Anggaran IKN Membengkak, Kesejahteraan Rakyat Tak Tampak

SIGAPNEWS.CO.ID, Indonesia - Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan akan membengkak hingga sekitar Rp.30 triliun, dari anggaran awal Rp.23 triliun pada tahun ini.

Hal ini disebabkan oleh permintaan tambahan anggaran sebesar Rp.7-8 triliun yang diusulkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan.

  "Ada tambahan-tambahan baru nih, misalnya kan Pak Presiden minta tanah yang untuk disiapkan untuk para investor disiapkan. Nah, itu nanti perlu land development. Nanti PUPR datang lagi ke kita minta tambahan. Tambahan yang mereka sudah minta sejauh ini sekitar Rp.7-8 triliun," papar Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatawarta. (cnbcindonesia, 21/3/2023).

  Pada November 2022, Kementerian PUPR mengajukan usulan tambahan anggaran untuk percepatan pembangunan IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya minat investasi dari swasta di IKN yang meningkat 25 kali lipat.

  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengaku telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN 2023.

  "Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan IKN dan tidak lanjut arahan presiden untuk pengembangan zona 1B dan 1C, kami telah mengirimkan surat kepada KU.0101-Mn/2210 untuk kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada tahun 2023 sebesar Rp.12,7 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip Selasa, 21/3/2023). (cnbcindonesia.com).

  Pembengkakan anggaran terjadi untuk kesekian kalinya dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Anggaran pembangunan IKN sampai sekarang belum final yang memungkinkan akan menguras APBN  dalam jumlah besar. Padahal kas APBN adalah uang rakyat namun hasil pembangunan IKN tentu saja tidak banyak berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Uang rakyat habis, namun yang mendapatkan keuntungan adalah pihak asing karena bila proyek pembangunan IKN rampung, maka investasi dari pihak swasta, asing dan aseng akan meningkat tajam di ibu kota negara.

Lagi-lagi rakyatlah yang jadi korban dan kesejahteraan rakyat tak akan tampak karena hasil pembangunan dinikmati oleh pihak asing. Inilah yang terjadi dalam sistem pemerintahan kapitalis. Kesejahteraan rakyat hanya omong kosong yang digaungkan berulang-ulang tanpa ada realisasi yang nyata.

  Lain halnya dengan Islam. Islam menentukan ibu kota dengan perencanaan matang untuk kepentingan negara dan rakyat.Tidak boleh ada campur tangan pihak asing di dalamnya. Islam juga mampu menyejahterahkan warga negaranya dalam Negara Khilafah dengan memeratakan pembangunan ke seluruh  wilayah, sehingga tidak ada satupun rakyat yang hidupnya tidak sejahtera.

  Oleh karena itu, hanya sistem Islamlah solusi atas semua persoalan dalam kehidupan, termasuk dalam urusan pembangunan ibu kota negara yang akan mendatangkan kesejahteraan dan keberkahan bagi kehidupan rakyatnya. Wallahu a'lam bishshowaab.

Fina Fadilah Siregar - Aktivis Muslimah