Mekanisme UMKM Di Kapitalisme Tidak Membuahkan Hasil

SIGAPNEWS.CO.ID - Direktur utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arif Mulyadi mengatakan pihaknya optimis dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, sebab sebesar 47 persen masyarakat miskin di Indonesia yang telah keluar dari status tersebut, kebanyakan mendapatkan bantuan modal dari PNM untuk membangun.

PT PNM adalah lembaga keuangan milik negara yang di bentuk sebagai komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan memelihara usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Sumber pendanaannya berasal dari 3 sektor, sektor perbankan sebesar 52%, pasar modal 33% dan pusat investasi pemerintah (PIP) 15%.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menargetkan dan meminta kemiskinan ekstrem di Indonesia terhapus tuntas pada 2024, hal demikian sesuai dengan arahan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan pada 2030, dunia telah terbebas dari kemiskinan ekstrem, di kutip dari Kompas. Com, Senin (8/5/2023).

Telah berbagai upaya yang dilakukan untuk menghilangkan angka kemiskinan, Alih - alih angkanya makin naik juga, oleh sebab itu UMKM bukan hanya butuh modal usaha, melainkan juga kebijakan pemerintah yang pro kepada rakyat dan berkeadilan, hanya saja semua itu mustahil bisa di terapkan dalam sistem ekonomi Kapitalisme, yang justru senantiasa menciptakan kesenjangan.

Ketika negara berkembang, terus saja di miskinkan dan di buat ketergantungan terhadap negara - negara supermakmur.

Alhasil, negara berkembang tidak akan pernah maju sebab berada di bawah ketiak negara - negara makmur, inilah paradoks era industri dalam sistem Kapitalisme, pembangunan industri masif dengan investasi asingnya, tetapi tingkat pengangguran semakin tinggi.

Sangat di sayangkan bahwa kebijakannya tidak pro rakyat, cuma hanya suntikan modal dan solusi tambal sulam saja, bahwa solusi yang seperti ini tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia, karena faktanya kemiskinan yang terjadi bersifat sistemik, atas tidak berdayanya UMKM sehingga tidak bisa keluar dari kemiskinan ini, faktanya UMKM sendiri banyak menghadapi persoalan untuk dapat bertahan dalam situasi seperti sekarang ini.

Bahwa Islamlah, yang punya solusi dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan tuntas, serta persoalan ekosistem usaha yang buruk dan kebijakan tidak pro rakyat seperti di atas tidak akan di temui dalam sistem ekonomi Islam, berbasis pada kemaslahatan umat dan tidak pernah keluar dari syariat Nya, Islam memiliki mekanisme yang jelas tanpa menggunakan mekanisme riba untuk mengentaskan kemiskinan, dan menjadikan negara sebagai pihak yang memiliki peran sentral untuk menyelesaikannya.

Serta kekuatan Baitul mal dan kebijakan yang independen menjadikan fokus pemerintah pada kemaslahatan umat, juga kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, menjadikan kepemilikan umum haram dikuasai individu, alhasil, kebutuhan dasar umat akan terpenuhi, Islam juga memiliki mekanisme non ekonomi dalam mengatasi kemiskinan, salah satunya penyaluran zakat, mekanisme ini terbukti efektif dalam pengurusan harta dari hartawan, kepada rakyat yang tidak mampu.

Juga jaminan negara atas kebutuhan pokok rakyatnya, dan iklim usaha yang berkeadilan, menjadikan umat muda bangkit dari kemiskinan dan hidup dalam kesejahteraan.
Wallahu a'lam bishawab.