Air, Antara Jual Beli atau Riayah?

SIGAPNEWS.CO.ID - Manusia hidup di dunia ini tentunya sangat memerlukan air. Bahkan makhluk yang lain pun memerlukannya. Semua itu karena air salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Selain untuk minum, air digunakan untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Keberadaannya begitu penting untuk kelangsungan hidup.

Kini, tampaknya kita akan menelan pil pahit kembali. Belum genap dua bulan di tahun ini, kita sudah menerima kabar kenaikan tarif air. Tentunya hal tersebut menuai protes dari semua kalangan. Sebagaimana dikutip dari republika.co.id (28/01/2023) 

Para perempuan dari berbagai kalangan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Indramayu menolak rencana kenaikan tarif air bersih Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu. Penolakan itu disampaikan saat audensi di gedung DPRD Indramayu. Mereka menyampaikan dengan kenaikan 30 persen pada tarif PDAM akan memberatkan warga karena saat ini masyarakat berada dalam masa pemulihan ekonomi.

Kenaikan tarif air ini tentunya membuat gelisah masyarakat mengingat negeri ini masih belum pulih secara sempurna dari Covid-19. Ditambah dengan akan naiknya tarif air, jelas ini akan memperburuk situasi dan kondisi yang ada. Kita mengetahui bersama bahwa air merupakan kebutuhan vital bagi seluruh makhluk yang tinggal di dunia ini, tak terkecuali manusia. Tanpa air, maka kehidupan tak bisa berlangsung lama. Maka dari itu, air merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi.

Melihat sisi bahwa air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk, maka menjadi kewajiban bagi negara untuk mengemban amanah agar air selalu ada. Artinya negara bertanggung jawab akan penyediaan air, utamanya air bersih untuk kebutuhan manusia. Dan penyediaan tersebut harus diupayakan tanpa membayar alias gratis. Jika membayar, maka dibebankan hanya biaya operasionalnya saja.

Namun fakta membuktikan bahwa sistem saat ini tak lagi berpihak pada masyarakat. Keuntungan serta manfaat ternyata menjadi sesuatu yang selalu menjadi pijakan. Ya, begitulah watak kapitalis yang selalu menilai dan berbuat berdasarkan kepada asas manfaat dan materi semata. Bahkan pada sisi penyediaan air saja ada sisi jua beli atau menjadi lahan bisnis basah bagi para pemilik modal. Sehingga wajar saja jika masyarakat selalu membayar untuk mendapatkannya, bahkan kenaikan tarif akan terus terjadi.

Fakta tersebut telah menunjukkan bagaimana wajah asli kapitalisme yang selalu menilai dengan pundi-pundi uang. Belum lagi mereka berhasil memandulkan peran negara kepada masyarakat. Yang seharusnya mengayomi, melindungi, serta melayani kini hanya sebagai regulator saja. Semua diserahkan kepada pihak tertentu (swasta) untuk mengelolanya. Inilah gambaran sistem kapitalis yang diterapkan hampir di seluruh dunia, begitu pula di negeri ini.

Dengan kenaikan tarif pada air maka kondisinya tentu akan makin mencekik masyarakat. Belum lagi, kenaikan tersebut tak sejalan dengan sisi kualitas airnya. Terkadang air yang ada justru tak dapat digunakan untuk keperluan minum dan masak. Sehingga masyarakat akan mengeluarkan kocek lebih dalam lagi karena harus membeli air dengan kualitas yang baik agar dapat memenuhi kebutuhan.

Ini akan berbeda jika menerapkan sistem Islam dalam kehidupan di dunia. Dengan keimanan yang kokoh, para penguasa akan menjalankan amanahnya dengan baik dan sempurna. Karena mereka mengetahui bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di Yaumil Akhir kelak. Sehingga akan serius dan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Begitu pula dengan pengayoman serta perlindungan kepada masyarakat secara keseluruhan akan berjalan dengan baik. Termasuk pada penyediaan kebutuhan vital (pokok) bagi masyarakat. 

Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad saw.

“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Al-Bukhari)

Dari hadis di atas telah jelas bahwa pemimpin adalah rain atau pengurus rakyat. Sebagaimana pengurus maka akan selalu memikirkan dengan serius hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Ditambah lagi harus benar-benar memastikan apakah setiap individunya mendapatkan kebutuhan pokok. Itulah yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh akan orang-orang yang dipimpinnya. 

Berbicara perihal air, maka di dalam Islam adalah termasuk dalam salah satu kepemilikan umum. Sebagaimana kepemilikan umum, maka semua berhak untuk mendapatkannya dan negara yang mengelola dengan baik. Sehingga tidak boleh ada nuansa jual beli di dalamnya. Kembali lagi, bahwa negara yang bertanggung jawab untuk mengelolanya untuk selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Baik muslim ataupun nonmuslim, semua boleh untuk mengambil serta mengkonsumsinya. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.

“Manusia berserikat atas tiga hal, air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)

Hadis di atas makin menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh ada pihak swasta asing ataupun dalam negeri yang kemudian mengelola kepemilikan umum. Karena jika pihak swasta yang mengelolanya pasti masyarakat akan dikondisikan untuk terpaksa dan akhirnya melakukan transaksi jual beli yang seharusnya tak perlu ada. Inilah pembeda nyata yang bisa kita lihat secara pasti antara sistem kapitalis dengan Islam berkaitan dengan masalah kepemilikan umum dan riayah kepada masyarakat (rakyat).

Sudah saatnya kita menerapkan sistem yang sesuai fitrah manusia dan berasal dari Sang Pencipta, Allah Swt. Sistem tersebut adalah Islam, yang akan membawa kita pada kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata. Ditambah lagi, riayah sesungguhnya tentu akan terlaksana dengan baik. Semoga segera terwujud dan terlaksana agar keberkahan datang dari dalam perut bumi dan turun dari langit. Sehingga akan tergambar jelas bahwa penyediaan air merupakan tanggung jawab negara dan tidak ada komersialisasi di dalamnya.

Wallahua’lam.

Mulyaningsih - Pemerhati Masalah Anak, Remaja, dan Keluarga