Subsidi BBM dan LPG Membengkak, Rakyat Hanya Mampu Berteriak

SIGAPNEWS.CO.ID - Saat ini pemerintah tengah mematangkan sejumlah skenario untuk memangkas beban subsidi, dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram, di tengah semakin melebarnya harga perekonomian komoditas tersebut.

Dalam hal ini, masyarakat selalu disuguhkan berbagai problem hidup yang tak kunjung menemukan titik temu sebagai solusi. Mereka terus terombang-ambing dengan keterbatasan ekonomi yang semakin sulit. Belum berakhir masalah satu, sudah datang beban baru yang harus mereka tanggung.

Semua itu akibat peraturan yang selalu datang berganti nama, sesuai pesanan. Bagi penguasa tentu tidak akan berpengaruh bagi kelangsungan hidup, namun bagaimana dengan rakyat kecil yang terus tertindas?

Kejadian dengan terus meningkatnya harga kebutuhan pokok manusia yang semakin melambung tinggi. Tidak hanya satu atau dua yang mengalami kenaikan, bahkan terbilang hampir semua bahan pokok terjadi peningkatan.

Belum tuntas penanganan permasalahan bahan bakar minyak (BBM) juga terkait gas LPG, kini pemerintah sudah membuat peraturan baru tentang hal tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi dan Pengembangan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Montty Girianna mengatakan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi mesti dilakukan untuk dapat memangkas beban subsidi, dan kompensasi yang makin membesar hingga triwulan pertama tahun ini.

Montty membeberkan, pertimbangan mendasar dari manuver atau rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu, berasal dari selisih harga keekonomian yang makin lebar saat ini. Sehingga hal tersebut mengalami kenaikan dua kali lipat, dari perencanaan awal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

"Dengan fluktuasi tersebut kita melihat berapa gap harga antara pertalite dan harga keekonomian, lalu gap harga solar dengan harga keekonomian dan juga LPG, makin kesini makin membengkak, makin membesar kalau kita hitung-hitung," tuturnya (Bisnis.com, 25/5/2022).

Dengan peraturan pemerintah yang ada saat ini, apakah akan mendatangkan solusi bagi rakyat? Faktanya justru sebaliknya, semakin menambah daftar panjang penderitaan mereka. Dengan berbagai persoalan hidup, ekonomi yang terus mencekik, sehingga tak dapat memperbaiki taraf hidup yang layak dan lebih baik.

Tanpa memikirkan nasib rakyatnya, kenaikan harga yang mengikuti trend dunia ini tidak lepas dari perjanjian yang dilakukan pemerintah. Dengan mengikuti pasar global, mau tidak mau negeri ini harus menuruti situasi yang sudah ditentukan. Jika harga komoditas naik di dunia Internasional, maka pemerintah sendiri harus ikut menaikkan.

Kenaikan harga minyak sendiri, tidak lepas dari permainan negara yang masuk pada Organization of the Petroleum Exporting Contries (OPEC). Mereka bisa saja menurunkan harga minyak dengan menambah pasokan, tetapi itu semua tidak dilakukan, karena salah satu negara yang berpengaruh (Rusia) tidak menginginkannya. Semua itu dikarenakan masalah keuntungan. (Muslimah News, 14/7/2022).

Akar permasalahan dari mahalnya BBM dan LPG, sejatinya terkait dengan soal sistem dan paradigma riayah (pengurusan) umat. Dalam sistem kapitalisme neoliberalis saat ini, riba dan liberalisasi adalah penopang ekonomi. Sedangkan hubungan negara dengan rakyatnya hanyalah hubungan penjual dan pembeli.

Paham sekularisme yang mendasari semua itu, jelas tidak mengenal konsep halal/haram dan moral kasih sayang. Negara yang seharusnya menjadi penguasa amanah, bijaksana, dan mampu menjadi pengayom bagi rakyat, justru lebih mementingkan kepentingan individu saja tanpa mencarikan solusi tepat bagi kelangsungan hidup rakyatnya.

Dengan sederet problematika yang terjadi saat ini, semuanya akan teratasi dengan menerapkan aturan Islam, yang berlandaskan iman dan mengajarkan tentang segala kebaikan. Karena aturan Islam benar-benar menjamin kemaslahatan bagi seluruh alam.

Islam menetapkan sumber energi yang tidak dapat dikuasai swasta, apalagi asing dari hulu hingga hilir. Negara sebagai wakil umat, diwajibkan mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaatnya kepada rakyat sebagai pemiliknya yang hakiki secara mudah dan murah, bahkan gratis.

Islam sebagai satu-satunya solusi agar terlepas dari genggaman kapitalis saat ini, yang terus menjerat kehidupan rakyat. Semua itu ditopang dengan sistem Islam, sistem pemerintahan yang berdaulat dan mandiri, tanpa adanya intervensi asing sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi umat.

Wallahu a'lam