Abainya Peranan Negara, Berdampak Badai PHK Kian Marak

SIGAPNEWS.CO.ID - Riuan pekerja di dalam negeri bahkan di belahan dunia, kembali terancam akibat PHK besar-besaran yang kian marak. Kabar terbaru, menimpa sebuah pabrik tekstil yang berlokasi di Cikupa, kabupaten Tangerang. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terhadap 1.163 karyawannya (CNBC Indonesia,4/4/2023). 

Diketahui, perusahaan tersebut adalah PT Tuntex Garment, yang banyak memproduksi pakaian bermerek seperti Puma.

Belakangan terjadi permintaan produksi menurun drastis, akibat resesi global terutama di negara Asia Timur. Padahal sebelum ditutup, perusahaan tersebut lebih banyak mengerjakan permintaan pesanan dari Puma.

Pada waktu yang bersamaan, BPJS Ketenagakerjaan, melaporkan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp35,6 miliar per Februari 2023. Angka tersebut meningkat sekitar 23,562 persen, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya berjumlah Rp150 juta (Kumparan Bisnis,9/4/2023).

Oni Marbun, Deputi Bidang Komunikasi BpJamsostek, mengatakan bahwa peningkatan JKP tersebut tak lain dari melonjaknya angka PHK, terjadi dalam kurun setahun terakhir. Mulai dari sektor teknologi, seperti startup hingga industri manufaktur.

Bertambahnya angka pengangguran, merupakan dampak dari PHK massal baik di dalam maupun di luar negeri yang kian menggurita. Masyarakat kini tidak mempunyai pendapatan pasti, yang berakibat daya beli menurun, hingga efeknya terhadap permintaan produk semakin anjlok.

Hal ini merupakan buah dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini menjadikan negara tidak independen dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, melainkan bergantung terhadap para investor asing.

Dalam ekonomi kapitalisme, hanya bertumpu pada banyaknya korporasi raksasa yang berinvestasi di perusahaan tersebut. Alhasil kekayaan pun stagnan di pihak konglomerat saja. 

Selain itu, sistem ini juga mengelola sektor ekonomi non riil yakni dalam aktivitasnya berdasarkan ekonomi spektakulatif. Seperti jual beli surat berharga (saham dan obligasi), serta kredit perbankan.

Hal demikian akan berakibat inflasi serta melambungnya nilai aset, yang berdampak pada harga dan investasi di sektor riil makin menurun. Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya resesi hingga perusahaan mengalami gulung tikar serta PHK massal pun menjadi pilihan.

Sangat miris, pada saat ekonomi sedang melemah. Justru para pengusaha dengan sigap menyelamatkan asetnya, tanpa mempedulikan nasib pekerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa negara abai dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, termasuk lapangan pekerjaan di dalamnya.

Ironis, di tengah kemelut PHK dengan solusi instan dan pragmatis, privatisasi SDA terus terjadi. Liberalisasi kekayaan alam negeri, telah merampok harta kepemilikan rakyat menjadi milik individu atau swasta. Privatisasi telah merenggut peran negara yang seyogyanya melayani rakyat, kini hanya bertindak sebagai regulator, yang berpihak pada kepentingan segelintir orang. Kekayaan SDA yang seharusnya bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seolah sia-sia tatkala kapitalis berkuasa dan masih bercokol di negeri ini, bahkan dunia.

Namun berbeda pengelolaan dalam sistem ekonomi Islam. Rasulullah Saw bersabda: "Imam atau khalifah merupakan pemelihara urusan umat, kelak Ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang diurusnya." (HR Al Bukhari Muslim).

Oleh karena itu, Islam memandang negara berperan penting dalam menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat, mulai dari sandang, pangan, papan, termasuk lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Dalam Islam, mewajibkan kepada setiap individu untuk bekerja, jika tak sanggup baik dikarenakan malas, tidak mempunyai keahlian, serta modal. Maka negara wajib memaksa individu tersebut untuk bekerja, serta memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung. Agar mampu bekerja termasuk dalam hal pendidikan. 

Negara pun akan memberikan bantuan dana, untuk mengakses modal bagi rakyat, melalui keuangan baitul mal. Dana tersebut diberikan tanpa riba, ataupun hibah pada individu berusia produktif.

Sedangkan bagi orang-orang yang cacat, lemah (berkebutuhan khusus), serta lansia, yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Maka negara akan menjamin kebutuhan hidupnya, agar mereka mendapatkan kesejahteraan serta hidup layak.

Dalam bidang ekonomi Islam, negara akan mengambil kebijakan meningkatkan serta mendatangkan investasi halal, untuk dikembangkan dalam sektor riil, baik kehutanan, pertanian, kelautan, maupun meningkatkan perdagangan.

Ekonomi Islam bertujuan memberikan pemenuhan kebutuhan pokok warga negara (muslim dan non muslim) serta mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai kadar individu yang bersangkutan dalam masyarakat tertentu.

Negara melakukan pengelolaan proyek kepemilikan umum, tanpa adanya campur tangan asing, sehingga akan menampung banyak tenaga kerja. 

Negara akan menjalankan strategi terstruktur antara bidang pendidikan, dengan vokasi ekonomi di berbagai wilayah. Mekanisme ini dapat membuat serapan lulusan pendidikan, akan selaras dengan kebutuhan masyarakat, bukan korporasi. 

Negara tidak akan memberikan ruang sedikit pun terhadap perkembangan sektor non riil, yang jelas diharamkan syariat.

Dengan demikian, persoalan PHK dan pengangguran, merupakan efek domino penerapan sistem kapitalisme, maka penyelesaiannya harus mendasar dan fundamental, bukan dengan tambal sulam.

Alhasil hanya dengan menerapkan sistem Islam. Merupakan sistem paripurna yang mampu menorehkan prestasi tentang upaya menyejahterakan rakyatnya. Serta mampu melahirkan sosok pemimpin amanah dan bertakwa. 

Sejarah mencatat kegemilangan sepanjang Islam menguasai dunia, mampu menciptakan kemaslahatan umat, baik kaum muslim maupun non muslim merasakannya. Termasuk masalah pengangguran sistemik dapat terselesaikan dengan tuntas.

Wallahu'alam bishawab.