Duta Kekayaan Intelektual, Pembajakan Potensi Hakiki Pemuda

SIGAPNEWS.CO.ID - Keberuntungan Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi yang telah sukses membawakan lagu ‘Ojo Dibandingke’ di depan Presiden di Istana Merdeka usai upacara hari kemerdekaan 17 Agustus kemarin masih terus berlanjut.

Membuat iri seluruh anak Indonesia, yang bisa jadi lebih baik namun tak mendapat perlakuan yang sama. Atau pandangan iri dari mereka yang hingga hari ini jangankan untuk sekolah, berprestasi dan lainnya, untuk makan saja susah.  

Setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengangkat Farel Prayoga sebagai Duta Kekayaaan Intelektual. Masih menerima taburan hadiah, dari Menteri BUMN, Erik Thohir berupa beasiswa dan tawaran bernyanyi dengan idolanya di Sarinah sesuai nama idola yang disebutkan Farel. Presiden Joko Widodo juga memberikan hadiah sepeda gunung selain honor Farel menyanyi tentunya.

Farel Prayoga yang bercita-cita menjadi penyanyi terkenal ini masuk pada ketegori Duta Kekayaan Intelektual kategori pelajar, karena dinilai berpotensi membantu pemerintah dalam mengkampanyekan kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual mencakup kekayaan sastra dan seni yang terdiri dari hak cipta, hak terkait, dan hak basis data. Kekayaan intelektual itu harus didaftarkan pada Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Ditjen Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian agar tidak diklaim orang lain. Sebab HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dalam laman resminya mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan HAKI di Indonesia sudah ada sejak Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844.

Dikatakan, HAKI memiliki manfaat bagi beberapa pihak yakni: bagi dunia usaha, bagi investor, bagi pemerintah, kepastian hukum untuk pemegang hak dalam melakukan usaha tanpa gangguan pihak lain serta pemegang hak bisa memberi izin kepada pihak lain.

Artinya pemegang HAKI secara otomatis memegang hak eksklusif dimana segala bentuk pengembangan atau eksploitasi dari produk intelektual pemegang HAKI maka harus melalui persetujuannya terlebih dahulu.

Program Duta, Mubadzir dan Pembajakan Potensi Hakiki Pemuda

Duta Kekayaan intelektual ini bukan penghargaan duta-dutaan yang pertama kali diberikan oleh pemerintah. Sebelumnya ada Zaskia Gotik sebagai duta Pancasila di tahun 2016, hanya karena salah omong dan menjadikan Pancasila sebagai bahan candaan. Ketua Fraksi PKB MPR, Abdul Kadir Karding menjelaskan tentang alasan menjadikan Zaskia Gotik sebagai Duta Pancasila, yaitu untuk mendorong pekerja seni menjadi corong dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.

Kemudian Roy Marten yang pernah tersandung kasus narkoba namun diberi tugas menjadi duta narkoba pada 2006, kemudian setelah bebas dari penjara 2007 kembali mengulang pada kasus yang sama.

Pertanyaannya, apakah dengan pengangkatan duta ini kondisi Indonesia menjadi lebih baik? Angka anak putus sekolah kian bertambah, angka pengguna narkoba juga tak beda. Bahkan, kerusakan sosial dan moral makin runyam meski sudah ada duta Pancasila yang siap menjelaskan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.

Inilah fakta kehidupan sekuler kapitalisme. Semua perbuatan manusia di dasarkan pada kemanfaatan semata. Padahal jelas, kerusakan masyarakat dan problematika umat hari ini tak akan selesai dengan nilai-nilai semata.

Butuh konsep pemahaman kehidupan yang tepat berikut sistem sanksi yang tegas dan shahih. Sebab masyarakat definisinya bukan sekadar kumpulan individu, namun kumpulan individu yang saling berinteraksi, memilikin, peraturan, pemikiran dan perasaan yang sama.

Duta apapun tak menyentuh akar persoalannya, malah justru membajak potensi pemuda hakiki, yang sebetulnya mereka adalah agen of change. Merekalah yang kelak melanjutkan tongkat estafet perubahan, akankah peradaban bangsa ini tetap ada atau hancur bergantung pada kualitas mereka yang tidak terbelenggu dengan hak paten kekayaan intelektual mereka.

Urusannya menjadi beda jika setiap orang yang memiliki kekayaan intelektual di bidang apapun termasuk seni harus mendaftarkan kekayaannya tersebut, bukankah seharusnya produk kekayaannya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak? Tak harus dipusingkan dengan pembayaran sejumlah nominal hanya agar bisa menggunakan kekayaannya tersebut.

Mindset kapitalisme inilah yang justru menghambat kemajuan dan jati diri generasi, mereka berdaya bukan karena tuntutan akidah dan keimanan, namun manfaat. Bukankah Rasulullah Saw bersabda, “Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain.”

Faktanya, sematan duta, atau apresiasi atas keberhasilan seseorang dari pemerintah kepada rakyatnya tidak merata, rata-rata hanya yang diviralkan media sosial. Padahal, jika saja pendidikan ini merata, akan ada banyak kekayaan intelektual bermunculan.

Hari ini, apa kabar pemenang lomba karya ilmiah, atau ekstrakulikuler di sekolah yang tak jarang menemukan inovasi yan berhubungan dengan kemaslahatan umat? Hilang bak angin, berhenti pada sertifikat semata. Ironi dengan produk Cina yang membanjiri pasar Indonesia.

Kebanyakan adalah hasil home industri yang dibantu negara dari sisi pelatihan dan pemasaran. Bahkan negara mensuport permodalannya agar bisa berkembang menjadi barang layak ekspor.

Akhirnya mengalahkan produk asli Indonesia, lebih jauh, memunculkan sikap konsumtif, karena produk Cina selain murah, multifungsi dan inovatif. Berikutnya angka pengangguran di negeri ini semakin bertambah karena tak memiliki pasar atas produknya sendiri

Sistem Islam, Support Sistem Terbaik bagi Kekayaan Intelektual

Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hal fundamental untuk penyangga peradaban. Sebab, selain dari pendidikan bisa dihasilkan generasi berkepribadian Islam juga berbagai kemajuan teknologi dan pemenuhan kebutuhan pokok umat bisa dipenuhi dengan baik, cukup, adil dan merata.

Islam sebagai sistem support tak hanya melindungi kekayaan intelektual, namun juga kekayaan alam berikut potensi-potensinya. Maka Islam tidak mengenal hak paten atau HAKI, justru negara menyediakan perpustakaan, laboratorium, lahan atau tanah untuk uji coba dan sarana prasarana lainnya yang akan boleh bebas digunakan siapa saja dari individu masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ataupun penemuannya.

Negara akan memproduksi massal jika memang hasil inovasinya membantu negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Selain itu, secara syariat negara hanya mengenal kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Kepemilikan negara, adalah segala sesuatu yang diizinkan syara pengelolaannya ada pada negara. Misalnya pemberian modal pada petani, baik berupa alat berat, modul pelatihan, modal uang dan lain sebagainya.

Kepemilikan umum, dikelola oleh negara secara mandiri dan tidak boleh diprivatisasi, hasil pengelolaannya dikembalikan kepada rakyat, baik berupa zatnya seperti BBM atau berupa manfaat pembangunannya seperti sekolah, rumah sakit dan lainnya. Sedang kepemilikan individu, negara akan menjaga agar tetap menjadi kepemilikan individu.

Dari tiga kepemilikan inilah, ada banyak kesempatan bagi negara untuk menerima sumbangsih pemikiran dalam bentuk apapun dari rakyatnya. Para intelektual, ilmuwan dan cendekiawan adalah yang paling mendapat tempat bagi pembaharuan dan kemaslahatan umat.

Bagaimana pada masa Khalifah Al-Makmun yang memberikan emas kepada Hunain bin Ishak seberat kitab-kitab yang ia salin ke bahasa Arab dengan ukuran yang sama beratnya. Semua orang boleh dan berhak bahkan wajib menyebarkan buku-buku tersebut ketika isinya adalah ajakan pada kebaikan.

Bahkan setiap orang berhak untuk menggandakan dengan cara apa pun. Tidak ada hak paten, sebab setiap ilmu yang sudah disebarkan secara syara menjadi milik umum.

Atau bagaimana pada abad ke-X dibawah kepemimpinan Sultan dari bani Samanid, dimana seorang ilmuwan Muhammad bin Zakaria ar-Razi dalam kitabnya Al-Hawi (abad X M), menggambarkan kincir air di Irak.

Buku ini menggambarkan output dari satu kincir air dengan ketinggian 5 meter di Irak dapat mencapai 22.000 liter/jam yang sangat bermanfaat bagi pertanian dan penggilingan. Dan masih banyak lagi.

Kejayaan Islam yang mampu menjadi support sistem terbaik bagi semua potensi manusia telah terbukti selama 1300 tahun lamanya, mengantar Islam menjadi sebuah peradaban cemerlang tiada banding.

Sebab, memanusiakan manusia, secara fitrah, Allah menciptakan manusia itu sama secara potensi namun berbeda secara kemampuan, dan hal itu bukan justru dimanfaatkan hanya untuk kepentingan materi semata, namun diriayah secara penuh sebagai bagian dari kewajiban negara kepada rakyatnya.

“Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Karakter pemimpin yang demikian tidak akan muncul dalam sistem hari ini yang justru memisahkan agama dari kehidupan, dan berasaskan manfaat materi semata. Ia muncul dari penerapan syariat Islam secara Kaffah. Wallahu a’lam bish