapi memang masih jelek dibandingkan lembaga yang lain," ujar Arsul. Republika.co.id.

Ketidak percayaan terhadap parpol dan DPR muncul karena realita yang ada pada parpol maupun DPR, yang tidak membela kepentingan rakyat  
• Parpol saat ini tak lebih hanya pendulang suara saat pemilu, dan tidak berperan sebagaimana partai seharusnya.  Anggota dewan pun nyatanya tidak menjalankan amanah wakil umat.  Bahkan hanya menjalankan amanah partai sebagai petugas partai.

Ketidak percayaan rakyat terhadap parpol dan DPR tidaklah terjadi secara tiba tiba. Tapi muncul karena realita yang ada pada parpol dan DPR yang tidak membela kepentingan rakyat

Mereka tampil seolah menyelesaikan persoalan rakyat, namun kenyataannya persoalan rakyat semakin ruwet. Mereka juga mengatakan telah bekerja untuk kesejahteraan rakyat, membela kepentingan rakyat, tidak korupsi, namun kenyataannya apa yang mereka perjuangkan adalah untuk kepentingan para pengusaha orang orang kaya pemilik modal. Korupsi semakin menjadi jadi, rakyat hanya menjadi pekerja yang di upah murah dan diperas tenaganya. 

Kehidupan rakyat jauh dari kata "layak". Himpitan ekonomi yang dihadapi masyarakat disodorkan dengan solusi "ngutang riba, pinjol, leasing yang semakin menambah beban hidup.

Undang undang yang dihasilkan juga sangat membela kepentingan para pengusaha dan investor. Harga pangan mahal, antara persoalan dan solusi tidak sinkron. Misalnya rakyat minta harga beras murah, kebijakan yang diambil justru impor beras ditengah panen raya.

Inilah yang terjadi ketika sistem yang mengatur kehidupan bernegara berdasarkan kapitalisme sekulerisme liberal. Tatanan kehidupan individu, masyarakat dan negara berdasarkan pada materi dan manfaat belaka.

Termasuk perangkat yang ada didalamnya seperti parpol dan DPR. Mereka melakukan aktivitas politik  berdasarkan sistem kapitalisme sekuler demokrasi.

Mereka membuat peraturan atau undang undang berdasarkan sistem kapitalisme sekuler yang melahirkan kebijakan kapitalis yang memisahkan agama (sekulerisme) dalam kehidupan dunia. Menurut aqidah sekulerisme, agama tidak bisa mengatur urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, pendidikan, kesehatan. Agama hanya mengatur urusan sholat, puasa, zakat, haji dan kematian.

Demikianlah keberadaan sebuah ideologi/sistem hidup yang dianut oleh sebuah negara sangatlah penting karena ideologi adalah penentu arah kebijakan undang undang atau peraturan yang akan diterapkan negara terhadap individu, masyarakat dan negara dalam semua aspek kehidupan.

Sangat berbeda dengan ideologi/sistem hidup islam yang berdasarkan aqidah islam. Allah SWT telah menurunkan Al qur'an yang menjelaskan segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan kewajiban individu, masyarakat dan negara. Oleh karenanya islam disebut sebagai agama yang sempurna dan paripurna (kaffah/komprehensif).

Dalam pandangan islam, kewajiban partai politik
adalah mengedukasi rakyat tentang syariah islam, mengoreksi kebijakan penguasa dan memberikan saran dan masukan kepada penguasa berdasarkan hukum hukum syariah islam, ketika kebijakan penguasa tidak sesuai dengan hukum hukum syariah.

Jadi dalam islam, tidak ada proyek pembuatan undang undang seperti  yang terjadi dalam sistem kapitalisme sekuler saat ini. 

Adapun musyawarah di dalam islam adalah untuk memusyawarahkan  persoalan teknis, sarana yang dibutuhkan, bukan bermusyawarah untuk perbuatan yang sudah jelas hukumnya, bukan pula bermusyawarah dalam pemufakatan jahat.

Hukum hukum syariah islam juga tidak membutuhkan revisi, mudah dipahami teorinya dan dapat diterapkan atau dipraktekkan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah SWT.

Demikianlah kejelasan dan ketegasan hukum hukum syariah islam yang sudah terbukti mampu memimpin dunia selama 1300 tahun lamanya tanpa intervensi, kuat, terdepan dan mampu menjadi mercusuar dunia, dialah Khilafah yang dinantikan umat, insyaallah. wallahualam bishawab.