Hukuman Mati, Matinya Hukum Yang Adil

SIGAPNEW.CO.ID - Bak akhir cerita dari sebuah sekuel film heroik epik, sidang keputusan vonis kasus pembunuhan berencana oleh terdakwa Ferdi Sambo terhadap ajudannya Brigadir Jhosua menjadi trending topik pada Senin, 13 Februari 2023 lalu. Sebuah stasiun televisi hingga menjadikannya "Happening" dalam berita ulasannya.

Sidang yang dimulai sejak 17 Oktober 2022 memang sukses mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Terlebih peristiwa itu terjadi di lingkungan kepolisian, sebagai salah satu lembaga penjaga keamanan dan ketentraman rakyat. Masyarakat euforia, pengacara bergembira, hingga Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, bertepuk tangan mengaku senang saat mengikuti jalannya sidang putusan vonis tersebut. Semua pihak berkata, " Keadilan telah nyata, tak lagi tajam ke bawah tumpul ke atas". 

Pelakunya pejabat bintang dua, korban adalah ajudannya yang baru sekitar dua tahun melayani mereka, tentulah menjadi viral, sebab selamanya cerita antara si miskin dan kaya, si penguasa dan tertindas adalah kisah klasik tak lekang oleh zaman. Terutama, sebelumnya lembaga kepolisian memang sudah menurun drastis kredibilitasnya di mata masyarakat, kasus korupsi, jual beli jabatan, backingan usaha mafia, penyelundupan dan lain sebagainya sudah menjadi kasus langganan. 

Hakim ketua Wahyu Iman Santoso membacakan amar putusan di PN Jaksel,"Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama," (tenggulanhbaru.id13/2/2023).

Namun ternyata, vonis hukuman mati bagi Ferdi SBO belum final meski berkekuatan hukum tetap (inkrah), sebab penerapannya sangat dipengaruhi oleh ketentuan mengenai hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru atau KUHP Nasional.

Pasal 100 KUHP Nasional menekankan hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Dalam masa percobaan itu kemudian harus mempertimbangkan dua hal utama, yakni rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. Serta, peran terdakwa dalam tindak pidana. Apabila terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.

Sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Juru Bicara Tim Sosialisasi Rancangan KUHP Albert Aries mengatakan meski belum final, namun  Sambo masih bisa mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.  KUHP terbaru ini, dijelaskan oleh Albert baru berlaku tiga tahun setelah aturan tersebut disahkan oleh negara, yakni pada awal 2026 ( lex favor reo). Hal  ini didasarkan pada paradigma pidana mati dalam KUHP Nasional sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (pasal 67 KUHP Nasional) untuk menjadi jalan tengah bagi kelompok yang pro dan kontra terhadap pidana mati.

"Oleh karena itu, terhadap para terpidana mati yang belum dieksekusi saat berlakunya KUHP Nasional akan berlaku ketentuan 'transisi' yang nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk menghitung 'masa tunggu' yang sudah dijalani dan juga asesmen yang dipergunakan untuk menilai adanya perubahan sikap dan perbuatan terpuji dari terpidana mati tersebut," jelas Albert (cnnindonesia.com,14/2/2023).

Dilansir dari tempo.co, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md pun mengatakan vonis mati terhadap Ferdy Sambo bisa diturunkan jika belum dieksekusi saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru diberlakukan pada 2026 mendatang. pasal 100 KUHP baru tentang pidana mati menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. 

Pengacara kondang Hotman Paris menjelaskan, dalam KUHP baru yang berlaku tahun 2026, besar kemungkinan hukuman yang diterima terdakwa vonis mati akan berkurang. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati, tidak bisa langsung dihukum mati. Harus diberi kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik. Menurutnya, surat kelakuan baik dari Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) akan semakin mahal jika pertimbangan hukuman mati salah satunya didasari atas kelakuan baik terdakwa.

Menurut Hotman, akan banyak terdakwa dengan vonis mati berlomba-lomba untuk mempertaruhkan segalanya demi surat kelakukan baik tersebut ( viva.co.id, 14/2/2023).

Sedangkan Peneliti Setara Institute Ismail Hasani mengkritik vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo, vonis mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan konstruksi hukum hak asasi manusia (HAM) karena telah melanggar hak hidup seseorang (kompas.com, 14/2/2023). Dalam konstruksi hukum hak asasi manusia, hukuman mati adalah bentuk pelanggaran hak hidup. Hak hidup adalah given dan nilai universal bagi rezim hukum HAM dan dianut negara-negara beradab," kata Ismail  (14/2/2023).

Ismail menambahkan dalam menghukum seseorang, negara melalui peradilan semestinya tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman mati apapun jenis kesehatannya. Oleh sebab itu, ia berharap, negara melalui lembaga peradilan dapat mengoreksi pidana mati yang dijatuhkan terhadap eks kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu.

Berharap Keadilan Bisa Terwujud, Buang Akar Persoalannya

Inilah potret hukum di negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Segala sesuatu ditimbang menurut manfaat meskipun mudharatnya lebih besar bahkan sangat buruk. Lamanya proses hukum juga sangat berpengaruh kepada rasa adil yang diterima masyarakat terutama keluarga korban yang telah kehilangan anggota keluarganya. Akan sangat terasa menyakiti jika sebenarnya bisa diputuskan cepat, mengingat barang bukti dan saksi sudah memenuhi syarat, namun diulur-ulur seolah menutupi sesuatu bahkan menyelamatkan , apapun itu. 

Sudah menjadi rahasia umum, hukum di Indonesia bahkan di dunia ini tidak bersih-bersih amat dari tindak kolusi, korupsi dan nepotisme. Ada sebagian masyarakat yang memiliki modal dan dengan modal tersebut bisa membeli hukum bahkan kepala penegak hukum agar senantiasa tunduk melindungi kepentingannya. Akibatnya, di negara ini meski menjunjung tinggi status sebagai negara hukum , para pejabat dan penegak hukum tak ada yang 100 persen tunduk hukum dan bertindak sebagai penjaga hukum yang adil. 

Betapa banyak kasus di negeri ini yang penyelesaiannya menggantung bahkan nyeleneh. Seperti kasus penabrakan mahasiswa UI yang menjadikan korban sebagai terdakwa dan lain sebagainya. Akar persoalannya hanyalah negeri ini " menghina" keyakinan mayoritas penduduknya yaitu Islam. Mereka membuang jauh agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan hingga bernegara. Dan menggunakan hukum manusia, padahal faktanya manusia hanya saling silang pendapat. Apa yang baik menurut satu orang belum tentu bagi orang yang lain. Sebab standar mereka manfaat atau kepentingan masing-masing. Maka hadirlah HAM yang hadir sebagai " penengah" antara mereka yang pro dan kontra dengan hukum manusia. 

Menurut HAm hukuman mati tidak sesuai dengan nilai universal, lantas, membunuh nyawa seseorang tanpa alasan yang benar apakah itu sesuai dengan nilai universal? Dengan memberikan keringanan, persoalan sewenang-wenang tidak akan berhenti, sebab tidak ada efek jera bagi mereka yang ingin melakukan kejahatan serupa ,bahkan makin menyakiti hati keluarga korban.

Masyarakat yang bahagia menyambut putusan vonis mati bagi Ferdi Sambo terlalu dini, sebab hukum ala KUHP masih memberi peluang banding dan kasasi. Bisa jadi ini semacam skenario penenang hati rakyat. Bahkan dikatakan sebagai penghapus ikon pengadilan yang selama ini tidak berpihak pada rakyat. Negara hukum, namun penghormatan terhadap independensi hukum itu sendiri tidak ada. Setiap putusan tak bersih dari nilai manfaat dan kepentingan. 

Islam Wujudkan Keadilan yang Sesuai Fitrah

Sekulerisme memang biang dari carut marutnya peraturan hidup. Sehingga hal yang semestinya penyelesaiannya sederhana dan mudah menjadi alot karena diseret berbagai kepentingan. Aturan manusia selamanya tidak akan memuaskan rasa keadilan. Allah SWT berfirman yang artinya,“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (QS. Al-Maidah: 32). Maka jelas, pelarangan ini dalam rangka menjamin kehidupan setiap orang. Dan kewajiban pelaksanaannya dibebankan kepada negara. 

Dalam kasus pembunuhan dalam pandangan Islam selalu ada tiga hal yang bisa diambil yaitu Qisas, Diyat dan pemaafan. Tidak memandang apakah kasus pembunuhan itu menimpa individu Muslim atau non Muslim, sepanjang ia adalah warga resmi Daulah Khilafah maka ia dikenai hukum syariat, sebab ini menyangkut hukum di ranah sosial, yang wajib menggunakan hukum syariat. Negara tidak akan mengatur akidah dan ibadah non Muslim. Hukum syariat yang bersifat publik mengikat bagi setiap anggota masyarakat Daulah. 

Allah SWT berfirman yang artinya,"Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (QS al-Baqarah: 179). Maka HAM tidak berlaku, masalah akan selesai tanpa menimbulkan masalah baru. Dan itu hanya dengan syariat Islam. Sebab yang dimaksud dalam qisas ada jaminan kehidupan itu adalah menimbulkan efek jera. Terutama dikaitkan dengan orang yang berakal, yang memikirkan risiko ketika akan melakukan tindak kriminal, hingga mengambil nyawa orang lain. 

Maka, jika keluarga memaafkan , masih ada kewajiban membayar denda atau kafarat.  Imam Syafi’i berkata, “Jika penebusan dosa diperlukan untuk suatu kesalahan, maka itu lebih diperlukan untuk pembunuhan yang disengaja. Terutama jika wali korban tidak memaafkannya.

Adapun jika walinya telah wafat, maka kafarat dibayarkan kepada baitul mal umat muslim.” Inilah keadilan dalam Islam, tentulah sebagai manusia beriman tidak akan meninggalkan begitu saja apa yang sudah ditetapkan Allah. Sebab, kita akan mempertanggung jawabkan semuanya di hadapan Allah. Wallahu a'lam bish showab.

Rut Sri - Institut Literasi dan Peradaban