Dalam Peradilan Demokrasi, Bebas Korupsi

SIGAPNEWS.CO.ID - Korupsi sejatinya adalah sebuah perbuatan rendah yang sangat memalukan. Orang akan berpikir seribu kali untuk melakukannya, karena memalukan itu. Namun, itu duluuu … saat harga diri masih dijunjung tinggi; saat orang masih memiliki hati nurani. Sekarang, korupsi seperti sebuah “profesi” yang dilakukan orang tanpa rasa malu. 

Korupsi dilakukan oleh kalangan bawah hingga atas, bahkan korupsi berjemaah seolah sudah menjadi lumrah di Indonesia; di lembaga peradilan dan penegak hukum sekalipun, para koruptor berkeliaran. 

Hal yang sangat memprihatinkan, di lembaga yang katanya pemberantas korupsi pun , bercokol para koruptor. Lantas ke mana kita mencari perlindungan?

Dalam kasus suap  Sudrajad Dimyati, KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka. Dari delapan tersangka, lima orang adalah pegawai di lembaga peradilan. Mereka pegawai di Mahkamah Agung yang ditetapkan menjadi tersangka penerima suap. (Tempo.co, 4 Oktober 2022)

Luar biasa, bukan? Sekelas pegawai Mahkamah Agung saja berkorupsi, lantas bagaimana di lembaga lain? Sudah dapat dibayangkan. Hal yang lebih miris lagi adalah korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemberantas korupsi. 
 
Ambil saja contoh  salah satu mantan  pejabat  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  bagaimana sepak terjangnya  yang hampir tiga tahun menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkara ini, ia dilaporkan sejumlah mantan pegawai KPK ke Dewan Pengawas karena diduga menerima gratifikasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia dilaporkan mendapatkan fasilitas mewah menonton MotoGP pada Grandstand Premium Zona A-Red; juga diduga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort. (Kompas.com, 11 Juli 2022)

Seandainya dituliskan kasus korupsi di negeri tercinta ini–akan sangat panjang dan semakin menyakitkan. Sebab, perbuatan para koruptor itu sungguh sangat tidak berperikemanusiaan, menggunakan uang rakyat yang seharusnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat malah dinikmati oleh seorang atau segelintir orang.

Seandainya uang yang begitu banyak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tidak akan ada rakyat yang kelaparan, tidak akan ada rakyat yang mengakhiri hidup karena terlilit utang. Tidak akan ada orang tua yang mencuri hanya demi anaknya bisa makan. Tidak akan ada anak yang harus putus sekolah dan menjadi buruh kasar atau bahkan menjadi peminta-minta.

Demi mengatasi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan membentuk konsep besar sistem peradilan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan reformasi hukum peradilan pasca insiden kasus korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Mahfud menjelaskan, konsep besar sistem lembaga peradilan ini akan disusun setelah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan akhir tahun 2022.(Kompas.com, 4 Oktober 2022).

Sesungguhnya untuk memberantas korupsi perlu langkah baru yang jitu. Namun, pembentukan kerangka baru lembaga peradilan tak akan mampu memberantas korupsi, selama masih menggunakan sistem demokrasi. 

Sebab, sistem demokrasi yang merupakan bagian dari  sistem kapitalisme, meniscayakan adanya  kaidah tujuan menghalalkan segala cara dan keuntungan menjadi hal utama. 

Hal ini  menjadikan perubahan apa pun tak mungkin dapat memberantas korupsi secara tuntas.  Apalagi adanya politik transaksional, membuat  reformasi   
hukum tak akan mampu menegakkan supremasi hukum.

Hanya sistem Islam yang mampu memberantas korupsi secara tuntas melalui penerapan aturan yang tegas. Hanya sistem Islam yang dapat menyejahterakan hidup rakyatnya. Islam mengatur sedemikian rupa supaya para pejabat tidak melakukan korupsi.  Ada enam upaya untuk pencegahan korupsi dalam Islam:

Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya.

Kedua, larangan menerima suap (rasuah) dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah.

Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu  jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat.

Keempat, keteladanan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi.

Kelima, hukuman setimpal. Pada umumnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi.

Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi.  

Wallahualam bissawab.