Melonjaknya Biaya Haji, Dampak Komersialisasi Ibadah?

SIGAPNEWS.CO.ID - Selain merupakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji telah disyariatkan sebagai fardhu ain bagi kaum muslim yang berkemampuan dan memenuhi syarat. Allah Swt berfirman dalam QS Ali Imran ayat 97, yang artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."

Bersatunya kaum muslimin di seluruh dunia ketika wukuf di Arafah, untuk mengumandangkan seruan yang sama, yakni lantunan talbiyah, tahlil, tahmid, takbir, dzikir dan do'a. 

Berkumpulnya mereka hanya dapat disatukan dengan akidah, Al Qur'an, serta kiblat yang sama, tanpa membedakan kelas dan kedudukan.

Namun miris, penguasa saat ini, salah memaknai makna ibadah haji yang sesungguhnya. Pemerintah menilai hanya pada sisi materi semata, setiap kebijakan memandang, bahwa semakin banyak jamaah, maka keuntungan yang didapat pun semakin besar.

Beberapa waktu lalu, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, pada Kamis 19 Januari 2023. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 2023, atau dikenal dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) 2023, ditetapkan sebesar Rp69 juta.  

BIPIH merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah haji, sekaligus biaya keseluruhan penyelenggaraan haji pada tahun tersebut.

Padahal, BIPIH 2022 ditetapkan bagi setiap jemaah di angka Rp39,8 juta. Artinya, jemaah haji Indonesia ke depan harus membayar 73 persen lebih mahal, dibandingkan jemaah yang berangkat ke tanah haram pada tahun-tahun sebelumnya, berkisar Rp35 juta (Bisnis.tempo 21/1/2023).

Kenaikan biaya ibadah haji yang kian melangit, tentu menimbulkan beragam pro dan kontra. Sebagian menilai wajar seiring meningkatnya pelayanan dan komersialisasi haji oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, tidak sedikit pula yang sebaliknya. Banyak pihak bersuara menyarankan berbagai pendapat terkait pengelolaannya.

Dalam sistem kapitalisme, apapun yang bernilai manfaat, dan menghasilkan keuntungan pemerintah dengan sigap mengelolanya. Begitulah ketika sistem yang diterapkan bukan berasal dari Sang Maha menciptakan manusia. 

Sehingga berbuah ketamakan segelintir orang, membuat masyarakat yang ingin beribadah haji pun, turut dimanfaatkan tidak peduli halal dan haram, demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. 

Masalah mendasar dalam pengelolaan dana hingga penyelenggaraan haji saat ini, terletak pada manfaat komersialisasi, yang hadir di tengah tingginya keinginan umat Islam untuk berhaji. Sebagai rukun Islam, kaum muslim tentu berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankannya. Dengan demikian, semestinya tidak boleh ada yang memanfaatkan sebagai ladang bisnis dalam penyelenggaraan haji oleh pihak mana pun. 

Ironis, dalam sistem kapitalisme, semua yang bisa bernilai menguntungkan merupakan peluang bisnis menggiurkan, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. Tidak peduli dengan kondisi umat, yang telah mengazamkan niatnya untuk mengunjungi tanah suci. 

Pada akhirnya, prinsip-prinsip pengelolaan dana haji kental dengan spirit kapitalistik. Bagi kaum kapitalis, mustahil dana sebesar itu akan dibiarkan menganggur. Mereka langsung mengelolanya, dengan dalih untuk investasi. 

Terlebih lagi, wewenang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang tertuang dalam UU nomor 34 tahun 2014 menetapkan, bahwa dalam pengelolaan keuangan haji, BPKH tidak hanya mengelola penerimaan dana haji, melainkan juga pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawabannya. Dampaknya adalah hitung-hitungan untung-rugi dalam pengelolaan dana. Alhasil, melonjaknya biaya haji, bukan semata karena kurs Rupiah, melainkan juga konsekuensinya.

Maka dari itu, di tengah kesulitan ekonomi, negara sudah seyogyanya memfasilitasi rakyatnya, agar lebih mudah dalam beribadah.

Dari sini tampak jelas, dengan menaikkan biaya, justru menimbulkan dugaan adanya komersialisasi ibadah? Di mana negara mencari keuntungan melalui dana haji dari jamaah.

Sangat Berbeda pengaturan ibadah haji dalam sistem Islam. Dalam Islam penguasa merupakan pengurus urusan umat. Sebab kelak akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah Swt, tentang kepemimpinannya. Maka

setiap kebijakan yang dibuat, senantiasa untuk mempermudah urusan rakyatnya, termasuk dalam hal ibadah haji.

Selain masalah hukum syarak yang terkait syarat, wajib, dan rukun haji, juga terdapat masalah hukum ijra’i yang terkait dengan teknis dan administrasi, termasuk uslub dan wasilah. Hanya saja, karena ibadah haji ini dilaksanakan pada waktu tertentu (Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah) dan tempat tertentu (Makkah, Mina, Arafah, dan Muzdalifah, termasuk Madinah), maka membutuhkan pengaturan yang baik dari negara.

Hukum ijra’i merupakan bentuk pengaturan, yang notabene derivasi dari hukum syarak, tentu tidak boleh menabrak hukum syarak itu sendiri. Contohnya, ditetapkannya syarat usia 18 tahun dalam UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, jelas menyalahi hukum syarak khususnya ketentuan tentang usia baligh. Ketentuan seperti ini tidak boleh ada, meski dimaksudkan sebagai bentuk pengaturan. Selain itu, Islam juga menetapkan prinsip dasar dalam masalah pengaturan (manajerial), yaitu basathah fi an-nizham (sistemnya sederhana), su’ah fi al-injaz (eksekusinya cepat), dan ditangani oleh orang yang profesional.

Adapun beberapa kebijakan, yang bisa ditempuh oleh daulah, sebagai sebuah negara penyelenggara ibadah haji diantaranya :

1). Daulah akan membentuk departemen khusus, untuk mengurus urusan ibadah haji dan umrah. Ini berlaku dari pusat sampai daerah yang tersentralisasi. Hal ini agar memudahkan calon haji dalam persiapan, bimbingan, pelaksanaan, sampai kepulangannya. Departemen ini akan bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Perhubungan guna pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji.

2). Jika daulah harus menetapkan ONH, besar dan kecilnya tentu akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan para jemaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan tanah suci (Makkah-Madinah), serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari tanah suci. 

Daulah juga bisa membuka opsi, yakni rute darat, laut, atau udara. Masing-masing dengan konsekuensi biaya yang berbeda. Pada masa Kekhalifahan Sultan Abdul Hamid II, membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus, hingga Madinah untuk mengangkut jemaah haji. Jauh sebelum Khilafah Utsmaniyah, Khalifah Abbasiyyah Harun Ar-Rasyid membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Makkah-Madinah). Di masing-masing titik dibangun pos layanan umum yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal.

3). Daulah merupakan sebuah kesatuan wilayah yang berada dalam satu kepemimpinan dan satu wilayah negara. Oleh karenanya, akan ada kebijakan penghapusan visa haji dan umrah karena seluruh jemaah adalah warga daulah, yang bisa bebas keluar masuk Makkah-Madinah tanpa visa. Mereka hanya perlu menunjukkan kartu identitas diri saja, misalnya KTP atau paspor, sedangkan untuk visa berlaku bagi muslim yang menjadi warga negara kuffar, baik harbi hukman maupun fi’lan.

4). Dalam hal pengaturan kebijakan kuota haji dan umrah, Khalifah berwenang mengatur masalah ini, sehingga keterbatasan tempat tidak menjadi kendala bagi para calon jemaah haji dan umrah. Khalifah pun harus memperhatikan beberapa hal terkait permasalahan pengaturan ibadah haji, yakni kewajiban haji dan umrah hanya berlaku sekali seumur hidup, dan kewajiban ini berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan. 

Bagi calon jemaah yang belum pernah haji dan umrah, sedangkan sudah memenuhi syarat dan berkemampuan, maka mereka akan diprioritaskan. Pengaturan ini akan bisa berjalan dengan baik, jika daulah mempunyai database seluruh rakyat di wilayahnya, agar pengaturan ini bisa terlaksana dengan baik dan mudah.

5). Pembangunan infrastruktur Makkah-Madinah. Pembangunan tersebut telah dilakukan terus-menerus sejak zaman Khilafah Islam. Mulai dari perluasan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hingga pembangunan transportasi massal dan penyediaan logistik bagi jemaah haji dan umrah. 

Dengan demikian, hal yang sama akan terus-menerus dilakukan oleh Khalifah selanjutnya. Namun, perlu dicatat, perluasan dan pembangunan tersebut, tidak akan menghilangkan situs-situs bersejarah. Karena situs-situs tersebut, dapat membangkitkan kembali memori jamaah haji, tentang perjalanan hidup Nabi dalam membangun peradaban Islam, sehingga mampu memotivasi serta menambah spirit mereka dalam beribadah. 

Wallahu'alam bishowab.