Kebijakan Impor Hanya Menguntungkan Kapitalis

SIGAPNEWS.CO.ID - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan enggan memberikan penjelasan terkait progres perizinan dan proses impor beras dan kerbau yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga stok jelang lebaran. Kata dia, seluruh kuasa impor ada di Bulog. Tanya sama bulog aja, itu di bulog. Kami kan supporting aja," ujar Zulhas saat ditemui di Jatinegara, Sabtu (1/4/2023).

Padahal, rencana impor komoditas pangan baik daging kerbau, beras dan gula lampu hijaunya berada di Kementerian Perdagangan. Pemerintah merencanakan impor daging sapi dan kerbau sebesar 200 ribu ton untuk mengamankan pasokan jelang idul fitri.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengimpor Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 991 ribu ton pada tahun ini. Sedangkan untuk beras, terakhir stok beras di Bulog hanya sampai 220 ribu ton saja di tengah kebutuhan nasional sebesar 2,5 juta ton.

Meski sebentar lagi masa panen tiba dan produksi nasional diperkirakan mencapai 1,3 juta ton, namun pemerintah tetap membuka peluang impor beras ini. Republika.co.id, 

Indonesia yang mengadopsi sistem kapitalisme masih menerapkan kebijakan impor untuk memenuhi ketersediaan beras dan menstabilkan harga, alasan ini selalu dikemukakan pemerintah untuk melakukan kebijakan impor beras. Namun kenyataannya dengan kebijakan impor beras, harga beras lokal tidak langsung turun, namun tetap saja tinggi.

Alasan lainnya adalah bahwa beras impor itu didatangkan untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP). CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah pada Perum BULOG, dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana.

Kebijakan negara dalam sistem kapitalisme lebih berpihak kepada para kapitalis pengusaha, bukan kepada rakyat secara umum apalagi petani. Kebijakan impor justru diambil menjelang panen raya, artinya ketersediaan stok gabah dan beras petani lagi tinggi tingginya, 

Dalam pandangan islam, negara wajib mengurus rakyatnya berdasarkan perintah Allah SWT, yaitu berdasarkan Al quran dan Al hadis, negara tidak boleh diintervensi oleh siapapun baik individu ataupun pengusaha.

Negara harus memiliki strategi politik dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya seperti beras. Negara harus mengerahkan segala kemampuan dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada untuk memproduksi beras di dalam negeri. Jika benar negara mengalami krisis beras, barulah negara boleh mengimpor beras. Namun kebijakan impor bukan bertujuan untuk mematikan petani atau mencari keuntungan dari kebijakan impor. Tapi kebijakan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat di dalam negeri, bahkan negara bisa mengekspor beras keluar negeri.

Umar bin Khattab RA adalah sosok khalifah yang mampu meletakkan dasar-dasar manajemen perekonomian negara, di tengah ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang meluas hingga ke Persia, Mesir, Afrika Utara, sebagian wilayah Romawi di Syam, dan lain-lain. Sebagai pemimpin, ia sadar betul akan urgensi penguatan ekonomi masyarakat di tengah kondisi negara yang semakin besar dan kompleks.

Menurut Dr Jaribah bin Ahmad al-Harit si, terdapat sejumlah sektor utama per eko nomian yang mendapat perhatian sang khalifah dan memengaruhi kebijakan ekonominya, yaitu antara lain perta nian, perdagangan, dan industri. Bagi Umar, maju tidaknya ketiga sektor tersebut sangat menentukan tingkat kesejah teraan masyarakat.

Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa fokus perekonomian masyarakat saat itu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan di ketiga bidang ini. Dua pendekatan Secara umum, implementasi kebijakan ekonomi Umar didasarkan pada dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan yang bersifat individu, yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang intensif dan efektif dengan rakyatnya."

Sedangkan yang kedua adalah pendekatan sistem, yang bertujuan untuk membangun tatan an kehidupan ekonomi yang adil dan tangguh. Pada pendekatan pertama, Umar senantiasa mendorong rakyatnya untuk bekerja keras dan mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya. Ia pun tidak segan-segan untuk turun memberikan contoh nyata kepada rakyatnya.

Dalam kitab Al-Muwaththa karangan Imam Malik, misalnya, disebutkan bahwa Umar, sehabis shalat Subuh, senantiasa mengunjungi lahan pertaniannya, meskipun saat itu beliau sudah menjadi khalifah. Umar pun tidak segan-segan untuk menegur sekelompok orang yang mengartikan tawakal sebagai sebuah konsep pasif, berserah diri pada Allah tanpa melakukan apa-apa."

Faisol Nasar Kembali Pimpin Al Irsyad Al Islamiyyah

Ia perintahkan mereka untuk menabur benih dan bercocok tanam terlebih dahulu, sebelum akhirnya bertawakkal pada Allah SWT. Kemudian Umar pun tidak hentihentinya memberikan bimbingan terhadap para pedagang, mulai dari motivasi personal, teknik untuk memilih barang dagangan, hingga cara memasarkan produk yang akan memberikan keuntungan.

Ia pun tidak segan-segan melarang para pedagang untuk bermuamalah dengan orang-orang yang memiliki karakter suka menipu dan mengurangi takaran. Menurut Dr Jaribah, larangan ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan bisnis terhadap kelompok pedagang yang jujur, sekaligus perang terhadap para pedagang yang culas.

Sedangkan pada sektor industri, meskipun saat itu belum terlalu berkembang, namun Umar senantiasa mendorong rakyatnya untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas keterampilan yang mereka miliki. Dalam sebuah riwayat Ibn Abi Ad-Dunya, Umar memerintahkan para pemuda untuk mempelajari suatu keahlian, karena penguasaan keahlian itu sangat penting bagi kehidupan mereka.

Melalui penguasaan skill yang terspesialisasi ini, maka industri masyarakat diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Sistem ekonomi Pada pendekatan yang kedua, pemerintahan Umar bin Khattab ra telah menerapkan sejumlah kebijakan penting untuk menstimulasi pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan dan industri. Pada bidang pertanian, setidaknya ada tiga fokus kebijakan yang telah ia lakukan.

Pertama, Umar mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian. Pada setiap daerah yang ia taklukkan, Umar berijtihad untuk tidak membagikan lahan yang ada kepada para mujahidin yang terlibat dalam penaklukkan tersebut. Yang ia lakukan justru meminta para pemilik aslinya agar tetap mengelola tanah tersebut untuk kegiatan pertanian, dan menetapkan pajak yang dinamakan kharaj kepada mereka.

Kedua, pemerintah menjamin pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian, seperti pembuatan irigasi dan saluran air, serta akses transportasi di wilayah produksi pertanian. Ketiga, pemerintahan Umar juga berusaha untuk mengaktifkan lahan mati, serta memberikan insentif permodalan dan sistem bagi hasil kepada para petani.

Selanjutnya, pada bidang perdagangan, Umar menjamin keadilan pada sistem perdagangan negara. Para pejabat dilarang untuk terlibat dalam bisnis karena dikhawatirkan akan menimbulkan conflict of interest. Umar pun pernah memutasikan Gubernur Kuffah, Abu Musa Al-Asy’ari, ke Basrah akibat protes rakyat terhadap tindakan hamba sahaya milik Abu Musa yang menjual pakan ternak. Terkait dengan hal ini, Umar pernah mengatakan, Sesungguhnya bisnis pemimpin dalam era kepemimpinannya adalah kerugian."

"Namun demikian, sang khalifah juga secara adil memberikan kompensasi gaji yang memadai bagi para pejabat dan aparatur negara. Pemerintahan Umar juga sangat concern terhadap perdagangan domestik dan internasional. Untuk mendorong berkembangnya lalu lintas perdagangan domestik, terutama antar provinsi, ia memerintahkan penghapusan pajak."

 "Kebijakan ini berlaku bagi para pedagang Muslim dan non-Muslim yang tunduk pada aturan negara. Pajak hanya dikenakan terhadap barang impor yang dibawa oleh para pedagang asing. Kemudian, tindakan para pedagang dan pebisnis yang sangat membuat gusar Umar adalah ihtikar (penimbunan). Umar tidak segan-segan untuk mengambil tindakan hukum yang sangat tegas terhadap mereka yang berusaha untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

Sedangkan terkait dengan perdagangan internasional, Umar telah membuat perjanjian bisnis dengan negara-negara tetangga atas dasar keadilan dan persamaan. Yang terakhir adalah kebijakan pengembangan industri, dimana fokus pemerintahan Umar saat itu adalah pada industri kerajinan (craft). Industri ini dikembangkan berdasarkan dua prinsip utama.

Pertama, aspek kehalalan sebuah produk, dan kedua, public interest (kemaslahatan publik). Negara melakukan monitoring yang ketat terhadap kedua hal ini. Selain itu, inovasi produk yang tidak bertentangan dengan agama sangat beliau anjurkan. Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi seperti itu, tidaklah mengherankan apabila umat Islam kemudian tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Demikianlah dengan strategi politik dalam negeri seorang pemimpin yang menerapkan sistem pemerintahan islam mampu mensejahterakan rakyatnya, Pemimpin yang takut kepada Allah SWT, mempunyai kemandirian politik dalam negeri maupun politik luar negeri dan bebas intervensi, umat mengenalnya dengan nama Khilafah. Insyaallah, wallahualam bishawab.