PR Besar Mengentaskan Kemiskinan, Mungkinkah Kelar?

SIGAPNEWS.CO.ID - Bagai pungguk merindukan bulan.

Mungkin peribahasa ini cocok dengan kondisi negeri ini. Apa pasal? Pasalnya adalah fakta saat ini problema yang harus ditangani saling tumpang tindih, negeri ini alias pemerintah memiliki PR besar yakni mengentaskan kemiskinan. 

Sebagaimana dilansir oleh cnbnindonesia.com pada 9/5/2023, Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia supaya mengubah acuan tingkat garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity.

Lebih jauh Bank Dunia berpendapat, bahwa standar berdasarkan paritas daya beli itu melalui besaran pendapatan masyarakat sebesar US$ 3,20 per hari. Sedangkan, pemerintah RI sejak 2011 telah menggunakan standar ukuran sebesar US$ 1,9 per hari.

Menanggapi hal ini Sri Mulyani menyatakan, ukuran garis kemiskinan yang disarankan Bank Dunia itu belum bisa menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.  Lebih-lebih, jika ukuran garis kemiskinan di Indonesia dinaikkan otomatis sejumlah 40% masyarakat kita akan terkategori orang miskin.

Alasan lain Sri Mulyani adalah masing-masing wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian biaya hidup masyarakat akan berbeda satu dengan yang lainnya.

"Karena bahkan saat anda berpergian saat Ramadhan, mudik Lebaran, seperti saya ke Semarang dan berkeliling menikmati restoran lokal, harganya sangat murah, ini di Semarang salah satu kota besar. jika ke tempat yang lebih rendah akan lebih murah," tuturnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani berkeyakinan ukuran yang dijadikan acuan Bank Dunia itu pemberlakuannya secara global. Dengan demikian ide itu harus ditelaah lebih lanjut karena seharusnya menyesuaikan dengan kondisi perekonomian domestik. 

PR Besar Pemerintah
Saat ini PR besar pemerintah adalah mengentaskan kemiskinan rakyatnya. Sebagaimana dipahami bersama kondisi perekonomian masyarakat semakin terpuruk sejak pandemi covid-19 melanda negeri ini. Tak hanya itu, masyarakat kemudian dilanda gelombang PHK. Tentu saja hal ini semakin memperburuk keadaan. Ditambah lagi harga sembako di pasaran yang tidak stabil dan cenderung merangkak naik.

Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi permasalahan ini. Berbagai kebijakan telah diambil dan dilakukan pemerintah. Termasuk melakukan pendataan kembali terhadap kondisi masyarakat. Sebagaimana data yang dipaparkan BPS, bahwa sejak 2020 atau masa awal pandemi Covid-19 terjadi peningkatan persentase kemiskinan, yang puncaknya mencapai 10,19 persen pada September 2020. Selanjutnya terjadi tren penurunan. 

Kepala BPS, Margo Yuwono dalam konferensi pers secara daring, Senin (16/1/2023) menyatakan, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2022 sebesar 26,36 juta orang atau naik 0,20 juta orang dibandingkan bulan Maret 2022. Namun, jumlah ini masih lebih rendah 0,14 juta orang dibandingkan dengan bulan September 2021.

Berdasarkan riset di atas pemerintah dengan optimis mengatakan angka kemiskinan telah menurun. Hanya saja bagi kita selaku masyarakat tentu sangat aneh melihat fakta ini. Mengapa? Tentu saja karena jika kita terjun langsung ke tengah masyarakat maka akan banyak ditemukan keluh kesah masyarakat tentang keruwetan dalam menjalani kehidupan saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sangat sulit, apalagi jika ditambah beban kebutuhan yang lain. 

Dengan banyaknya PHK, masyarakat semakin sulit mencari pekerjaan. Upaya membuka usaha terbentur masalah modal, apalagi riba kian menjamur. Keruwetan ini juga dialami masyarakat saat menyekolahkan anak karena biaya pendidikan semakin mahal. Belum lagi segala penghasilan dan kepemilikan dikenai pajak, bahkan biaya kesehatan pun rakyat diwajibkan menanggung sendiri melalui BPJS. Oleh karena itu, berdasarkan fakta ini jelas pengentasan kemiskinan benar-benar PR besar bagi pemerintah.

Akar Masalahnya
Kemiskinan sebenarnya tidak hanya PR besar bagi pemerintah Indonesia, akan tetapi masalah ini menjadi PR besar bagi berbagai negara di dunia ini. Permasalahan kemiskinan sejatinya terjadi dan akan terus terjadi pada negara-negara yang mengemban paham kapitalis. Sekalipun berbagai kebijakan dan solusi diambil tetap saja kemiskinan akan terjadi. Karena sejatinya kebijakan dan solusi yang diambil hanyalah kebijakan dan solusi yang berpihak pada pemilik modal. Pemerintah alias negara dikendalikan oleh para pemilik modal.

Pada akhirnya pemerintah akan semakin jauh keberpihakannya pada rakyat. Fakta yang terjadi berbagai subisdi yang sangat dibutuhkan rakyat satu persatu mulai dikurangi bahkan dicabut. Sebaliknya aset-aset negara yang produktif dan menguasai hajat hidup orang banyak justru menguntungkan para pemilik modal alias investor. Berbagai produk perundang-undangan pun sangat menguntungkan investor asing sedangkan rakyat dirugikan.

Kondisi ini semakin runyam karena faktanya korupsi kian menggurita dan terang-terangan. Di sisi lain penegakan hukum semakin jauh dari harapan rakyat. Pada tataran pejabat pemerintah dan elit politik lainnya yang terjadi justru saling menjegal. Mereka disibukkan dengan urusan kursi panas bukan urusan bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat. Keadaan tersebut menggambarkan para pemimpin yang tidak amanah dan tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian selama negara itu menerapkan ide-ide kapitalis sekuler maka selama itu pula kemiskinan akan terjadi bahkan akan semakin terpuruk lagi dan inilah akar permasalahannya.

Islam Solusinya
Negara yang mengemban sistem kapitalis sekuler sejatinya zalim, apalagi ketika menetapkan standar kemiskinan dengan sangat rendah. Faktanya jelas negara abai terhadap kondisi rakyatnya, bahkan terbukti kesejahteraan rakyat bukan hal utama yang diperhatikan oleh negara.

Tentu saja ini berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam kemiskinan tidak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan pokok secara perorangan. Kebutuhan pokok itu mencakup pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang layak.

Bukti nyata ketika Rasulullah saw. menjadi kepala negara di Madinah. Beliau saw. menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Mereka adalah para sahabat yang tergolong dhuafa. Bahkan mereka diijinkan tinggal di Masjid Nabawi dan mendapatkan santunan dari kas negara.

Demikian pula saat Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab menjadi Khalifah. Beliau biasa memberikan insentif bagi setiap bayi yang lahir. Sedangkan pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit-rumah sakit lengkap dan canggih pada masanya yang melayani rakyat dengan tanpa biaya.

Seperti itulah mekanisme negara yang menerapkan sistem Islam, semuanya diselesaikan dengan sempurna. Maka sesungguhnya untuk menuntaskan masalah kemiskinan Islam menyelesaikannya melalui 3 pilar yaitu:

Pertama, secara individu, Allah Swt. memerintahkan setiap muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Rasulullah saw. bersabda: “Mencari rezeki yang halal adalah salah satu kewajiban diantara kewajiban yang lain.” (HR. Ath-Thabarani) 
Jika seseorang miskin, ia diperintahkan untuk sabar dan tawakal seraya tetap berprasangka baik kepada Allah Swt. sebagai Zat pemberi rezeki. Haram baginya untuk berputus asa dari rezeki dan rahmat Allah Swt. 

Kedua, secara jama’i (kolektif), Allah Swt. memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasulullah saw. bersabda: “Penduduk negeri mana saja yang di tengah-tengah mereka ada yang kelaparan (yang mereka biarkan) maka jaminan perlindungan Allah Swt. terlepas dari mereka.” (HR. Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah) 

Ketiga, negara/penguasa, Allah Swt. memerintahkan penguasa bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Rasulullah saw. bersabda: ”Pemimpin bagi manusia adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurus.” (HR. al-Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Demikianlah solusi dan mekanisme yang diterapkan dalam negara Islam. Selanjutnya masalah kemiskinan akan kelar dan kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, rakyat sejahtera dengan adanya distribusi zakat yang sesuai dengan aturannya. Sedangkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, rakyat benar-benar sejahtera bahkan sampai tidak ditemukan satu pun rakyat yang miskin. Pada faktanya pemberlakukan sistem Islam telah terbukti mampu menyejahterakan rakyatnya. Sistem Islam telah diterapkan sampai 13 abad lamanya, bahkan Islam berjaya di 2/3 wilayah dunia. 

Oleh karena itu saatnya sistem kapitalis sekuler dicampakkan dan kembali pada penerapan  Islam secara totalitas., niscaya keberkahan hidup manusia akan tercipta di muka bumi ini.

Wallahualam bissawab.

Nur Syamsiah Tahir - Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi AMK