Utang, Siapa Yang Menanggung?

SIGAPNEWS.CO.ID - Hidup di zaman sekarang, utang menjadi sesuatu yang biasa dilakukan. Parahnya ada yang menjadikannya sebagai gaya hidup alias _life syle_. Ternyata tak hanya individu saja ynag berutang, bahkan negara pun ikut melakukan kegiatan tersebut. Sebagaimana dikutip dari sebuah laman media, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa posisi utang pemerintah Indonesia mencapai 7.879,07 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 39,17%. (katadata.co.id, 09/05/2023) 

Utang, menjadi sesuatu yang lumrah adanya. Atau bahkan menjadi sesuatu yang dianggap biasa saja. Padahal kenyataan berbicara bahwa kegiatan tersebu beban yang harus ditanggung. 

Berbicara terkait dengan utang sebuah negara, maka hal tersebut pastinya akan membebani seluruh masyarakat yang tinggal di sana. Dengan cara apapun, harus melunasinya dan tentu batas pelunasan. Inilah yang kemudian menjadi beban mental dan psikis jika tidak ada dana untuk mencicilnya. 

Jika ditelisik lebih mendalam, negeri ini sungguh luar biasa dalam hal sumber daya alam. Dalam sistem yang diterapkan saat ini (kapitalisme sekuler), melimpahnya sumber daya alam tak dapat menjamin pemasukan negara akan besar. Buktinya, Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, malahan tenggelam dalam kubangan utang yang makin membesar.

Hal itu terjadi karena ekonomi dikelola dengan ala kapitalis. Kita sadari bahwa sumber pemasukan negara terbesar selain pajak adalah utang. Sehingga wajar saja jika di pihak internasional begitu gigih menyerukan agar meminjam modal untuk pembangunan. Sebut saja IMF dan Bank Dunia, dengan senang hati meminjamkankan. Namun, ternyata tak semudah hanya meminjam uang saja. Ada sisi kebijakan yang mengikat antara badan internasional tersebut dengan negeri yang berutang. Tak lupa, ada kesepakatan dari kedua belah pihak terkait dengan tata cara pelunasan dan finaltinya. Jika melebihi target waktu maka bunga pun akan makin naik. Hal inilah yang kemudian menyebabkan di beberapa negara menjual aset-aset pentingnya karena tidak sanggup membayar. 

Sedih dan miris, lagi-lagi, masyarakat yang akan menelan pil pahit. Karena beban utang pasti menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat negeri yang berutang tadi. Dan dengan terpaksa pula, kebijakan yang ada di dalam negeri pun akan 'digenjot' bagaimana caranya menghasilkan uang untuk membayar utang tadi. Bisa kita rasakan bersama bahwa seluruh yang bisa dikenai pajak guna meraup pundi-pundi dana. Sebut saja, yang dahulu tidak masuk pada wilayah pajak, sekarang malah masuk. Kembali, jelata akan menanggung beban deritanya. 

Akan berbeda ketika Islam diterapkan. Dalam aturan Islam, ada mekanisme negara untuk mengurus serta membangun sisi ekonomi yang menjadi salah satu faktor pemantik berhasil atau gagal. Pengaturan dalam Islam menggunakan konsep kas negara dengan wujud Baitu Mal. Di sana akan kita dapati secara jelas dan tepat terkait dengan sisi pemasukan dan pengeluaran negara. Termasuk di dalamnya pos-pos yang akan menjadi bagian dari pemasukan. 

Dalam baitul mal terdapat pencatatan yang teliti untuk pemasukan dan pengeluaran negara. Pemasukan negara berasal dari dua belas aspek. Beberapa di antaranya yaitu ghanimah (ghanimah, anfal, fai, khumus). Kemudian ada kharaj, jizyah, harta milik umum (SDA), sedekah (zakat), dan masih ada pos-pos lainnya. 

Berbicara salah satu pos pemasukan biatul mal, yaitu SDA maka kita dapati bahwa negeri ini begitu kaya akan hal tersebut. Mulai dari hutan, perairan, pertanian, migas, dan lainnya. Semua itu bisa menjadi pemasukan yang luar biasa bagi negara. Tentu jika hal tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya, bukan malah menyerahkan pengelolaan kepada pihak swasta. Karena hal tersebut tentu akan merugikan bagi negara karena SDA diangkut ke kantong para pemilik modal alias korporat. 

SDA tadi termasuk pada kepemilikan umum. Artinya tidak boleh dikelola oleh individu per individu, karena menjadi kewajiban negara untuk mengelola serta hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas atau yang lainnya. 

Begitu luar biasa ketika diterapkannya Islam dalam kehidupan kita. Pengelolaan negara, salah satunya pada ekonomi ternyata sungguh detail dan ini nantinya menjadi penopang bagi bergeraknya sistem pemerintahan. Dengan banyaknya pos pemasukan tadi, maka insyaAllah kas baitul mal akan terus terisi dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Walaupun sebenarnya di dalam Islam tak mengharamkan kegiatan utang, namun harus dipikirkan secara mendalam dan serius. Apakah harus berutang atau masih ada pos pemasukan yang lain sehingga akhirnya kas menjadi terisi kembali. Belum lagi sebagai sebuah negara, Islam punya aturan baku ketika mau berutang. Kita harus melihat negara mana yang akan kita minta bantuan. Apakah ada kebijakan yang harus dijalankan? Ataukah negara tersebut adalah negeri _kafir harbi filan?_ Karena hal tersebut akan berkaitan dengan posisi sebuah negara. Dengan berutang, bisa jadi akan didekte terus untuk kebijakan yang akan diberlakukan. Bagaikan kerbau yang sudah dicucuk hidungnya. Maka ia akan terus menurut kepada majikannya tersebut. Begitu pula ketika sebuah negara berutang, maka tentunya tidak mandiri alias berada di bawah ketiak si pengutang. 

Alhasil, satu hal yang penulis bisa sampaikan bahwa jika ingin terlepas dan terbebas dari jeratan utang maka harus bisa menerapkan sistem Islam secara sempurna dan menyeluruh. Dengan begitu, maka semua akan mendapat keberkahan yang Allah Swt. turunkan dari langit dan keluar dari bumi. Semoga sistem Islam segera dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Aamiin. Wallahu a'lam.

Mulyaningsih - Pemerhati Masalah Anak dan Keluarga