Rezim Gagal Dalam Penanganan Pertanian

SIGAPNEWS.CO.ID - Pemkab Bandung tata ruang wilayah diarahkan untuk pertanian Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, menyebutkan pengembangan tata ruang di wilayahnya akan diarahkan pada kawasan pertanian.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan hampir 50 persen masyarakat Kabupaten Bandung adalah petani, sehingga berpengaruh kepada arah kebijakan Pemkab Bandung terkait pertanian.

"Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, pemerintah daerah pun telah menerbitkan Perda Nomor 10 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani," katanya di Bandung, Jawa Barat. 

Menurutnya, pembangunan pertanian merupakan prioritas, sehingga telah ditetapkan menjadi salah satu sasaran pembangunan, yaitu meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Dengan banyaknya komoditas yang dihasilkan, maka, menurutnya, sektor pertanian akan tetap menjadi andalan sebagai lokomotif pembangunan perekonomian di Kabupaten Bandung.

"Berbagai komoditas pertanian akan selalu ditingkatkan melalui program-program yang saat ini sedang berjalan," katanya.

Di samping itu, dia pun memastikan 17 ribu hektare lahan sawah di Kabupaten Bandung telah ditetapkan menjadi sawah abadi melalui Peraturan Bupati. Dengan demikian, menurutnya, sawah di Kabupaten Bandung itu tidak akan bisa berubah bentuk menjadi bangunan ataupun yang lainnya.

"Boleh diperjualbelikan, tapi sampaikan kepada pembeli, bahwa ini lahan sawah abadi tidak boleh digunakan bangunan untuk industri maupun perumahan, sehingga tidak dipungut pajak setiap tahun, saya bebaskan," kata Dadang.

Pada Ramadhan 2023 ini, menurutnya, Pemkab Bandung memberikan hibah senilai Rp25 miliar untuk dibagikan ke 50.000 petani di Kabupaten Bandung. Para petani itu, kata dia, mendapat hibah dengan besaran Rp500.000 setiap orangnya.

Menurut Dadang, hibah ke para petani itu dilakukan guna mendorong pengembangan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan dan perekonomian di Kabupaten Bandung. Dia pun berharap hibah itu bisa meningkatkan produksi pertanian.antara.com 13/4/2023 

Sungguh memprihatinkan, di tengah arus gencarnya pemerintah mendorong upaya swasembada beras untuk pangan, lahan pertanian malah semakin menyusut. Miris.

Problem alih fungsi lahan pertanian jelas menjadi tambahan masalah. Bukan hanya masalah bagi para petani, tetapi juga terhadap kelangsungan bahan baku pangan dalam negeri.

Alih fungsi lahan pertanian juga menyebabkan menurunnya produktivitas lahan pertanian. Hal ini terbukti pada triwulan II 2017, laju pertumbuhan sektor pertanian turun menjadi 3,33%.

“Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian tersebut membuat kesejahteraan petani terus mengalami penurunan yang dicerminkan dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan upah riil buruh tani dalam tiga tahun terakhir,” ujar pengamat ekonomi, Bima Yudhistira.

Ada beberapa hal yang disebabkan alih fungsi lahan. Pertama, berkurangnya lahan pertanian. Hal ini jelas berdampak langsung pada hasil pangan nasional terutama buruh tani. Buruh tani adalah orang-orang yang tidak memiliki lahan pertanian, namun mereka menawarkan tenaga untuk mengolah lahan milik orang lain. Sehingga, bila lahan pertanian banyak beralih fungsi dan menjadi makin sedikit, tentu saja mengancam mereka untuk kehilangan mata pencaharian.

Kedua, mengancam keseimbangan ekonomi. Sawah dan berbagai lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beraneka ragam populasi. Sehingga, jika lahan-lahan tersebut beralih fungsi, binatang-binatang di dalamnya akan kehilangan tempat tinggal dan dapat mengganggu permukiman warga. Lahan pertanian juga merupakan tadah hujan yang baik, sehingga mengurangi risiko banjir saat musim hujan.

Ketiga, menurunnya produksi pangan nasional. Sebagai negara agraria, Indonesia memiliki begitu banyak lahan pertanian atau perkebunan. Dengan adanya alih fungsi lahan yang salah, berakibat menurunnya luas lahan pertanian. Alhasil, produksi beras sebagai bahan pangan terganggu. Begitu juga dalam skala besar, stabilitas pangan nasional akan sulit tercapai.

Keempat, harga pangan semakin mahal. Dengan menurunnya lahan pertanian, maka menurun pula hasil produksi tani dan perkebunan. Hal ini akan menyebabkan harga bahan-bahan pangan di pasaran semakin melonjak. Belum lagi usaha swasembada pangan yang kemudian gagal terealisasi. Alih-alih mengekspor beras, malah negara yang dijuluki negeri agraria ini justru mengimpor beras.

Kelima, tingginya angka urbanisasi. Sebagian pemukiman di pedesaan dekat dengan lahan pertanian. Ketika lahan pertanian mereka dialihfungsikan, secara otomatis mematikan lapangan pekerjaan petani. Hal inilah yang menyebabkan angka urbanisasi meningkat. Orang-orang dari pedesaan akan berbondong-bondong memadati kota dengan harapan kembali mendapat pekerjaan yang lebih layak. Padahal bisa jadi, mereka tidak berubah signifikan setelah di kota dikarenakan persaingan dengan para pemilik modal yang lebih kuat.

Secara jelas aturan tentang alih fungsi lahan sudah tertuang dalam pasal 44, UU 41 tahun 2009 mengamanatkan, bahwa alih fungsi itu boleh dengan syarat adanya kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi lahan, adanya pembebasan kepada pemilik lahan, dan tersedianya lahan pengganti. Sementara, banyak alih fungsi lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan, sebagaimana amanat Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1990, bahwa pemberian izin lokasi dan izin pembebasan tanah bagi setiap perusahaan dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi areal tanah pertanian.

Namun, pada praktiknya masih banyak yang salah dalam memfungsikan lahan kosong, bahkan justru mengambil alih fungsi lahan. Hutan lindung dijadikan lahan produktif, pantai direklamasi menjadi bangunan menjulang di atasnya, lahan retensi dan pertanian dijadikan perumahan dan permukiman, rusaknya DAS (Daerah Aliran Sungai), kawasan pendidikan dijadikan kawasan bisnis kaum kapitalis, kawasan pariwisata di jadikan kawasan maksiat, dan masih banyak lagi penyalahgunaan fungsi lahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik untuk pribadi, perusahaan, maupun instansi pemerintahan.

Alih fungsi lahan menjadi sektor-sektor perekonomian kota, justru semakin memperjelas buruknya sistem kapitalisme yang ada. Dimana para pemilik modal dapat menguasai sebanyak-banyak hajat hidup orang banyak.

Tata ruang sebuah wilayah memang bermanfaat untuk mempercantik wilayah tersebut. Namun, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam Islam, pembangunan kota dan tata ruang bisa kita lihat pada sejarah umat terdahulu saat masih diterapkan aturan dalam mengonversi lahan. Yakni apabila merupakan lahan produktif dan tidak ada yang memanfaatkan, maka pemanfaatannya dikembalikan pada negara. Apabila merupakan lahan pribadi, maka harus ada izin terlebih dahulu yang diberikan si pemilik lahan, ataupun kompensasi dari pembeli lahan dan dengan pertimbangan kerelaan dari pemiliknya bukan merupakan paksaan.

Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saat akan mendirikan Masjid Nabawi di atas tanah dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisyam dituturkan, ketika Rasulullah ingin mendirikan sebuah masjid di tempat itu, Muadz bin Afra’ Sahl berkata, “Wahai Rasulullah, tempat penjemuran ini milik Sahal dan Suhail, keduanya anak Amr. Mereka anak yatim dan masih keluargaku. Saya akan meminta kerelaan keduanya, kemudian jadikankah tempat tersebut sebagai masjid.”

Kisah ini memberikan isyarat bahwa harus ada izin terlebih dahulu dari pemilik lahan jika ingin mengonversi lahan milik pribadi untuk fasilitas umum. Begitu juga perlu diperhatikan agar tidak mengambil daerah-daerah resapan air, mengambil alih fungsi lahan, mengeksploitasi alam, dan tidak membangun kota-kota yang keluar dari aturan Islam. Sebab, pembangunan yang dilakukan untuk merusak moral bangsa dan akidahnya sama saja artinya dengan sedang menunggu kehancuran dan bencana.

“Berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya. Yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka (tembok-tembok) kota roboh dan menutupi atap-atapnya. Dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya”. (QS. Al-hajj:45)

Maka, terbukti bahwa rezim telah gagal dalam membuat sistem. Sistem Islamlah yang memberikan aturan secara rinci termasuk tentang penggunaan lahan. Tak ada solusi lain selain mengganti sistem gagal kapitalis dan aturan yang salah yang tidak mengikat dengan aturan yang benar yang bersumber dari syariat. Sebab, hanya Islam solusi nyata permasalahan umat. 

 Wallahu A’lam.

Asyifa Nur Fadilah - Pengajar dan Aktivis Dakwah