Flexing Gaya Hidup Pamer Tumbuh Subur Dalam Kehidupan Sekuler

SIGAPNEWS.CO.ID - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta Mendagri Tito Karnavian memeriksa Sekda Riau SF Hariyanto yang disorot karena istri dan anaknya gemar pamer kemewahan atau flexing. Menurut Guspardi, tindakan flexing keluarga pejabat telah melukai hati masyarakat.

"Sungguh amat disayangkan tindakan dari istri Sekda Riau itu. Sikap hedon yang diperlihatkan di media sosial oleh keluarga pejabat dinilai sebagai tindakan yang tidak wajar dan melukai hati masyarakat," ujar Guspardi kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).

Menurut Guspardi, Mendagri Tito Karnavian sebagai pembina aparatur sipil negara atau ASN harus mengambil tindakan tegas. Tidak hanya sekadar menegur Sekda Riau SF Hariyanto, Guspardi meminta agar Kemendagri bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memproses pejabat yang hartanya diduga tidak wajar. 

"Selanjutnya menyelidiki dan menelusuri sumber kekayaan dari yang bersangkutan. Hal itu bisa dilakukan dengan bekerja sama KPK dan aparat penegak hukum (APH) lainnya," tegasnya. 

Guspardi mengingatkan kepada seluruh pejabat dan ASN serta keluarganya agar tidak pamer harta. Menurut dia, tindakan hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan harus diterapkan oleh ASN sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Saya merasa prihatin. Kondisi tentang adanya pamer kekayaan para pejabat. Harusnya hal itu sesuatu yang mestinya dihindari oleh mereka. Sikap-sikap hedonis apalagi flexing yang dipamerkan di media sosial adalah sesuatu yang harus dihindari. Mestinya mereka punya rasa empati kepada masyarakat miskin," ungkap Guspardi.

Gaya hidup pamer atau yang dikenal dengan istilah flexing ini pun tumbuh subur di era sekuler. Pelaku flexing ini bukan saja   orang kaya baru yang mendadak punya barang mewah. Namun tak hanya para crazy rich, nyatanya flexing juga melanda kebanyakan masyarakat yang hidupnya menengah atau rata-rata. Bahkan yang miskin pun berusaha keras agar bisa pamer di media sosial.

Gaya hidup pamer sejalan dengan hedonisme dan konsumtivisme. Semua itu lahir di peradaban sekuler kapitalisme yang mengukur kesuksesan dari materi. Sukses diukur dengan seberapa bagus penampilan fisik; seberapa mahal barang yang dikenakan dan seberapa sering berbelanja dan ke mana belanjanya.

Gaya hidup ini dilandasi paradigma berpikir yang salah tentang kepribadian. Mereka mengira, kepribadian seseorang tercermin dari penampilan dan barang-barang yang dikenakannya. Seseorang dianggap memiliki kepribadian yang bagus bila pakaian yang dikenakannya serasi, yang mampu memancarkan aura kecantikannya atau ketampanannya.

Masyarakat pun menaruh hormat dan respek pada orang-orang seperti ini. Mereka memandang status sosial seseorang dari penampilan semata. Makin tampak bagus dari luar, makin dihormati. Akibatnya, masyarakat sibuk memoles penampilan fisik dan lahiriyah. 

Mereka bahkan lupa untuk membina diri dengan kepribadian yang berilmu dan bertakwa.
Peradaban sekuler bertanggung jawab membentuk pribadi-pribadi yang hedonis, konsumtif dan mementingkan penampilan lahiriah ini. Sebab, ketika kita hidup di dalam peradaban ini, sengaja atau tidak kita terserat arus mengikuti suasana kehidupan yang serba materialistis.

Begitu juga kehidupan para pejabat negara yang menunjukkan gaya hidup mewah keluarganya,ironisnya ini terjadi di tengah puluhan juta masyarakat berjuang untuk bertahan hidup di tengah impitan ekonomi yang makin menyengsarakan akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme, bahkan masih banyak angka tengkes (stunting) di negeri ini.

Tentu saja kondisi ini sangat berbeda secara diametral dengan para pemimpin atau penguasa di masa Islam. Benak mereka dipenuhi dengan pemikiran bagaimana mereka harus menyejahterakan dan mengayomi rakyatnya. Hati mereka gundah gulana, khawatir akan kondisi rakyatnya.
 
Tidak sedikit di antara mereka ketika malam hari bersimpuh, memohon ampun, menangis, dan mengadu kepada Allah teringat akan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Tak ada waktu bagi mereka untuk berlibur atau memanggil komedian untuk menghibur atau bahkan menonton sinetron!
 
Khalifah Umar ra. pernah berkata, “Aku sangat khawatir akan ditanya Allah Swt. kalau seandainya ada keledai terpeleset di jalanan di Irak, kenapa aku tidak sediakan jalan yang rata.”
 
Ungkapan tersebut menunjukkan kesadaran Khalifah Umar yang sangat tinggi terhadap nasib rakyatnya. Kalau keledai jatuh saja beliau sangat takut, apalagi bila manusia yang jatuh akibat jalan yang tidak rata? Sungguh, nyawa manusia sangat berharga.
 
Besarnya perhatian para khalifah terhadap umatnya ini membuat mereka sering menangis, merenung, bahkan tak bisa tidur selama dalam kepemimpinannya. Fatimah, istri Umar bin Abdul Aziz pernah menemui suaminya di tempat salatnya dengan air mata membasahi janggutnya.
 
Fatimah berkata, “Wahai Amirulmukminin, bukankah segala sesuatu itu adalah baru adanya?” Umar menjawab, “Fatimah, aku memikul beban umat Muhammad dari yang hitam hingga yang merah. Aku juga memikirkan persoalan orang-orang yang fakir dan kelaparan, orang yang sakit dan diacuhkan, orang yang tidak sanggup berpakaian yang tersisihkan, orang yang teraniaya dan tertindas, yang terasing dan tertawan, yang tua dan yang jompo, yang memiliki banyak kerabat tetapi hartanya sedikit, serta orang-orang seperti mereka di seluruh pelosok negeri. Aku sadar dan aku tahu bahwa Tuhanku kelak akan menanyakannya pada hari kiamat. Aku khawatir saat itu aku tidak memiliki alasan terhadap Tuhanku, maka menangislah aku.”

Amanah Kekuasaan
 
Kekuasaan dan jabatan itu jelas merupakan amanah. Amanah kekuasaan atau jabatan itu benar-benar akan menjadi penyesalan dan kerugian di akhirat kelak bagi pemangkunya; kecuali jika dia berlaku adil, mendapatkan kekuasaan dengan benar serta menunaikan kekuasaannya dengan amanah.
 
Kewajiban penguasa seperti dalam hadis Abdullah bin Umar ra. adalah memelihara urusan-urusan rakyat (ri’âyah syu`ûn ar-ra’yah). Ri’âyah itu dilakukan dengan siyasah (politik) yang benar, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi di dalam Syarh Shahîh Muslim.
 
Ri’âyah atau siyâsah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat.
 
Begitulah sosok pemimpin yang adil. Dia dicintai oleh Allah Swt. dan umat karena menjalankan hukum-hukum-Nya dan menunaikan amanahnya. Allah Swt. berfirman,
 
“Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga (menyuruh kalian) jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil.” (TQS an-Nisa’ [4]: 58)
 
Imam ath-Thabari, dalam Tafsîr ath-Thabarî, menukil perkataan Ali bin Abi Thalib ra., “Kewajiban imam/penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu maka orang-orang wajib mendengarkan dan menaati dia, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru…”
 
Inilah dua sifat yang melekat pada pemimpin yang adil.
 
Pertama: Menjalankan hukum-hukum Allah Swt. dalam pelaksanaan ibadah umat, muamalah, hukum-hukum ekonomi Islam (tentang kepemilikan, pengelolaan kekayaan milik umum, keuangan negara), hukum peradilan dan pidana Islam (hudud, jinayat, ta’zir maupun mukhalafat), hukum-hukum politik luar negeri; dsb.
 
Kedua: Menunaikan amanah ri’âyah, yakni memelihara semua urusan umat seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan bagi tiap individu warga negara); menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara cuma-cuma; serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman. Dalam memelihara urusan rakyat, penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya. Sebabnya, “Sayyidu al-qawmi khâdimuhum (Pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka).” (HR Abu Nu’aim)

Rasul saw. pun memperingatkan agar tidak mengangkat pejabat orang yang tidak layak, sementara ada yang lebih layak, atau lebih mengutamakan orang yang disukai dan orang dekat (HR Ahmad dan al-Hakim).
 
Demi Melayani Islam
 
Kekuasaan yang dikehendaki oleh Islam adalah yang digunakan untuk melayani Islam, sebagaimana yang diminta oleh Rasul saw. kepada Allah Swt.,

 “Berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.” (TQS Al-‘Isra’ [17]: 80). 

Di dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir, mengutip Qatadah, menyatakan: Nabi saw. amat menyadari bahwa beliau tidak memiliki daya untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau meminta kekuasaan agar bisa menolong Kitabullah, menegakkan hudud Allah, menjalankan berbagai kefarduan Allah dan menegakkan agama Allah.
 
Kekuasaan juga harus dibangun di atas pondasi agama, yakni Islam, dan ditujukan untuk menjaga Islam dan syariatnya serta memelihara urusan umat. Imam al-Ghazali menyatakan, “Agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap.” (Al-Ghazali, Al-Iqtishad fi al-I’tiqad, hlm. 199).
 
Alhasil, kekuasaan harus diorientasikan untuk melayani Islam dan kaum muslim. Hal ini hanya akan terwujud jika kekuasaan itu menerapkan syariat Islam secara total, memelihara urusan dan kemaslahatan umat, menjaga Islam dan melindungi umat.
 
Kekuasaan semacam inilah yang harus diwujudkan oleh kaum Muslim semuanya. Dengan itu kekuasaan akan menjadi kebaikan dan mendatangkan keberkahan bagi semua. 
WalLâh a’lam bi ash-shawâb.