Hanya Islam yang Mampu Atasi Bansos

SIGAPNEWS.CO.ID - Kebijakan bansos yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat, benar -- benar menuai sorotan, dimana tidak kementerian sosial (Kemensos) mengatakan, dia kembali menemukan daftar bansos salah sasaran.

Bahwa Kemensos deteksi 10.249 KPM yang tidak layak terima bansos, diantaranya para petinggi perusahaan, ternyata ada yang menempati jabatan direksi atau menjadi pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.

Menteri sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, ketika dicek di database penerima itu terdaftar sebagai orang miskin, dan pekerjaannya juga sebagai cleaning service hingga buruh, "Tapi kenyataannya, ternyata mereka tercatat sebagai pengurus di perusahaan itu (pada sistem AHU, Red)," ujarnya kemarin, (15/6).

Kondisi demikian sebenarnya bisa terjadi karena kesalahan input data maupun penyalahgunaan wewenang, ini karena di temukan dugaan transaksi jual beli data, sehingga oknum pejabat daerah memprioritaskan warga yang satu, namun tidak bagi yang lainnya.

Namun, ada pula kepala daerah yang memprotes karena data yang mereka kirim berbeda dengan data yang datang dari pusat, ketidakcocokan data ini akhirnya membuat rumit di antara warga, dan belum lagi persyaratan penerima bansos bertambah sulit, sehingga menambah penderitaan rakyat miskin yang hidup serba kekurangan.

Melihat kondisi ini, perlu untuk mempertanyakan keseriusan negara dalam mengelola bansos, kerap mengalami permasalahan mulai dari sembako yang tidak layak konsumsi, seperti telur busuk, beras tidak layak konsumsi, hingga persoalan korupsi, dari level bawah hingga kementerian.

Begitu banyaknya persoalan dan permasalahan teknis terkait kebijakan mengenai bansos ini, terutama pada pendataan penerimanya, juga menyebabkan publik mempertanyakan kapabilitas negara dalam mengurus hal tersebut.

Mengapa hal yang semacam ini kerap terjadi, Karena di sebabkan sistem kehidupan kapitalis sekuler yang melahirkan pejabat bermental oligarki, karena pejabatnya hanya yang dipikirkan cuma materi, yaitu harta dan jabatan, tolak ukur perbuatannya adalah manfaat, standar kebahagiaannya adalah meraih materi sebanyak - banyaknya.

Sistem kapitalis sekuler telah menjadikan jabatan sebagai ladang harta, bukan pahala. Jadi wajar saja fokus kerjanya hanya mencari celah untuk memperkaya diri dan keluarganya, mereka kerja setengah hati dan bukan karena mencintai rakyatnya.

Hanya sistem Islam yang mampu dan punya solusi untuk menyelesaikan masalah umat, karena Islam bukannya sekedar agama ritual saja tetapi Islam adalah agama politik untuk mengatur dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik itu mengatur Akidah dan ibadah, muamalah, pertanahan, dan politik pemerintahan. 

Oleh karena itu pejabat Islam sangat profesional dan sangat mencintai rakyatnya, motivasi menjadi pejabat negara bukan karena kemaslahatan, melainkan karena pahala. Alhasil, mereka melakukan suatu pekerjaan secara profesional, karena mereka menyadari bahwa amal sekecil apa pun yang dia lakukan pasti akan di mintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT.

Allah SWT menjamin semua persoalan manusia melalui syari'ah Islam, dalam ( QS. An Nahl :89)

89. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim).

Dengan demikian syari'ah Islam merupakan solusi yang dinamis untuk segala problem kehidupan manusia, dan dengan sistem Islam akan mampu melahirkan pejabat amanah dan profesional dalam mengurusi kebutuhan umat, sebab motivasinya adalah pahala dan rida-Nya.

Wallahu a'lam bishawab.