PHK Marak, Di Mana Perlindungan Negara?

PHK Marak, di Mana Perlindungan

PHK atau pemutusan hubungan kerja menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pekerja di Indonesia, dari tahun ke tahun. Begitu banyak pekerja yang kehilangan mata pencahariannya. Hal ini tidak hanya terjadi di perusahan rintisan atau starup, tetapi sektor industri seperti tekstil melakukan pengurungan ribuan pekerja. Mengapa gelombang PHK bisa terjadi? 

PHK Bertebaran di Mana-Mana

Rencana PHK bertebaran di mana-mana, Seperti perusahaan raksasa ritel Walmart akan melakukan PHK kepada lebih dari 2000 karyarwan. Pengumuman rencana PHK ini hanya beberapa minggu dari peringatan yang dibuat perusahaan bahwa ada tantangan sulit bisnis ke depan. 

(CNN, 6 /04/2023)

Ada lagi, sebuah pabrik tekstil yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.163 pekerjanya. Diketahui perusahaan tersebut adalah PT Tuntex Garment yang banyak memproduksi untuk baju kenamaan dunia seperti Puma.

Selain Puma, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang Desyanti mengungkapkan bahwa brand asal Amerika Serikat yaitu Nike juga sempat memercayakan produksinya pada pabrik ini. (CNBC Indonesia, 4/04/ 2023)

Lemahnya Penjagaan Pekerja dalam Sistem Kapitalisme

Perusahaan dalam sistem kapitalisme selalu mengambil langkah PHK atau pemutusan hubungan kerja ketika terjadi ketidakstabilan dalam perusahaannya. Hal ini menjadi bukti, bahwa posisi buruh sangat lemah dalam kontrak kerja. Mereka direkrut dan di-PHK seusai kepentingan industri. Ini adalah sebuah kezaliman dalam sistem kapitalisme.

Kapitalisme memandang bahwa pekerja hanyalah salah satu bagian dalam biaya produksi. Sementara konsep produksi kapitalisme harus menekan biaya dan beban produksi seminimal mungkin. Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Alhasil PHK selalu menjadi solusi untuk menyelamatkan perusahaan.

Abainya Sistem Kapitalisme kepada Rakyat

Kita ketahui bersama, asas kapitalisme bertumpu pada modal. Siapa pun yang memiliki modal yang besar, mereka bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya sekalipun itu harus mengabaikan hak orang lain. Parahnya dalam sistem ini, negara hanya menjadi regulator yang berfungsi untuk mengawasi regulasi sehingga perusahaan dapat bertindak semaunya. 

Negara dalam sistem kapitalisme juga tidak menjamin adanya lapangan kerja bagi rakyatnya. Bila suatu perusahaan melalukan PHK, mereka tidak akan peduli lagi bagaimana nasib para pekerja tersebut.

Pengaturan Pekerja dalam Islam

Dalam sistem Islam, negara menjamin pekerjaan bagi para rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. "Imam/khalifah adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR.Muslim)

Kewajiban khalifah untuk menjamin pekerjaan bagi laki-laki, diwujudkan salah satunya dengan menjamin pendidikan gratis sampai level perguruan tinggi. Sehingga rakyat dalam sistem Islam berkesempatan besar untuk meningkatkan kualitas mereka sehingga dapat membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Untuk menjamin pekerjaan bagi rakyatnya, khalifah akan menghindari liberalisasi investasi yang akan menghadirkan mudarat bagi rakyatnya. Pasalnya investasi asing di negeri muslim saat ini, menjadikan perusahaan swasta asing menjarah dan menguasai kekayaan negeri-negeri muslim. Sehingga menjadikan negeri muslim bergantung kepada orang-orang kafir. 

Hal ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Dengan menerapkan syariat Islam, pengusaha dan pekerja akan sama-sama mendapat keuntungan dan akan memberikan keberkahan secara luas, secara individu, masyarakat, dan negara.

Wallahualam bissawab.

Inggit Octriani S.Pd. - Ibu Peduli Generasi