Penanggulangan Bencana Muram di Negara Rawan Bencana

SIGAPNEWS.CO.ID - Bupati Lumajang Thoriqul Haq menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, menyusul terjadinya banjir lahar dingin Gunung Semeru, yang menerjang beberapa desa di wilayahnya.

Hingga pukul 20.00 WIB, lima desa di dua kecamatan terdampak lahar dingin berdasarkan data BPBD Jatim. Yakni Desa Sidomulyo dan Pronojiwo di Kecamatan Pronojiwo, kemudian Desa Jugosari, Kloposawit dan Tumpeng di Kecamatan Candipuro. (Dilansir dati CNN indonesia)

Indonesia merupakan negara dengan banyak wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam antara lain banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan tsunami. Menurut World Risk Index 2019, Indonesia menempati urutan ke-37 dari 180 negara yang paling parah terkena dampak bencana.

Berbagai bencana, baik itu gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain, berulang kali terjadi di berbagai pelosok tanah air. 

Dianggap rawan bencana alam karena Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng. Pergerakan lempeng tersebut membuat Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam, terutama faktor lingkungan seperti gempa bumi tektonik, tsunami, dan letusan gunung berapi. 

Secara geografis, Indonesia merupakan negara dengan  potensi bencana yang tinggi, namun nampaknya kurang waspada terhadap bencana karena mitigasi bencana sangat lemah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengorbanan materi dan manusia.

Mitigasi bencana adalah tindakan yang ditujukan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak bencana baik sebelum, selama, dan setelah bencana. Banyak pengamat mengatakan bahwa langkah-langkah perlindungan iklim di negara ini buruk. Apa penyebabnya ?

Pertama, kegiatan prabencana seperti pemetaan daerah rawan bencana, pembangunan gedung tahan gempa, penanaman mangrove, penghijauan hutan dan penyuluhan warga sekitar. Tidak semua ini dianggap optimal.

Peta daerah rawan bencana sudah dibuat, namun edukasi warga sekitar masih dianggap belum optimal. Masih ada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. 

Alasan mengapa mereka enggan meninggalkan tempat itu bukan hanya karena ketidaktahuan, tetapi juga karena alasan finansial seperti kehilangan pekerjaan. Andai saja pekerjaan dan perumahan dijamin oleh negara, mereka mungkin bersedia pindah. 

Saat membangun bangunan tahan gempa pun, persoalannya bukan warga tidak mau membangun rumah tahan gempa, tapi bahannya mahal sehingga tentu tidak mampu membelinya. Tentu saja, jika negara memfasilitasinya saja, banyak warga yang akan selamat.

Penanaman pohon bakau dan reboisasi hutan juga tidak optimal. Selain fakta bahwa penebangan liar, misalnya untuk pertambangan, sangat jarang, bahkan lebih sering terjadi. 

Hal ini menyebabkan hilangnya daerah tangkapan air dan akhirnya banjir. Jika pemerintah hanya melarang swasta menambang di daerah tangkapan air, kemungkinan banjir bisa dikurangi. 

Kedua, pada saat terjadi bencana, penanggulangan bencana harus difokuskan untuk membantu korban bencana dan mencegah kerusakan akibat bencana tersebut. Hanya saja, mengevakuasi korban luka sering dianggap kurang tanggap. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak korban yang mengungsi atau terlambat diselamatkan karena masalah teknis seperti komunikasi dan koneksi jalan yang buruk.

Ketiga: pemulihan atau pascabencana. Langkah ini dianggap kurang optimal. Bukan rahasia lagi jika kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, pakaian, obat-obatan tidak tersedia secara optimal di tempat pengungsian. 

Pemerintah seringkali mengandalkan sumbangan dari pihak swasta atau masyarakat untuk mengisinya, sehingga menunda kedatangan pengungsi bahkan dalam kondisi yang lebih buruk.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang rusak dan bangunan tempat tinggal yang rusak terbengkalai dan diselesaikan hanya secara perlahan. Oleh karena itu, butuh waktu lama bagi hidupnya untuk pulih dari bencana tersebut. Jika negara segera membangun kembali infrastruktur yang rusak dan kemudian memberikan dorongan untuk pemulihan ekonomi, kehidupan warga negara akan segera pulih. 

Lemahnya kesiapsiagaan bencana sebenarnya karena pemerintah mengabaikan urusan kemanusiaan. 

Pendanaan minimal dialokasikan untuk pengendalian kerusakan, tetapi pada saat yang sama pendanaan telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung investasi yang benar-benar masif. Namun, kesiapsiagaan bencana harus diprioritaskan juga menyelamatkan nyawa manusia. 

Negara mengabaikan tugasnya sebagai pelindung rakyat. Demokrasi kapitalis juga tidak menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam semua masalah, bahkan dalam kesiapsiagaan bencana sekalipun. 

Itu sebabnya keterlibatan pihak swasta dalam penyelesaian ini sangat besar, misalnya dalam pembangunan infrastruktur.

Ketika sektor swasta dilibatkan, pembangunan infrastruktur mengikuti kepentingan sektor swasta dan bukan masyarakat. Jika mengikuti sektor swasta, masalah rakyat tidak akan terselesaikan secara optimal dan merata. 

Islam menjadikan negara sebagai pelindung manusia, harta dan jiwa. Negara melakukan segalanya untuk memastikan keselamatan warga negara dengan  tanggung jawab penuh.

Pencegahan bencana dalam Islam menjadi optimal karena dua faktor. Pertama, negara sebagai pihak sentral dalam segala urusan rakyat. 

Penguasa nantinya akan bertanggung jawab dihadapan Allah tentang apa yang terjadi pada rakyatnya. Padahal, penguasa melakukan segala yang mereka bisa untuk meredakan situasi, hanya untuk memenuhi tugas mereka sebagai penjaga dan pelindung rakyat.

Sebagaimana Rasulullah Saw pernah bersabda :

“Sesungguhnya seorang imam (Pemimpin) itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” [Hr. Bukhari dan Muslim] 

Kedua, kekuatan perbendaharaan. Baitulmal akan memiliki sumber keuangan yang cukup untuk mendanai kesiapsiagaan bencana. 

Misalnya, ketika para ilmuwan menyarankan pemerintah untuk membangun rumah tahan gempa bagi penduduk daerah rawan gempa, negara bertanggung jawab untuk membangunnya. Jika warga tidak bisa membangun karena mahal, maka negara berkewajiban membantunya, karena hal tersebut menyangkut jiwa manusia. 

Dalam sistem demokrasi kapitalis penguasa kerap kali lalai dan mengabaikan keamanan warganya, dimana perbendaharaan negara defisit karena privatisasi sumber daya alam, kita tidak akan pernah menemukan kondisi seperti itu jika aturan islam diterapkan secara kaffah.

Kesiapsiagaan bencana menjadi optimal ketika Islam diterapkan karena sistem Islam menyediakan penguasa handal yang peduli terhadap umat dan menciptakan perbendaharaan yang kuat. 

Wallahu A'lam Bisshawab