Bantuan Modal, Benarkah Solusi Tuntaskan Kemiskinan

SIGAPNEWS.CO.ID - Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan, pihaknya optimis dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Sebab sebesar 47 persen masyarakat miskin di Indonesia yang telah keluar dari status tersebut kebanyakan mendapatkan bantuan modal dari PNM untuk membangun usaha.

"Pak Menko PMK sudah membuktikan sendiri, yang sudah beliau kunjungi itu Purbalingga, Wonosobo di Jawa Tengah yang bareng-bareng dengan kami, di Jawa Timur, lalu di Kalimantan Barat," ucapnya ditemui di Jakarta, Sabtu (27/5/2023).

Dalam upaya menekan angka kemiskinan esktrem, PNM mengintegrasikan data dengan Kemenko PMK agar teridentifikasi masyarakat yang perlu diberikan bantuan modal usaha. Dari integrasi tersebut terdapat 12 juta masyarakat miskin dan beberapa merupakan nasabah PNM. Arief optimis akan mendorong nasabah tersebut untuk lebih sejahtera dan keluar dari status kemiskinan.

"Sudah terlihat beberapa hasil dari belum 14,5 juta sih karena kan bertahap juga itu. Sekitar 12 juta sudah teridentifikasi. Memang nasabah kami adalah nasabah-nasabah yang ada di bawah desil 5. Jadi di bawah garis rentan dan miskin," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia terhapus tuntas pada 2024.

"Walaupun menurut target dari agenda Sustainable Development Goals (SDGs), itu dunia diharapkan selesai atau terhapus kemiskinan ekstrem tahun 2030," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Senin (8/5/2023).

Darimana Akar Permasalahannya?

Banyak di antara permasalahan yang di hadapi umat manusia di dunia ini yang berakar pada sektor perekonomian.

Sebagai konsekuensi adanya salah urus dalam pendistribusian kekayaan yang dihasilkan di dunia. Kita menyaksikan kemiskinan yang semakin luas, bencana kelaparan, dan tingginya angka tunawisma.

Sebagian besar kekayaan  ternyata hanya dikuasai oleh segelintir masyarakat. Keinginan untuk mendapatkan jaminan ekonomi merupakan salah satu fitrah manusia. Dalam sebuah masyarakat distribusi sumberdaya dan komoditas di atur pemerintah, yang menjalankan seluruh urusan masyarakat berdasarkan pandangan hidup tertentu yang di tetapkan oleh para pemimpin.

Pada situasi yang kita hadapi sekarang ini, pandangan hidup berupa pemisahan agama dari masalah kehidupan yang bersifat duniawi yang merupakan perwujudan sekularisme yang merupakan sebuah konsep Kristen Barat yang belum lama tertanam di benak kaum muslim.

Sebagian besar kekayaan ternyata dikuasai hanya oleh segelintir masyarakat, yang terus mencengkramkan kuku-kuku tajamnya melalui berbagai bentuk peraturan yang rusak dan penindasan terhadap masyarakat.

Alih-alih  dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk mengidentifikasi propil masyarakatnya untuk mengukur kemiskinan yang lebih baik dan konsisten, di lintas wilayah, baik provinsi, kabupaten, ataupun kota.
Sebelumnya Bank Dunia memang mengapresiasi kemajuan ekonomi Indonesia 20 tahun terakhir. Menurut Bank Dunia agar bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi, Indonesia harus mempertimbangkan perluasan defenisi "miskin" mengikuti standar kemiskinan internasional.

Alhasil, dengan memberikan bantuan  pinjaman modal kepada masyarakat ekonomi ke bawah, pinjaman modal usaha dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bahkan dalam hal yang menyangkut pengembalian pinjaman modal tersebut secara berangsur dengan perhitungan dan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh pihak pemodal bahkan setiap kali premi angsuran sudah di  perhitungkan jumlahnya dengan di sertai kelebihan dari jumlah awal peminjaman. Dengan demikian pemerintah sama saja berbuat zalim kepada rakyat.

Dengan sistem ekonomi Ribawi nya, pemerintah tega memberikan pinjaman dengan pengembalian ada kelebihan dari jumlah pinjaman awal. Konsep suku bunga menjadi tulang punggung sistem kapitalis dalam banyak hal. Suku bunga di gunakan sebagai alat untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan penawaran uang dengan berperan sebagai suatu "pendorong" bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan uang dengan dalih agar mereka mau menabung atau menimbun.

Dalam Islam jelas baik riba maupun penimbunan merupakan sesuatu yang di larang.

Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang menimbun emas dan perakdan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih (TQS. At-Taubah [9]: 34).

Allah SWT berfirman:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (TQS.Al-Baqarah[2]:275)

Kebijakan Ekonomi Islam

Kebijakan ekonomi yang di jalankan suatu negara, dalam hal ini adalah negeri-negeri muslim harus di bangun dari pemikiran mendasar mengenai alam semesta, manusia, dan kehidupan yaitu akidah Islam serta segala aturan dan konsep yang terpancar dari akidah ini. Karena hukum dan aturan Islam bersifat khas serta mampu memberikan solusi bagi kesejahteraan umat manusia. Jalan keluar dari situasi yang memprihatinkan ini adalah dengan menghadirkan kembali sistem ekonomi Islam yang merupakan sebuah mekanisme komprehensif untuk mendistribusikan kekayaan dunia kepada seluruh umat manusia secara adil. Yang menjamin terpenuhinya semua kebutuhan pokok tiap individu yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya dan meraih kemakmuran.

Sistem ekonomi Islam tidak membeda-bedakan antar kelompok masyarakat, baik yang miskin dengan yang kaya, maupun antara yang muslim dengan yang non muslim.

Tujuan sistem ekonomi Islam adalah menghapuskan segala bentuk penindasan yang di akibatkan oleh penerapan hukum-hukum manusia. Umat manusia memperoleh pelayanan sesuai martabatnya, mereka mendapatkan sesuai dengan kebutuhan mereka, tempat tinggal yang layak, makanan yang baik sehingga tingkat kesejahteraannya pun semakin meningkat.

Wallahu 'alam bishawab