Bantuan Modal, Tuntaskan Kemiskinan?

SIGAPNEWS.CO.ID - Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan, pihaknya optimis dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Sebab sebesar 47 persen masyarakat miskin di Indonesia yang telah keluar dari status tersebut kebanyakan mendapatkan bantuan modal dari PNM untuk membangun usaha. Dalam upaya menekan angka kemiskinan esktrem, PNM mengintegrasikan data dengan Kemenko PMK agar teridentifikasi masyarakat yang perlu diberikan bantuan modal usaha. Dari integrasi tersebut terdapat 12 juta masyarakat miskin dan beberapa merupakan nasabah PNM. Arief optimis akan mendorong nasabah tersebut untuk lebih sejahtera dan keluar dari status kemiskinan. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia terhapus tuntas pada 2024.

"Walaupun menurut target dari agenda Sustainable Development Goals (SDGs), itu dunia diharapkan selesai atau terhapus kemiskinan ekstrem tahun 2030," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Senin (8/5/2023). 

Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat menghadiri acara Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) di Pendopo Desa Wisata Hanjeli, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. 

Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada pendapatan domestik bruto (PDB) mencapai 60,5%. UMKM juga menyerap tenaga kerja sebanyak 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Kompas.com, Kamis (26-1-2023).

UMKM merupakan unit usaha yang familier di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Penduduk Indonesia sendiri, sebagian besarnya memang merupakan masyarakat menengah ke bawah. UMKM menggunakan strategi penjualan dengan menyediakan barang yang paling disukai atau dibutuhkan masyarakat. Iklan di media sosial dan iming-iming yang menggiurkan membuat masyarakat langsung membelinya. 

Kondisi ini kemudian didukung oleh gaya hidup masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif. Jadi, ada yang berbeda sedikit, atau menarik dan viral, langsung ramai-ramai ingin memiliki. Nah, peluang inilah yang dimanfaatkan oleh UMKM.

UMKM menyumbang 60% lebih PDB nasional, mengindikasikan bahwa UMKM dianggap menjadi penyelamat roda ekonomi kala dunia menghadapi resesi. Wajar jika negara memberikan perhatian lebih, seperti menyediakan pelatihan hingga memberi suntikan dana lewat kredit usaha rakyat (KUR).

Kebanyakan, UMKM bergerak di bidang kuliner, fesyen, dan agribisnis. Meski usahanya sederhana, tetapi dapat menggerakkan sektor usaha lainnya, seperti jasa ojek, pengiriman barang, ataupun penjualan di warung kelontong sehingga banyak pengangguran yang terserap ke sana.

Terbukanya sektor yang diminati ini pun akhirnya membuat masyarakat gemar berbelanja. Ide inilah yang menjadi solusi yang diandalkan pemerintah agar ekonomi bergerak. Tidak peduli entah itu kebutuhan pokok, sekunder, ataupun sekadar tersier. Bahkan, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dianggap bisa menstimulus peningkatan konsumsi masyarakat. 

Inilah solusi andalan negara hari ini yang tidak bisa diselesaikan oleh sektor nonriil, yakni uang hanya beredar dan melayang-melayang di lantai bursa saham dan valuta tanpa dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Namun demikian, yang diuntungkan dari perilaku konsumtif masyarakat ini bukanlah UMKM itu sendiri. Mereka sekadar perantara bagi sejumlah perusahaan kapitalis besar tersebab UMKM tidak semata-mata berdiri mandiri. Mereka harus dibina oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang pastinya akan mendapatkan keuntungan dari pembinaan itu. Pengusaha besar, seperti produsen minyak, kopi, tepung, gula, dan tekstillah yang mendapat keuntungan lebih banyak—yang notabene kebanyakan dikuasai oleh kapitalis aseng. 

Sejatinya, UMKM adalah solusi sementara dari masalah ekonomi. Kita tidak bisa selamanya bersandar pada sektor ini. Sebesar apa pun peran UMKM, tetap bukan merupakan sektor strategis. UMKM bukan usaha hulu, melainkan hanya hilir. Meski mampu menarik banyak tenaga kerja dan pendapatannya besar, mereka tetap disetir oleh produsen hulu yang mayoritas—diakui atau tidak—dikuasai para cukong. Bahkan, bahan dasar UMKM dipasok dari produsen hulu itu juga.

Dalam konteks ini, negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Negara memberikan fasilitas dengan pelatihan, pinjaman, dan pendampingan. Namun, setelahnya, negara melepas dan membiarkan UMKM untuk berjuang dan berkembang sendiri. Terkait regulasi, negara mempertemukan UMKM dengan pengusaha kelas kakap. 

Seharusnya, negara berkonsentrasi untuk mengurusi sektor strategis. Hal yang terpenting pula, UMKM tidak dapat menjadi usaha kelas dunia. UMKM hanya pemanfaat fasilitas dunia digital. Adapun pemiliknya adalah para swasta. Swastalah yang sebenarnya menguasai industri dunia dan mereka akan bergerak untuk keuntungannya.

Sebagus apa pun UMKM juga tidak akan dapat menyelamatkan ekonomi negeri sebab masalah utama resesi adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini rusak, bahkan cacat sejak lahir. Juga merusak SDM maupun SDA, seperti menipisnya lapisan ozon, rusaknya habitat dan ekosistem, terkurasnya SDA, dsb.

Sistem ekonomi kapitalisme juga ditopang oleh sektor nonriil yang memunculkan pasar modal dan perseroan terbatas. Utang luar negeri menjadi tumpuan pembiayaan pembangunan dan sistem moneter tidak disandarkan pada emas dan perak. Lebih parah lagi, SDA diserahkan pada swasta, bukan rakyat. Hal ini membuat sistem ekonomi kapitalisme menjadi rapuh dan rusak.

Peredaran uang di tengah masyarakat memang merupakan syarat mendasar agar distribusi kekayaan terjadi. Islam menjaga dan menjaminnya. Islam melarang menimbun uang dan aktivitas ribawi. 

Dalam Islam, harta milik umum akan dikelola secara syar’i. Terdapat kewajiban zakat, pemberian modal dan sarana prasarana, hingga dorongan hibah dan hadiah dari negara untuk individu yang membutuhkan. Semua itu akan membuat harta beredar di tengah umat secara riil.

Larangan menimbun uang membuat seorang muslim akan membelanjakan hartanya atau akan berusaha dengan hartanya. Dengan begitu, uang tidak akan “diam saja” di rumah. Dalam sistem kapitalisme, kebolehan riba justru membuat perekonomian karut-marut. Berjalannya sektor ekonomi nonriil menyebabkan uang yang berputar di sektor itu terlihat banyak, padahal sebenarnya tidak ada nilainya. Dengan adanya larangan riba, masyarakat bergerak di sektor riil saja.

Dalam pengurusan SDA, sudah jelas, tidak akan boleh diprivatisasi atau dijual ke swasta. Harus dikelola untuk kepentingan rakyat, baik berupa fasilitas umum atau layanan umum gratis dan terjangkau. Dengan demikian, rakyat akan menikmati dan tidak akan menerima beban berat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Terkait kewajiban zakat, akan diberlakukan bagi orang muslim yang kaya saja. Mereka yang memiliki harta lebih akan membayar zakat ke Baitulmal. Kemudian, zakat akan disalurkan kepada delapan orang yang berhak menerimanya hingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pemberian modal dan sarana prasarana, merupakan fasilitas negara bagi rakyat yang belum bekerja. Mereka yang masih mampu akan didorong untuk bekerja. Dengan begitu, secara tidak langsung, pengangguran akan berkurang.

Hibah dan hadiah juga akan diberikan oleh orang-orang yang kelebihan harta untuk memperoleh amal jariah. Misalnya, menyumbang untuk pembangunan dan fasilitas sekolah, perpustakaan, rumah sakit, atau pelayanan umum lainnya. Hal ini bisa membantu masyarakat terjamin kebutuhannya secara maksimal.

Dengan berjalannya aturan Islam tersebut, secara alamiah taraf hidup masyarakat akan meningkat. Perputaran uang juga terus berjalan, tidak berhenti pada yang kaya saja. Negara pun tidak perlu bertumpu pada UMKM karena perekonomian negara akan kuat dengan mengambil Islam sebagai way of life.

Wallahu'alam bishshawwab

Asyifa Nur Fadilah - Komunitas Ibu Peduli Generasi