Judi dan Narkoba Tak Terkendali, Solusi Hanya Ilusi

SIGAPNEWS.CO.ID - Dikutip dari Liputan6.com. Jakarta, Masyarakat dikejutkan dengan penangkapan seorang  Inspektur Jendral Teddy Minahasa terkait masalah narkoba. Belum selesai kasus Sambo, Institusi Polri kembali mendapat sorotan publik.

Bahu berbintang, prestasi cemerlang, bahkan jabatan gemilang rupanya kecemerlangan itu malah menjerumuskan dan membuat lupa diri.

Judi dan narkoba adalah dua tindak kriminal yang makin marak saja. Bukan hanya dilakukan masyarakat sipil, namun aparat penegak hukum terlibat dalam jaringannya. Bayangkan saja, aparat yang seharusnya menjadi pihak pertama yang memberantas kejahatan, justru terlibat sebagai pemakai, penjual, bahkan pengedarnya.

Sebagaimana kita ketahui, Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa ditangkap karena kasus narkoba. Ia diduga menjual barang bukti sabu-sabu seberat lima kilogram. Kini, ia sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Mukti Juharsa menerangkan bahwa, Teddy Minahasa mengendalikan penjualan barang bukti diantaranya 3,3 kg, barang bukti sabu- sabu sudah diamankan, dan 1,7 kg, di jual ke salah satu pengedar narkoba di Sumatera Barat. Ia dijerat pasal 114 Ayat (2) subsider pasal 112 Ayat (1), junto pasal 55 UU 35/2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman penjara minimal 20 tahun.

Sungguh miris, Jendral berbintang terlibat kasus narkoba, lebih miris lagi kondisinya berkebalikan dengan apa yang pernah Teddy pidatokan di hadapan jajaran bawahannya.

Dikutip dari rekaman video, Minggu, (16/10/2022) serta Liputan 6, (16/10/2022) menyampaikan bahwa" Berhati-hatilah saudara dalam melakukan tugas, jangan gegabah, jangan pamrih, kalau ingin kaya jangan jadi polisi".

Berdasarkan catatan Polri, anggota kepolisian yang terkait narkoba dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Pada 2018, polisi yang terseret kasus narkoba mencapai 297 orang, jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat pada 2019 menjadi 515 orang.

Bahkan pada 2020, Polri telah memecat 113 anggotanya karena terlibat pelanggaran berat. Sepanjang 2021, menurut catatan IPW, sebanyak 352 anggota polri dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Banyaknya keterlibatan anggota kepolisian yang terlibat kriminalitas berat, seperti judi dan narkoba, bahwasannya Institusi Polri harus dibenahi secara totalitas. Bukan hanya itu, kasus Teddy dan Sambo jelas merupakan tamparan dan alarm keras bagi martabat dan kredibilitas Polri sebagai lembaga penegak hukum.

Andaikan hanya oknum, tentu tidak sebanyak itu jumlah aparat kriminal. Itu artinya, kerusakan dan kriminalitas tersebut bukan lagi kesalahan individu, melainkan sistem yang diterapkan.

Bertepatan dengan kabar penangkapan Teddy, pada 14/10/2022, Presiden Jokowi memanggil seluruh pejabat dan perwira tinggi polri ke Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi membeberkan persoalan yang harus dibenahi polri, yaitu (1) gaya hidup ; (2) tindakan sewenang- wenang ; (3) pelayanan masyarakat ; (4) soliditas ; (5) jangan gamang, apalagi cari selamat ; (6) membersihkan judi daring ;  dan (7) komunikasi publik harus baik.

Hanya saja, arahan tersebut sepertinya tidak cukup untuk mereformasi lembaga penegak hukum, agar bersih dari kriminal, upaya pemberantasan tindak pidana judi dan narkoba makin jauh dari harapan, kita menyaksikan betapa banyak aparat yang terlibat di dalamnya.

Upaya Kapolri, dalam melakukan bersih-bersih internal aparat saat kedapatan berbuat kriminal memang patut kita apresiasi. Hanya saja upaya tersebut juga harus diimbangi dengan perubahan mendasar di lembaga penegak hukum.

Sudah jelas, sikap  dan pandangan Islam terhadap judi dan narkoba dari aspek hukum adalah haram.

Allah swt  berfirman yang artinya :"Hai orang- orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Qs. Al- Maidah : 90).

Jadi, dengan kejelasan haramnya judi dan narkoba, negara tidak akan berkompromi, dengan segala hal yang diharamkan syariat, apapun bentuk dan jenisnya karena narkoba dapat mendatangkan bahaya.

Dari aspek dampak bahaya judi dan narkoba adalah serupa mesti tidak sama. Judi memunculkan kesenangan, kenikmatan, dan kekayaan sesaat. Dampak judi bagi masyarakat diantaranya menyebabkan kemiskinan, menimbulkan pertikaian hingga berujung pembunuhan, membuat malas ibadah, dan jauh dari Allah Swt, dan bisa merusak rumah tangga.

Adapun narkoba, salah satu dampak yang paling bisa kita lihat yaitu menghancurkan akal dan jiwa manusia.orang yang kecanduan bisa mengalami dehidrasi parah, halusinasi akut, menurunnya tingkat kesadaran, mengganggu aktivitas kehidupan ( bekerja, keuangan bermasalah, dan sebagainya), serta menyebabkan kematian.

Judi dan narkoba merupakan jalan cepat merusak genersi, jika generasi rusak, maka masa depan bangsa dan negeri ini terancam.

Dengan segudang bahaya tersebut, maka negara wajib menindak tegas para pelaku, mulai dari penjual, pengedar, pemakai, hingga pabrik- pabrik yang memproduksinya. 
Sanksi bagi pelaku judi dan narkoba berupa takzir yang berbeda- beda sesuai kadar kesalahannya. Sanksi takzir bisa berupa penjara, cambuk, hingga hukuman mati.

Jadi baik judi maupun narkoba dua-duanya merusak dan berbahaya, sebab menimbulkan rasa ketergantungan dan cenderung untuk melakukan secara terus menerus, dan tak jarang bila sudah begitu apabila tidak memiliki uang, mereka akan gelap mata dan bisa bertindak kriminal yang tentu membahayakan masyarakat secara luas.

Dari aspek paradigma, Islam harus  menjadi jalan hidup seorang muslim, setiap perilaku muslim harus sesuai tuntutan syariat Islam. Maraknya perjudian dan narkoba yang selalu bermunculan sebenarnya tidak lepas dari sistem  kapitalis sekuler. Sistem kehidupan yang telah membuat kehidupan hari ini berorientasi pada materi.

Presiden Jokowi menyebutkan gaya hidup mewah, gagah- gagahan, dan sejenisnya  adalah akibat  penerapan kapitalisme sekuler.  Demi materi, seseorang rela menghalalkan segala cara untuk memenuhi tuntutan hidup dan gaya hidupnya. Ditambah, sistem sekuler kapitalisme tidak mengenal halal/haram, bahkan cenderung mengabaikan agama dalam mengatur kehidupan.

Alhasil, lahirlah aparat- aparat, yang justru terlibat dalam kejahatan. Efek lainnya sekulerisme kapitalisme hukum positip yang diterapkan tidak memberi keadilan sedikitpun. Sebab, hukum yang ada adalah buatan manusia. Maka hukum bisa berubah, direvisi, menjadi tameng pihak- pihak yang berkepentingan , ini alasan kenapa judi dan markoba sulit diberantas saat ini.

Dalam Islam, kehidupan sekedar bekal untuk amal akhirat, standar perbuatan  seorang muslim terkait dengan aturan  Allah SWT, bukan sekedar individual, yaitu negara menerapkan aturan Islam kafah, baik dari aspek politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan Hankam. Negara tak akan membiarkan bisnis- bisnis haram atau pelaku industri memproduksi barang haram.

Selain itu,  negara juga akan merekrut aparat penegak hukum yang bertakwa. Dengan dukungan sistem sanksi yang tegas, maka tidak akan ada saling suap aparat dengan pelaku, aparat yang menjual barang sitaan, ataupun mafia judi dan narkoba seperti saat ini.

Pelaksanaan segala, aspek diatas, hanya bisa diterapkan tatkala sistem tata kelola negara melaksanakan Syariat Islam  secara menyeluruh. Umat menginginkan seluruh, individu, masyarakat, penegak hukum, pejabat, dan penguasanya shaleh, amanah dan terpercaya, oleh karenanya, umat harus hidup dalam sistem yang mewujudkan ketakwaan dan ketaatan komunal, bukan parsial atau personal, yakni dengan hidup dibawah, pengaturan Syariat Islam. Dengan begitu, rahmat dan kemuliaan Islam akan bisa dirasakan semua kalangan, baik muslim  ataupun nonmuslim.

Walahu ' Alam bisshawab