Korupsi Makin Menjadi, Islam Menyolusi

SIGAPNEWS.CO.ID - Ramainya berita tentang korupsi seolah menjadi warna tersendiri, bahkan tidak lagi menjadi berita asing yang memenuhi beranda di sosial media.

Korupsi adalah penyalahgunaan dana atau anggaran dari negara, perusahaan, organisasi atau sejenisnya yang bertujuan untuk memperkaya diri atau digunakan untuk kepentingan pribadi.

Di Indonesia sendiri begitu banyak kasus korupsi yang sudah menjamur dimana-mana terutama dikalangan penguasa.

Melansir dari kompas.com 3 Agustus 2022 ada 10 kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia.

1. kasus penyerobotan lahan di Riau diperkirakan negara merugi sekitar 78 triliun.

2. Kasus PT kppi dengan kerugian negara mencapai Rp 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 37,8 triliun.

3. Kasus korupsi PT Asabri negara merugi mencapai Rp 22,7 triliun.

4. Kasus PT Jiwasraya kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 16,8 triliun.

5. Kasus Bank Century kerugian negara mencapai Rp 6,742 triliun.

6. Kasus korupsi Pelindo kerugian negara mencapai Rp 6 triliun.

7. Kasus korupsi Bupati Kotawaringin timur diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 5,8 triliun.

8. Kasus surat keterangan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau SK BLBI kerugian negara mencapai Rp 4,8 triliun.

9. Kasus korupsi e-ktp kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.

10. Kasus Hambalang diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 706 miliar.

Belum lagi yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus suap yang dilakukan oleh Ivan Dwi Kusuma sujanto selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, yang melakukan suap terhadap Sudrajat Dimyati dan 5 orang pegawainya dengan dugaan dana suap sebesar 800 juta. Tempo.co, 4 Oktober 2022.

Dari fakta diatas korupsi berjamaah seolah menjadi hal yang biasa di Indonesia, bahkan merambat di lembaga-lembaga seperti lembaga peradilan dan penegak hukum. Hal ini terjadi karena keserakahan dan kerakusan terhadap harta.

Banyak langkah yang dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi oleh negara, akan tetapi pembentukan kerangka baru lembaga peradilan tersebut, nyatanya tidak mampu memberantas korupsi selama sistem yang digunakan sistem demokrasi.

Sistem demokrasi membuka celah korupsi, karena sistem ini merupakan bagian dari sistem kapitalisme yang meniscayakan adanya kaidah tujuan yang menghalalkan segala cara dan keuntungan menjadi hal yang utama.

Mengandalkan sistem ini tidak akan memberikan perubahan apapun, karena dengan sistem ini korupsi tak dapat di berantas secara tuntas, terlebih dengan adanya politik transaksional yang membuat reformasi hukum tak akan mampu menegakkan supremasi hukum.

Memberantas korupsi memang utopis dalam sistem demokrasi kapitalisme, hanya dengan menerapkan islam korupsi di berantas dengan tuntas dan mudah, karena adanya pelaksanaan hukum yang berasal dari wahyu yang diterapkan oleh negara.

Hanya sistem Islam yang mampu memberantas korupsi secara tuntas, dan menutup pintu korupsi.

Kasus korupsi ataupun suap menyuap juga tidak akan terjadi jika seorang individu memiliki rasa ketakwaan kepada Allah swt, karena keyakinannya akan pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan di akhirat kelak.

Islam menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu cara pemilikan harta yang haram. Islam juga mengharamkan suap dalam bentuk apapun.

" Rasulullah saw telah melaknat penyuap dan penerima suap "

( H.R At Tirmidzi dan Abu Dawud).

Karena itu sudah saatnya negara menerapkan sistem adil yang berasal dari sang maha adil.

Wallahu a'lam bissawab.