Sistem Demokrasi Menyuburkan Korupsi

SIGAPNEWS.CO.ID - Sungguh miris, korupsi terus terjadi di negeri ini. Meski ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun badan khusus ini belum mampu menyelesaikan serta mencegah dan menghentikan kasus korupsi.

Dilansir. Kompas, 15-4-2023

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berhasil menggelar opersi tangkap tangan (OTT) sebanyak tiga kali. KPK berhasil meringkus Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJIKA) kemenhub, terakhir Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Setelah terungkapnya pejabat Pajak Rafael Alun, korupsi ditubuh pemerintah semakin jadi sorotan, walaupun masyarakat tidak kaget dengan maraknya pejabat yang terkena OTT.

KPK sudah menangani 1,351 kasus tindak pidana korupsi untuk periode 2004-2022. Dengan perincian wilayah pemerintah pusat dengan kasus korupsi paling banyak, yaitu 430 kasus atau 31,82% dari total kasus, pada 19 kasus terakhir. (Katadata, 18-4-2023).

Namu demikian, KPK pun tengah tersandung skandal, manta Ketua KPK Abraham Samad dan Saut Situmorang , eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Deni Indrayana, serta sejumlah 

komunitas, melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) atas dugaan pelanggaran kode etik dan malaadministrasi.

Firli diduga terlibat dalam pembocoran dokumen penyelidikan, dugaan korupsi tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2020-2022 di Kementerian ESDM. Bukan hanya Firli, anggota KPK lainnya juga, terbukti melakukan korupsi . Sebut saja Stepanus Robin Patujju yang telah divonis 11 tahun penjara, karena terbukti melakukan jual beli jabatan di pemerintah Tanjungbalai, Sumatera Utara pada 2020-2021.

Adanya rumor, jika lembaga KPK kerap tebang pilih dalam menangani kasus korupsi? Buktinya, kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi pemerintah tidak kunjung usai, seperti kasus Bank Century, BLBI, KTP-el, dan lainnya. Semuanya mandek. Lantas, jika pemberantasnya melakukan korupsi, siapa yang akan mengawasi tindak pidana korupsi. Berharap kepada lembaga penegak hukum pun rakyat makin sulit mencari keadilan. Karena, hukum selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 

Korupsi dianggap sebagai pangkal dari seluruh persoalan negeri ini. Kemiskinan yang makin akut dan buruknya pelayanan kesehatan serta pendidikan, misalnya, berpangkal dari korupsi para pejabat dari level pusat hingga akar. Mereka berlomba melakukannya demi kepentingan pribadi, Tidak peduli rakyat mati kelaparan, mereka tetap saling melindungi agar bisa mengeruk lebih banyak lagi keuntungan.

Seluruh kebijakan sulit berhasil karena implementasinya selalu berbenturan dengan korupsi. Pembangunan infrastruktur manjadi buruk Lantara kemaslahatan pembangunan bukan untuk rakyat melainkan untuk oligarki. Jika benar, untuk rakyat yang dibangun harusnya bukan jalan tolyang beruas-ruas, bandara Internasional, ataupun kereta api cepatyang mewah, melainkan jembatan dan jalan antardesa, bangunan sekolah, puskesmas, dan yang lainnya.

Gara-gara korupsi, rakyat makin sengsar, hidupnya penuh derita. Alih-alih subsidi diberikan untuk rakyat miskin, pemerintah malah terus menambah pajak yang makin mengiris rasa keadilan rakyat.

Namun demikian, jika menelaah fenomena korupsi, kita bisa melihat pangkal dari semua ini adalah akibat penerapan sistem demokrasi. Setidaknya ada tiga alasan bahwa demokrasi dikatakan sebagai pangkal dari maraknya korupsi, diantaranya:

1. Demokrasi adalah sistem politik yang berasaskan sekulerisme. Agama bukan menjadi pedoman dalam berpolitik, tetapi hanya pelengkap dan digunakan sesuai kepentingan. Didalam sistem demokrasi agama hanya dijadikan pendulang suara alias politik identitas, serta para kandidat yang bertarung memperebutkan jabatan hanya memiliki tujuan dunia, yaitu perolehan harta dan kuasa, sehingga tidak menjadikan jabatan sebagai amanah yang mengantarkan pemegangnya pada keberlimpahan pahala.

2. Kontestasi demokrasi yang mahal menjadikan para kandidat harus menggandeng pengusaha. Bukan rumor, untuk menjadi Bupati saja harus ada uang puluhan miliaran, apalagi untuk menjadi anggota dewan dan presiden. Inilah yang akan melahirkan politik transaksional setelah kandidat menjabat, ia akan disibukan untuk mengabdi kepada para sponsornya.

3. Sistem demokrasi yang mengantarkan pada keterpurukan. Hukum ketap dikangkangi oleh politik. Lihat saja pemilihan ketua KPK dan Jaksa Agung, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik. Hukum tumpul pada kawan politik dan tajam pada lawan politik. Ditambah lagi, hukuman bagi koruptor begitu ringan, hingga makin mengencangkan arus korupsi.

Islam, memiliki sejumlah aturan yang telah terbukti mampu menyelesaikan persoalan korupsi, yaitu:

Pertama : Sistem politik Islam berlandaskan akidah Islam, yakni para politisi menginginkan jabatan bukan untuk kepentingan dunia, melainkan untuk akhirat. Ini karena Allah Swt menghadiahkan surga bagi para pemimpin yang amanah dan mengurus umat.

Kedua : kekuasaan didalam sistem politik Islam bersifat tunggal, yakni di tangan Khalifah. Ini akan menghilangkan potensi korupsi karena pembuatan anggaran langsung dibawah kontrol Khalifah.

Ketiga : menegakkan aturan, dalam politik Islam ada tiga pilar dalam menegakkan aturan :

a, ketakwaan individu akan menjadikan para pejabat tergiur pahala, bukan harta.

b, kontrol internal untuk mencegah dari tindak korupsi.

c, kontrol masyarakat dan sesama pejabat, sehingga mereka tidak akan segan melaporkan pejabat lain yang terlibat korupsi. Begitu pula rakyat akan terus mengawasi dan memuhasabahi para penguasa yang lalai akan amanahnya.

Kemudian penerapan aturan yang sesuai syariat oleh negara dan pemberian sanksi yang tegas. Aturan Allah Swt tidak akan menimbulkan celah untuk terjadinya korupsi. Sistem sanksi dalan Islam pun sangat menjerakan. Hukuman bagi para koruptor termasuk takzir, yaitu bentuk dan kadarnya ditentukan oleh Khalifah. Bisa berupa penjara hingga hukuman mati jika terbukti menyebabkan dharar bagi umat. Inilah yang akan menjerakan pelaku dan secara otomatis akan menghentikan tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya, persoalan negeri ini adalah korupsi. Pangkal dari korupsi tidak lain penerapan sistem demokrasi yang berasaskan sekuler. Walhasil, untuk menyelesaikannya harus menggantikannya dengan sistem politik Islam yang berlandaskan akidah Islam agar negeri tanpa korupsi akan benar-benar terwujud di negeri ini.

Wallahu' Alam bishawab

Ummu Alifia - Ibu rumah tangga